logo Kompas.id
MetropolitanAntiklimaks Debat soal Tim...
Iklan

Antiklimaks Debat soal Tim Gubernur

Oleh
· 4 menit baca

Panas dingin mewarnai perdebatan soal usulan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dua hari terakhir. Kritik keras dan pedas soal jumlahnya yang dinilai berlebihan berbalas argumen panas di antara para anggota Dewan. Namun, semua debat panjang yang memakan waktu itu berakhir antiklimaks. Di sesi terakhir rapat, usulan TGUPP melenggang lolos dengan mulus nyaris tanpa dibahas lagi. Sesi terakhir rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11) sore, begitu berbeda dengan sesi di pagi hari. Rapat sesi pertama diputuskan untuk mengambil jeda di tengah perdebatan tentang TGUPP. Ketegangan berlangsung hampir satu jam.Perdebatan itu terjadi antara anggota Dewan di Komisi C yang didominasi kader-kader dari PDI-P dengan M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga kader Partai Gerindra. Gerindra adalah salah satu partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.Komisi C sejak awal memperlihatkan kegigihan dalam mengkritik TGUPP yang jumlah dan anggarannya meningkat tinggi dibanding tahun lalu. Dari 15 anggota TGUPP tahun lalu, kini menjadi 73 anggota dengan anggaran menjadi Rp 28,5 miliar. Komisi C yang memang bertugas membahas TGUPP di tingkat komisi ini bahkan awalnya memberi rekomendasi untuk tidak mengubah jumlah TGUPP seperti tahun lalu dan menghapus Tim Wilayah untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) di kota dan kabupaten."Kami ngotot, kami enggak mau. Kami tetap rekomendasi TGUPP ini dikurangi karena terlalu berlebihan. Kami khawatir ini nanti justru kontraproduktif mengganggu roda pemerintahan dan nanti kualitasnya gimana. Kalau cuma S-1-S-1 yang dulu tim sukses, apa gunanya," kata Wakil Ketua Komisi C Jhonny Simanjuntak dari PDI-P di akhir rapat sesi pertama.Bahkan, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono juga turut bicara keras di dalam rapat. Ia mendesak untuk membahas lagi TGUPP, karena saat rapat sesi pertama tak sekalipun menyebut soal TGUPP. "Ini dari tadi, kok, TGUPP tak dibahas," katanya.Gelagat untuk diam-diam meloloskan TGUPP ini memang terasa di rapat sesi pertama. Setelah sehari sebelumnya rapat diakhiri dengan topik TGUPP yang tak menemui kesepakatan, rapat pada Selasa kemarin justru tak lagi membahasnya selama dua jam pertama berlangsung.Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta baru memberi keterangan setelah desakan Gembong dan beberapa anggota Banggar lain itu. Inti penjelasannya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap bersikukuh mempertahankan usulan semula karena sangat dibutuhkan.Menurut Saefullah, TGUPP ini nantinya akan dibagi menjadi lima aras yang menangani bidang pengelolaan pesisir Jakarta, bidang ekonomi dan pembangunan kota, bidang harmonisasi dan regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan bidang percepatan pembangunan. Tim ini nantinya akan bekerja satu ruangan dengan gubernur dan wakil gubernur untuk menjawab atau mencari solusi yang berkembang di masyarakat pada hari itu juga. "Terkandung maksud juga agar ada transparansi anggaran bahwa semua dibiayai APBD," katanya.Berbagai argumentasi dan pertanyaan bermunculan, termasuk pertanyaan bahwa keberadaan TGUPP belum mempunyai dasar aturan. Sebab, Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 hanya mengatur jumlahnya sebanyak 17 orang. Selain itu, juga pertanyaan kriteria kualitas anggota dari tim yang berbiaya besar itu.Komunikasi pra-rapat jadi penentuNamun, kendati belum ada jawaban jelas, semua pertanyaan yang dilontarkan dengan nada keras itu ibarat terlupakan di rapat sesi kedua. Setelah jeda makan siang selama dua jam, topik TGUPP lenyap, hingga perubahan RAPBD DKI 2018 disetujui bersama. Kritik-kritik keras yang terjadi sebelumnya, rapat di sesi kedua tiba-tiba hening.Di akhir rapat, Gembong mengatakan bahwa sudah ada komunikasi sebelum rapat kedua tersebut dimulai. Komunikasi ini, katanya, adalah untuk menyelaraskan aturan terlebih dulu.Entah topik apalagi yang dibicarakan dalam komunikasi yang disebut Gembong. Namun, di rapat sesi kedua, tak banyak gelombang argumen panas, TGUPP pun lolos melenggang. (IRENE SARWINDANINGRUM)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000