Serapan Anggaran Baru 69 Persen
JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan APBD DKI Jakarta 2017 sampai awal pekan ini baru 69 persen, baik lewat belanja langsung maupun tak langsung. Lambatnya serapan dikarenakan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum diselesaikan oleh sejumlah dinas/satuan kerja perangkat daerah.
Dalam laman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta disebutkan, hingga awal pekan ini tercatat alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp 35,113 triliun. Namun, serapan belanja langsung ini baru mencapai Rp 21,094 triliun atau sekitar 60,0763 persen.
Adapun rincian untuk belanja langsung ini adalah untuk biaya pegawai sebesar Rp 2,965 triliun, terserap Rp 2,351 triliun atau 79,3000 persen. Untuk biaya barang dan jasa yang dialokasikan Rp 16,737 triliun, terserap Rp 11,611 triliun atau 69,373 triliun. Lalu untuk alokasi modal Rp 15,410 triliun, terserap Rp 7,131 triliun atau 46,2786 persen.
Untuk belanja tidak langsung, dalam APBD DKI 2017 dialokasikan Rp 26,708 triliun. Serapan anggaran yang terjadi sekitar 80,3273 persen atau Rp 21,454 triliun.
Adapun total rincian untuk belanja tak langsung, untuk biaya pegawai Rp 19,640 triliun, terealisasi 82,69 persen atau Rp 16,240 triliun. Untuk anggaran hibah Rp 1,472 triliun, terserap 64,347 persen atau Rp 947 miliar.
Untuk biaya tak terduga, dari alokasi Rp 40,114 miliar terserap 38,810 persen atau Rp 15,568 miliar. Dari alokasi pembiayaan untuk bunga Rp 35,556 miliar, terserap 89,709 persen atau Rp 31,897 miliar.
Untuk alokasi subsidi Rp 1,9 triliun, terserap Rp 699,160 miliar atau 36,389 persen. Untuk bantuan sosial Rp 3,233 triliun, terserap Rp 3,201 triliun atau 98,99 persen. Sementara untuk bantuan keuangan Rp 364,722 miliar terserap Rp 317,8 miliar atau 87,144 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Senin (18/12) menegaskan, penyerapan anggaran APBD 2017 sampai dengan awal pekan ini baru mencapai 69 persen. Kelambatan serapan dipastikan karena ada sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum selesai di sejumlah dinas.
Kelambatan serapan dipastikan karena ada sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum selesai di sejumlah dinas.
”Total serapan sekitar 69 persen. Sampai dengan akhir tahun, serapan diprediksi akan mencapai 86 persen atau naik 4-5 persen dari serapan APBD 2016 yang sebesar Rp 82 persen,” ujarnya.
Dijelaskan Saefullah, rendahnya serapan terjadi karena ada efisiensi hasil lelang dan banyak pekerjaan infrastruktur yang tidak selesai. Pekerjaan yang tidak selesai di antaranya pembangunan rumah susun, pembangunan di dinas kesehatan, gedung sekolah di dinas pendidikan, terowongan, jembatan layang, juga beberapa kantor kelurahan yang tidak selesai.
”Untuk serapan supaya bisa 86 persen, kita prioritas yang tinggal bayar untuk proyek yang betul-betul sudah aman. Jadi, yang riil tidak dipaksakan karena sudah di pengujung tahun seperti ini. Jangan sampai nanti kesannya mengada-ada. Nanti di akhir tahun di 31 Desember baru kelihatan,” ujarnya.
Yusmada Faizal, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, membenarkan, dari sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi kewenangannya, saat ini ada tiga terowongan dan tiga jalan layang yang tengah dibangun.
”Dipastikan, baru satu proyek yang akan selesai dan beroperasi di akhir tahun ini. Tapi secara kontrak administrasi, untuk 6 proyek itu masih di 2018,” ujar Yusmada.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait serapan rendah mengatakan jika pembagian pengeluaran baik, kegiatan baik, penagihannya juga jadwalnya baik. ”Kita akan kelola lebih baik, dengan cara pengelolaan per kuartal,” ujarnya. (HLN)