JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ tengah mengkaji proposal PT Ratu Prabu Energy Tbk yang menawarkan pembangunan kereta ringan (light rail transit) di wilayah Jabodetabek. Pemerintah sedang mencari alternatif pembiayaan angkutan berbasis rel tanpa membebani anggaran.
”Proposalnya kami terima sebelum Natal tahun lalu,” ujar Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Jumat (5/1). Terkait proposal itu, BPTJ sedang mempelajari trase yang akan dibangun.
Saat ini, BPTJ juga masih mempelajari masalah yang prinsip, yaitu skema pendanaan. Berikutnya, proses pengadaannya.
Presiden Direktur PT Ratu Prabu Energy Tbk Bur Maras membenarkan perusahaannya berencana membangun LRT di Jakarta dan Bogor, Bekasi, Tangerang. ”Saya sudah menunjuk konsultan Amerika Serikat, Bechtel Corporation, mengerjakan studi kelayakan komprehensif sejak 2015,” katanya, Jumat pagi.
Ia tak mengekspos ke publik hingga yakin betul dana pembangunan LRT tersedia. ”Sudah ada investor dari China, Bank Exim China, yang bersedia mengucurkan dana,” ungkapnya.
Bisnis utama Ratu Prabu adalah jasa energi dan tambang, juga properti. Bambang mengatakan, di tengah keterbatasan APBN, pemerintah harus kreatif mencari skema pembiayaan alternatif.
”Kebetulan ada Ratu Prabu. Mereka sudah melakukan kajian, dibiayai mereka sendiri,” ujarnya.
Jika ada kesepakatan, akan ada pengajuan trase ke Kementerian Perhubungan. ”Mana yang akan digarap, diproses,” ujarnya. Pihak Ratu Prabu siap menemui Kemenhub, Kepala Bappenas, Gubernur DKI, Banten, dan Jawa Barat.
Bambang menegaskan, pihaknya akan memastikan PT Ratu Prabu Tbk betul-betul memiliki dana. Mereka juga harus mengurus izin trase, prinsip, pembangunan, dan izin pengoperasian.
Pembangunan LRT yang akan diajukan Ratu Prabu adalah pembangunan di luar trase yang masih digarap. Trase Kelapa Gading-Rawamangun digarap PT Jakarta Propertindo, sedangkan trase Cawang-Cibubur digarap Adhi Karya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota mengatakan, Ratu Prabu menawarkan pembangunan LRT trase lain sepanjang 223 kilometer. Yang menjadi ketertarikan mereka adalah rute BSD-Bandara Soekarno Hatta.
”Dalam pertemuan itu Ratu Prabu menjelaskan skema pendanaannya adalah business to business sehingga tidak membebani anggaran pemerintah,” ujar Sandi.
Untuk membangun rute baru itu, kata Sandi, pihak Ratu Prabu menyiapkan investasi 25 miliar dollar AS atau setara Rp 320 triliun. ”Kemungkinan mereka siap mulai di 2020,” kata Sandi.
Bambang melanjutkan, bila trase yang disepakati di wilayah DKI, Ratu Prabu mesti melibatkan Pemprov DKI. Bila trase di luar DKI, Ratu Prabu harus melibatkan Kemenhub dan BPTJ.
Dari sisi saham, seperti dikutip dari laman www.idx.co.id harga saham PT Ratu Prabu Energy Tbk Rp 50 per lembarnya.(HLN/KSP)