Pengelolaan Transportasi Jakarta Butuh Konsep Menyeluruh

Kompas/Raditya Helabumi

Kendaraan menembus kemacetan di kawasan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat jam pulang kerja, Jumat (3/11). Kemacetan lalu lintas yang parah juga berdampak pada pemborosan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS - Pengelolaan sarana transportasi di Jakarta membutuhkan praktik menyeluruh. Demikian sebagian hal yang dibicarakan dalam diskusi terkait perkembangan transportasi Jakarta terkini oleh Institut Studi Transportasi (Instran) di Jakarta, Selasa (16/1) petang.

Diskusi tersebut dihadiri pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio, akademisi dari Universitas Indonesia Ellen Sophie Wulan Tangkudung, serta akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno. Direktur Instran Darmaningtyas bertindak selaku pemandu diskusi tersebut.

Darmaningtyas mengatakan, Pola Transportasi Makro (PTM) hendaknya tetap menjadi acuan dalam menyusun setiap kebijakan transportasi. PTM merupakan rumusan pengembangan transportasi di Jakarta dengan basis pada angkutan umum.

Desain tersebut dirancang pada masa Gubernur Sutiyoso dengan angkutan umum berbasis rel seperti KRL Jabodetabek dan MRT serta LRT, maupun berbasis jalan dengan bus Transjakarta sebagai tulang punggungnya. Ia mengatakan, tidak bisa lagi kebijakan transportasi yang diputuskan kembali pada kerangka kebijakan sebelum PTM dirumuskan.

Hal tersebut ditekankan dalam kaitannya dengan sejumlah perkembangan terkini dalam bidang transportasi di Jakarta. Di antaranya rencana mencabut aturan pembatasan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat, penutupan sebagian ruas Jalan Jatibaru di Tanahabang, dan rencana diaktifkannya lagi moda transportasi becak.