Penurunan Tanah Mengancam Tanggul
JAKARTA, KOMPAS — Penurunan muka tanah di Jakarta Utara mengancam daya tahan tanggul pesisir dalam proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD). Itu di antaranya terbukti dari banjir rob di Muara Baru, Senin (4/12).Kejadian itu mengagetkan karena di sana berdiri tanggul (bukan bagian NCICD). "Meski tingginya 2,4 meter, tinggi air lautnya 2,5 meter," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Jumat (8/12), saat meninjau pembangunan tanggul NCICD di Kalibaru, Cilincing, Jakut, bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Muara Baru salah satu daerah dengan penurunan muka tanah parah, sekitar 12 sentimeter per tahun. Rata-rata penurunan muka tanah di Jakarta 7 cm per tahun. Tanah ambles membuat tanggul makin turun, tak tahan menahan limpasan ke daratan. Jika ancaman terhadap daya tahan tanggul tak diantisipasi, Jakarta tahun 2030 diprediksi diterjang banjir dari laut di utara dan sungai di selatan. Salah satu pemicu penurunan muka tanah adalah pengambilan air tanah. Data Jakarta dalam Angka 2010-2016 dari Badan Pusat Statistik yang diolah Amrta Institute, lebih dari 60 persen kebutuhan air di Jakarta setiap tahun dipenuhi dari air tanah. Oleh karena itu, untuk memperlambat penurunan muka tanah sehingga memperpanjang usia tanggul, Bambang meminta Pemerintah Provinsi DKI membereskan penyediaan air bersih warga dan mengolah limbah. "Untuk air bersih kira-kira Rp 40 triliun (hingga 2030), terutama agar Pemprov DKI bisa menyalurkan ke sekitar 500.000 rumah tangga yang belum terkoneksi air bersih," ujarnya. Sandiaga memastikan, urusan air bersih jadi fokus Pemprov DKI. Dalam 10-20 tahun ke depan, investasi penyediaan air perpipaan bagi warga serta pengelolaan limbah di Jakarta Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun. "Kami akan mengajak swasta dalam kerja sama win-win," katanya. Saat ini, Aetra punya hak eksklusif mengelola distribusi air bersih di wilayah timur Jakarta, sedangkan Palyja di barat Jakarta. Kontrak keduanya dengan PAM Jaya berlaku 1998-2023. Target rampungMenurut Kepala Satuan Kerja NCICD Sudarto, pembangunan tanggul yang jadi tanggung jawab pemerintah pusat ditargetkan rampung medio 2018. Tanggul pesisir NCICD di Kalibaru saat ini 1.836 meter dari target 2,2 kilometer, sedangkan di Muara Baru 1.663 meter dari 2,3 km. Menurut rencana, total panjang tanggul pesisir NCICD 120 km dari Tangerang, Jakarta, hingga Bekasi dengan pembagian tanggung jawab pembangunan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Dari total panjang itu, 20 km tergolong pada titik-titik paling berisiko banjir rob. Sekitar 10 km dikerjakan pemerintah pusat dan pemprov, sedangkan 10 km lainnya oleh dua pengembang pada area bisnis masing-masing. Dua pengembang itu adalah PT Pembangunan Jaya Ancol yang wajib membangun 8,9 km dan PT Intiland Development sepanjang 1,5 km. Namun, kedua pihak belum bisa membangun.Penyebabnya, kata Bambang, belum ada regulasi pembangunan tanggul oleh swasta meskipun itu kewajiban mereka. Karena itu, ia meminta pemprov membuatkan regulasi di tingkat daerah untuk jadi dasar hukum pembangunan oleh swasta. Pembuatan regulasi di tingkat pemerintah pusat lebih lama. Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad menekankan, pembangunan NCICD tak boleh meminggirkan kepentingan nelayan. Salah satunya agar tetap tersedia galangan kapal nelayan tradisional. (JOG)
