Warga Berharap Pemerintah Tegas
JAKARTA, KOMPAS — Tanggul saluran penghubung di Kali Pulo, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kembali jebol di lokasi berbeda, Rabu (20/12). Warga berharap, pemerintah tegas dalam memberikan solusi untuk mencegah berulangnya tanggul jebol di wilayah ini.
Rabu sore, tanggul swadaya warga di RT 014 RW 006 jebol. Tanggul itu setinggi kira-kira 150 meter dari permukaan tanah. Tanggul yang jebol berada di depan permukiman padat RT 014.
Pekan lalu, tanggul semipermanen di RT 003 RW 006 Jatipadang jebol. Tanggul ini juga pernah jebol beberapa kali.
Sugiyarto (35), warga RT 014 yang tinggal di depan tanggul jebol, mengatakan, baru kali ini tanggul itu jebol. Ia menduga, tanggul tidak kuat menahan debit air saat hujan. Apalagi, 10 tahun terakhir muncul banyak bangunan baru yang membuat kali semakin menyempit.
”Ngeri juga, sih, kalau sampai tanggul-tanggul jebol. Kemarin jebol di RT 003, sekarang RT 014, enggak tahu juga kalau besok-besok ada jebol di lokasi lain,” kata Sugiyarto.
Ia mengatakan, warga Jatipadang sudah lelah dengan banjir yang merendam rumah mereka setiap hujan lebat. Di sisi lain, warga juga sadar bahwa pembangunan rumah-rumah baru di bantaran Kali Pulo melanggar aturan. Mereka pun menuai dampaknya.
Warga sadar, penambalan tanggul secara permanen tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Saluran harus dikeruk dan dilebarkan supaya banjir dan tanggul jebol tidak berulang.
”Jujur, kami capek banget kalau setiap hujan banjir dan dihantui tanggul jebol. Saya, sih, ngikut saja sama warga lain. Kalau memang harus mundur untuk pelebaran kali, ya ngikut saja,” ujar Sugiyarto pasrah.
Jujur, kami capek banget kalau setiap hujan banjir dan dihantui tanggul jebol.
Fahri (35), warga yang tinggal di RT 014 RW 006, juga lelah dengan banjir setiap kali hujan lebat. Ia harus mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi serta mengungsi ke mushala jika banjir sampai 1-1,5 meter.
Ia berharap, pemerintah segera menentukan langkah tegas untuk solusi di Jatipadang. Ia mengaku rela jika lahan rumahnya dibebaskan untuk melebarkan kali dan jalan inspeksi. Namun, karena memiliki akta jual beli tanah, ia meminta pemerintah memberi kompensasi atas lahannya. ”Pemerintah tegaslah. Mereka, kan, pintar-pintar, pasti tahu solusinya. Kami, warga, ini capek, dan juga takut kalau sampai tanggul jebol di mana-mana,” ujar Fahri.
Sutriyono, petugas Satpol PP Kelurahan Jatipadang, mengatakan, tiga warga, yakni Martin (50), Maman (50), dan Yanti (37), menjadi korban saat tanggul jebol di RT 014 RW 006.
Saat itu, air menghantam etalase kaca tempat Yanti berjualan pulsa. Etalase itu roboh ke lantai dan kacanya pecah. Serpihan-serpihan kaca mengenai Yanti, Martin, dan Maman sehingga mereka harus dirawat di RSUD Pasar Minggu. Yanti bahkan harus dijahit karena luka robek di kakinya.
Harus dilebarkan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemarin, mengatakan, Kali Pulo harus dilebarkan karena parahnya penyempitan. Akan tetapi, pelebaran sungai ini baru bisa dilakukan dalam jangka panjang.
Untuk jangka pendek, kata Anies, akan dilakukan pembangunan tanggul sementara guna mencegah banjir di kawasan itu.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan membongkar jembatan di kampung itu. Jembatan dinilai terlalu rendah sehingga menghalangi aliran air. ”Tentu akan dibongkar dan ditinggikan serta dilakukan penguatan di titik-titik yang dianggap lemah,” katanya.
Terkait pelebaran sungai, Anies mengatakan, trase sungai seharusnya 20 meter. Di beberapa ruas, lebarnya tinggal 2 meter bahkan 1,5 meter.
Sekitar 50 meter dari tanggul jebol pada Rabu malam, ada bagian sungai yang hilang karena di atasnya sudah berdiri rumah- rumah warga.
Anies mengatakan, mau tidak mau, harus dilakukan pelebaran kali di sana. Warga yang diajak bicara sudah memahami tak ada pilihan lain selain pelebaran dan mengembalikan aliran sungai dengan membebaskan dari bangunan yang menduduki.
Teguh Hendarwan, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, menjelaskan, tanggul yang jebol di Jatipadang, Rabu, sepanjang 80-100 meter. ”Perbaikan yang dilakukan tetap pembuatan tanggul di lokasi yang rusak. Belum ada pembicaraan dari Pak Gubernur kepada kami tentang normalisasi saluran penghubung,” ujar Teguh.
Normalisasi sungai, menurut Teguh, membutuhkan penertiban lahan. (DEA/HLN/IRE)