JAKARTA, KOMPAS — Koordinasi pihak swasta dalam penanganan bencana diperlukan untuk membuat upaya pencegahan dan penanganan bencana semakin maksimal dan efektif. Upaya ini dimulai di DKI Jakarta dengan rencana pembentukan semacam forum koordinasi antara swasta dan pemerintah.
Demikian terungkap dalam diskusi terfokus yang diadakan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) dan Wahana Visi Indonesia di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi ini dihadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, beberapa perwakilan perusahaan swasta, dan komunitas.
Humanitarian Affairs Analyst, Titi Moektijasih, mengungkapkan, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki masalah yang kompleks dan membutuhkan perencanaan terpadu dan menyeluruh, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun warga. ”Kami melihat BPBD DKI Jakarta sudah mulai menyadari pentingnya melibatkan dunia usaha. Di sisi lain, dunia usaha pun ingin terlibat, tetapi terbentur masalah koordinasi,” kata Titi
Di dunia internasional, Titi menyebutkan, dunia usaha membentuk sekretariat bernama Connecting Business Initiative (CBI) yang hingga kini ada 13 negara. CBI dibentuk dan dikoordinasikan oleh pelaku dunia usaha untuk berkontribusi pada mitigasi, penanganan bencana, dan rehabilitasi pascabencana yang efektif.
Dalam diskusi itu terungkap, rata-rata perusahaan yang banyak terlibat dalam penanganan bencana mengeluhkan koordinasi yang sulit dilakukan dengan pemerintah. Rata-rata mereka tidak mengetahui kepada siapa perusahaan harus berkoordinasi apabila ingin menyalurkan bantuan. Akibatnya, kerap terjadi bantuan menumpuk di suatu titik, sementara titik lain tidak tersentuh.
Anna Nenny, peserta diskusi dari Indomaret, mengungkapkan, BPBD di DI Yogyakarta bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah memfasilitasi dunia usaha. Saat bencana, BPBD memiliki daftar daerah yang perlu bantuan dan dalam bentuk apa. Ini sangat membantu perusahaan yang tidak mengenal wilayah.
Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD DKI Jakarta Tri Indrawan mengatakan hal senada. Pihaknya siap mendukung pembentukan semacam sekretariat bersama sebagai wadah koordinasi apabila terjadi bencana. Apalagi, pada Januari- Februari, Jakarta rawan terjadi banjir. Forum yang terbentuk nantinya diharapkan berperan pada awal tahun 2018. (UTI)