JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (12/1), memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerima surat resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait penolakan pembatalan hak guna bangunan di pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Meski begitu, Pemprov DKI tetap akan menempuh cara lain sambil mengkaji surat dari BPN itu. ”Sudah. […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses