Pekerjaan Besar Menunggu

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Deretan tenda yang digunakan pedagang kaki lima berjualan di salah satu ruas Jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/1). Keberadaan pedagang di badan jalan berimbas pada sepinya penumpang bagi sekitar 1.400 angkutan kota dari lima trayek yang biasanya melewati jalur tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Selama tiga bulan terakhir, berbagai hal terjadi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno terus-menerus meluncurkan dan meresmikan program baru. Program tersebut antara lain OK OTrip yang merupakan program integrasi layanan transportasi publik, OK OCE untuk penguatan usaha rakyat, penataan kawasan di Tanah Abang juga penataan kampung dengan pembangunan berbasis komunitas dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, menarik rancangan perda reklamasi, serta program perumahan rakyat tanpa uang muka.

Di media massa, baik cetak maupun daring, juga media sosial, dukungan ataupun cacian bertebaran. Namun, menghakimi program baik atau tidak tentu tidak dapat dilakukan buru-buru mengingat ini memang baru tahap awal kerja panjang lima tahun Anies-Sandi.

Sandiaga saat dimintai konfirmasi mengenai evaluasi 100 hari oleh DPRD DKI Jakarta dan masyarakat menyatakan terima kasih atas kritik tersebut. ”Alangkah baiknya jika kritik atau masukan itu berbasis data. Kami terbuka,” ujarnya, Rabu (24/1).

Namun, Sandiaga menyerahkan semua kepada masyarakat untuk menilai karena intinya Anies-Sandi ingin mengembalikan semua trotoar kepada pejalan kaki, menyediakan lapangan pekerjaan, mengatasi masalah pendidikan, dan menjaga harga bahan pokok terjangkau.

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyebutkan sejumlah hal yang patut diapresiasi dan sebagian lain relatif belum menyelesaikan persoalan. Upaya pencabutan hak guna bangunan (HGB) untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta menjadi hal yang diapresiasi. ”Sekalipun proses pencabutan HGB tidak mudah,” ujar Nirwono.

Selain itu, penataan 16 kampung di Jakarta, menurut Nirwono, juga perlu diapresiasi. Namun, diperlukan kejelasan segera terkait kepastian status tanah dan lahan. ”Apakah sudah sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) DKI Jakarta 2030?” katanya.

Penutupan sebagian ruas Jalan Jati Baru Raya di kawasan Tanah Abang dinilai tidak menyelesaikan masalah pedagang kaki lima, malaadministrasi, dan melanggar aturan hukum. Demikian pula dengan rencana pengoperasian kembali moda transportasi becak dan pencabutan larangan sepeda motor melintas di kawasan Jalan Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat yang dinilai tidak sesuai dengan semangat untuk mendorong warga menggunakan transportasi publik.

Kesiapan teknis, dasar kajian, hingga dasar aturan untuk setiap program kerja masih menjadi pertanyaan besar yang belum bisa dijelaskan secara gamblang oleh Anies-Sandi.

Menyoal anggaran

Idris Ahmad, Koordinator Kawal Jakarta, dalam rilisnya antara lain menyoal anggaran DKI Jakarta. Meski dalam janji 100 hari disebutkan Anies-Sandi akan memastikan semua program prioritasnya masuk dalam anggaran tahun ini dengan menyisir kembali seluruh anggaran, tetap saja ada yang luput.

Aksi tambal-sulam komponen kegiatan masih ditemukan dalam fase penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta. Dalam dua minggu pertama, anggaran milik warga Jakarta ini naik Rp 5 triliun. Kawal Jakarta menemukan ada beberapa penerima hibah tidak jelas dan tetap mendapat kucuran dana. Hingga kini, tak ada penjelasan secara rinci dari gubernur terkait aksi utak-atik anggaran.

Kebijakan lain yang akrab di telinga warga DKI sejak masa kampanye adalah pembangunan pusat kewirausahaan OK OCE (One Kecamatan One Center of Entrepreneurship). DKI siap menggelontorkan dana Rp 81 miliar untuk mendukung terwujudnya OK OCE. Namun, setengah porsi dana ini digunakan untuk honor tenaga pendamping dan biaya memasang sekat di kantor OK OCE. Sisanya, pemprov belum merinci.

Program Anies-Sandi yang dinilai Kawal Jakarta hanya memberikan harapan adalah program hunian tanpa uang muka. ”Isu pencaplokan tanah dari proyek BUMD yang mangkrak, mekanisme pembayaran yang belum ada dasar hukumnya, hingga persyaratan calon pemilik hunian belum jelas membuat program ini hanya dalam buaian warga saja,” ujar Ahmad.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Nasional Demokrat DPRD DKI Jakarta mulai mewacanakan pengajuan hak interpelasi. Ada 11 poin kritik disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warseno terhadap 100 hari Anies-Sandi di Gedung DPRD DKI, kemarin. Kritik kedua fraksi tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Nirwono dan Ahmad.

Dari Fraksi Gerindra, M Taufik mengatakan, kritik itu tak obyektif dan lebih didasari kekalahan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menilai, Anies-Sandiaga terbukti menelurkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. (HLN/INK/IRE)