JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bantuan uang muka dalam program hunian uang muka Rp 0 atau DP 0 Rupiah, hanyalah pinjaman yang tetap harus dicicil pengembaliannya. Dalam lima tahun ke depan, DKI merencanakan 9.772 unit hunian DP 0 Rupiah.
Untuk tahun ini, anggaran untuk dana talangan uang muka, masih dihitung. Apabila diperlukan, tambahan anggaran akan diusulkan dalam APBD perubahan 2018 DKI Jakarta.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, pinjaman uang muka itu memungkinkan warga membeli tanpa membayar uang muka di awal. Namun, uang muka tetap harus dibayar kembali dengan pengembalian yang masuk skema cicilan maksimal 20 tahun.
“Uang muka ini bukan subsidi ya, tetap harus dikembalikan secara mencicil. Tujuannya untuk mendorong daya cicil masyarakat untuk membeli hunian,” katanya di Balai Kota DKI, Rabu (13/3).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, dalam lima tahun ditargetkan 9.772 unit hunian DP 0 Rupiah di DKI Jakarta. Target pembangunan itu dihitung dari inventarisasi dan pemetaan yang sudah dilakukan.
Tiga badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang dapat melakukan pembangunan ini adalah PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Sarana Jaya sudah memulai dengan kerja sama pembangunan Pondok Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Total 703 unit hunian vertikal. Jumlah peminat yang mendaftar di kantor pemasaran sudah mencapai sekitar 10.000 nama.
“Penyelenggaraan akan dilakukan dengan penyerapan dana dari pemerintah pusat, BUMD, serta kerja sama dengan sektor swasta maupun badan usaha milik negara,” kata Tuty.
Untuk penyediaan dana talangan uang muka, kata Tuty, saat ini belum ada dalam APBD DKI Jakarta. Penghitungan juga akan melihat kemampuan pasar. Apabila diperlukan, usulan anggaran akan dihitung dan dimasukkan dalam APBD-P.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pemerintah pusat untuk penyaluran program hunian murah. Hunian ini hanya bisa dimiliki warga berpenghasilan Rp 4–7 juta per bulan.
Secara nasional, terdapat 40 bank yang sudah ditunjuk menjadi pelaksana FLPP dengan jumlah unit 42.206 unit. DKI Jakarta baru bisa memastikan sebanyak 447 unit yang sudah dialokasikan melalui Bank DKI Jakarta. “Nantinya akan mengajak bank-bank lain untuk pasar DKI Jakarta,” ujar Tuty.
Untuk lima tahun ke depan, DKI Jakarta menargetkan pembangunan sekitar 250 unit hunian. Selain DP 0 Rupiah, DKI juga membangun 17.786 unit rumah susun sewa sederhana (rusunawa) untuk warga berpenghasilan di bawah Rp 4 juta sebulan. Juga 225.664 unit hunian untuk warga berpenghasilan di atas Rp 7 juta per bulan yang dilepas ke pasar. DKI Jakarta masih kekurangan 301.319 unit hunian untuk warganya. Warga yang belum punya hunian didominasi warga berpenghasilan rendah.
Masih disusun
Hingga saat ini, berbagai aturan maupun skema pembiayaan program DP 0 Rupiah masih dalam penyusunan. Badan layanan umum daerah (BLUD) untuk menangani program ini akan terbentuk April. “Peraturan gubernur masih disusun, termasuk di dalamnya skema pembiayaan dan lain-lain,” kata Agustino.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, pembangunan Pondok Klapa Village diharapkan selesai lebih cepat dari target, yaitu pertengahan 2019. Bulan ini, pihaknya mengejar penyelesaian izin mendirikan bangunan (IMB) agar pembangunan bisa segera dimulai. IMB diharapkan terbit pada bulan ini.
Menurut Yoory, nama pendaftar rumah Pondok Klapa Village akan diserahkan ke BLUD.