JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman Republik Indonesia meminta Satuan Polisi Pamong Praja DKI menegakkan peraturan daerah terkait pengaturan pedagang kaki lima. Berdasarkan investigasi tertutup, Ombudsman menemukan fakta lemahnya fungsi satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Tim Ombudsman melakukan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses