Ketua RT dan RW Dukung Transparansi
JAKARTA, KOMPAS — Ketua RT dan RW menyetujui transparansi pengelolaan keuangan di wilayahnya. Keterbukaan dapat mengurangi kecurigaan warga dalam penggunaan dana operasional dari pemerintah.Komunikasi ketua RT dan RW dengan warga terjalin baik di beberapa wilayah. "Pelaporan keuangan itu bagus karena warga akan tahu," kata Sukarto (49), Ketua RT 007 RW 009 Rusunawa Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jumat (8/12). Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana operasional RT menjadi Rp 2 juta per bulan dan Rp 2,5 juta per bulan untuk RW. Pelaporan diubah dari tiga bulan menjadi enam bulan sekali. Menurut Sukarto, selama ini, dana Rp 1,5 juta dari pemerintah digunakan untuk konsumsi ketika kerja bakti, pengajian, dan rapat. Selain itu untuk fotokopi dan transportasi urusan surat.Ia membuat laporan keuangan kepada ketua RW setiap tiga bulan sekaligus program. Hal serupa dikatakan Haris A Hamid (51), Ketua RW 008 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Di kawasan rentan tawuran itu, ia membuat Forum Antisipasi Johar Baru dua tahun lalu. Untuk penanganan narkoba, ia memasang spanduk ajakan jauhi narkoba. Di sejumlah sudut jalan, spanduk dan poster terpasang. Ia menggunakan dana operasional Rp 2 juta yang diterima lewat rekening pribadi dan melaporkan kepada kepala seksi pemerintahan di kelurahan. Ia setuju melaporkan kepada warga tiap enam bulan. "Saya ingin warga tahu dana operasional itu untuk kepentingan warga. Bukan gaji," katanya.Warga mendukung transparansi keuangan ketua RT dan RW. "Dengan transparansi dan warga rutin berkumpul akan terjadi kerukunan sehingga aman, tertib. Tidak ada gangguan," kata Rejo (48), warga Johar Baru. Pendapat lain dikatakan Ketua RT 009 RW 002 Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan, yang enggan disebut namanya. Susah mengumpulkan warga di perumahan Tebet Mas Indah. "Warga sini sangat sibuk," ucapnya. Di RT itu ada 150 keluarga, sekitar 500 orang di 112 rumah. Dana Rp 1,5 juta tak cukup. Gaji sembilan satpam dan empat petugas kebersihan Rp 28 juta per bulan. (DD08)
