JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta fokus mengatasi ketimpangan ekonomi dan pengangguran yang saat ini masih tinggi dibanding angka nasional. Keberhasilan program pemberdayaan dan kesejahteraan pada lima tahun ke depan perlu diukur dengan turunnya angka koefisien gini dan angka pengangguran.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12). ”Ini yang sudah saya sampaikan pada pimpinan tadi dan perlu jadi fokus utama dalam lima tahun ke depan,” katanya.
Saat ini, koefisien gini yang menunjukkan ketimpangan ekonomi masyarakat di DKI Jakarta 0,41 persen atau lebih tinggi dari angka nasional 0,40 persen. Ketimpangan ekonomi ini sebenarnya terus turun sejak 2015 yang saat itu mencapai 0,43 persen.
Demikian juga pengangguran terbuka yang pada 2017 ini berkisar 7,14 persen atau 346.940 orang. Persentase tertinggi pengangguran terbuka ada di Jakarta Timur sebesar 7,8 persen. Jumlah penganggur terbuka ini juga terus menurun.
”Meskipun DKI Jakarta banyak menciptakan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran terbuka tetap lebih tinggi daripada nasional,” kata Sri.
Meskipun DKI Jakarta banyak menciptakan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran terbuka tetap lebih tinggi daripada nasional.
Berdasarkan data Badan Pembangunan Nasional, pengangguran di Jakarta saat ini didominasi penganggur terdidik, yaitu terbesar lulus SMA sekitar 40 persen, sarjana sekitar 20 persen. Fenomena ini bergeser dari tahun 2010 di mana kalangan pengangguran terbuka didominasi lulusan SMP dan sederajat.
Jumlah penganggur DKI Jakarta ini, kata Sri, merupakan nomor 9 tertinggi dari ibu kota anggota negara-negara G20. Meskipun harapan lama belajar, Jakarta termasuk tinggi dibandingkan kota-kota lain.
Menurut Sri, pembangunan pemerintah daerah dalam jangka menengah diharap bisa membahas penyelesaian masalah-masalah struktural. Apabila sifatnya hanya perencanaan tahunan, lima tahun periode bisa sia-sia atau lebih buruk hasilnya.
Program One Kecamatan One Center Entrepreneuship (OK OC) diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi secara fundamental dan berkelanjutan.
Keberhasilan program ini harus bisa terukur dari turunnya angka pengangguran, meningkatnya pengusaha yang berdaya, dan turunnya koefisien gini.
Selain itu, program penyediaan rumah murah DP Rp 0 juga dimiliki oleh pemerintah pusat. Namun, selama ini, program ini terus terkendala. Sri berharap, program ini bisa diarahkan ke kantong kemiskinan dan perumahan kumuh.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Musrenbang RPJMD didasari visi Jakarta Kota yang maju, lestari dan berbudaya. Warganya terlibat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. ”Kita ingin warga terlibat dalam proses pembangunan, bukan penduduk dan pelanggan saja,” katanya.
Jakarta ditargetkan meningkat kesejahteraan umumnya lewat terciptanya lapangan pekerjaan, kestabilan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Musrenbang RPJMD untuk menentukan arah lima tahun ke depan itu akan digelar pada 27-28 Januari. (IRE)
