DPRD Segera Panggil Semua Pihak Terkait Situ Rompong

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kondisi Situ Rompong di Rempoa, Tangerang Selatan, yang dikepung pemukiman warga, Selasa (4/4/2017). Rompong merupakan satu dari 21 situ di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi yang akan dibuatkan sertifikat. Sertifikat atas nama negara tersebut untuk menghentikan dan mencegah alih fungsi situ.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS – Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan akan memanggil semua pihak terkait Situ Rompong di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Permasalahan di Situ Rompong sudah sangat kompleks, terlihat dari terus berkurangnya areal situ.

Kasus terakhir, perusahaan pengembang perumahan PT Harapan Permai Indonesia (PT Harperindo) menguruk sebagian areal situ. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (3/8/2018), menyegel aktivitas tersebut dan melarang adanya kegiatan apapun di sana.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan Rizki Jonis, Kamis (9/8/2018), mengatakan, pihaknya tengah memelajari berkas-berkas terkait Situ Rompong yang dimiliki warga. Segera setelah itu, pemanggilan akan dilakukan terhadap semua pihak baik warga, pegembang perumahan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, hingga Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

“Kemungkinan pemanggilan akan kami lakukan pekan depan. Semua pihak harus menjelaskan duduk perkaranya. Persoalan Situ Rompong ini sudah sangat kompleks dan mendesak untuk diselesaikan,” kata Rizki.

Situ Rompong, berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, memiliki luas awal 10 hektar. Namun, luasannya terus berkurang. Tahun 2008, luas situ hanya 2,99 hektar dan kini 1,75 hektar. Selain dipenuhi rumah-rumah penduduk yang menempati lahan milik negara itu, ada pula tiga sertifikat hak milik ditemukan di wilayah itu.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, Rahmat Salam, mengatakan, kawasan Situ Rompong merupakan kawasan konservasi. Pemilik yang mengklaim memiliki sertifikat pun tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang mengurangi luasan situ, apalagi yang digenangi air.

Ketua RT 005 RW 005 Kelurahan Cempaka Putih, Tukimin, menyebutkan, ada sekitar 1.200 jiwa yang selama ini tinggal di areal situ, yang merupakan tanah milik negara. “Kami sudah ada di sini sejak 35 tahun lalu. Kalaupun  akan ada upaya konservasi, kami berharap ada solusi yang manusiawi dari pemerintah,” kata Tukimin.