Pengelolaan DKI Tak Terganggu

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Saat-saat terakhir sebelum menanggalkan jabatan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno berpelukan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/8/2018). Sandiaga maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden. Meskipun demikian, Jumat pagi kemarin, Sandiaga masih menjalankan beberapa tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin perubahan susunan pimpinan dengan mundurnya Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta karena maju sebagai calon wakil presiden tak akan mengganggu pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyatakan akan segera menyusun langkah untuk bisa mengisi peran yang ditinggalkan.

JAKARTA, KOMPAS Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, akan segera disiapkan langkah kontingensi agar semua rencana tetap berjalan dengan baik. Sebab, katanya, selama ini, Sandiaga berperan besar dalam berbagai proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya mencapai status wajar tanpa pengecualian dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan perancangan anggaran daerah.

”Nanti saya akan bicara lebih panjang dengan Pak Wagub untuk detail langkah-langkahnya,” katanya seusai pengumuman pengunduran diri Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Ia juga menyatakan agar warga DKI Jakarta tak perlu khawatir dengan perubahan kepemimpinan sebab semua tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan terinterupsi. ”Kami akan all out untuk menjamin tidak ada hambatan,” katanya menambahkan.

Surat pengunduran diri Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tertanggal 9 Agustus 2018 tersebut sudah diserahkan juga kepada DPRD DKI Jakarta oleh perwakilan Partai Gerindra sebagai pengusung Sandiaga dalam Pilkada DKI Jakarta tahun lalu.

Anies menyatakan akan segera mengirimkan surat soal permintaan berhenti itu kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan. Seluruh pengiriman surat ini direncanakan diselesaikan kemarin.

Dalam kesempatan itu, Anies menyatakan dukungan terhadap usaha Sandiaga dalam pemilu. Ia juga mengatakan selama 10 bulan memimpin, kemitraan keduanya berjalan sangat baik. Diskusi berlangsung setiap pagi untuk membicarakan segala persoalan.

Selama 10 bulan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga terlihat intensif dalam sejumlah program mulai dari persiapan Asian Games, One Kecamatan One Entrepreneurship (OK Oce) dan One Karcis One Trip (OK Otrip).

Setelah menjalankan beberapa tugas sebagai wakil gubernur di Jumat pagi, Sandiaga mengucapkan terima kasih kepada Anies selama masa kerja bersama itu serta mengucapkan perpisahan kepada sejumlah pejabat DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap dijalankan seperti rencana semula. Tugas terdekat adalah penyerahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018 yang akan diserahkan paling lambat Senin mendatang.

Selain itu juga tetap menjalankan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 yang dimulai 18 Agustus mendatang. ”Beres semua,” kata Saefullah singkat.

Mohon doa

Dua partai pengusung Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta, tahun lalu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan, sejauh ini belum ada nama yang akan diajukan untuk mengisi kursi Wakil Gubernur DKI.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan, partainya akan berkonsentrasi terlebih dahulu untuk pencalonan Sandiaga Uno dalam pemilu. Hal senada lebih dulu diungkapkan Anies sebelumnya.

Sejauh ini Partai Gerindra DKI Jakarta juga belum berkoordinasi dengan PKS mengenai pengganti. Saat disebut namanya termasuk calon kuat untuk diajukan sebagai pengganti, Taufik hanya memohon doa.

Ketua DPP PKS DKI Jakarta Mardani Ali Sera yang juga calon kuat dari PKS menyatakan nama calon itu ada di para petinggi partai di tingkat nasional.

Berdasarkan undang-undang, partai pengusung dapat mengajukan dua nama calon pengganti kepala daerah untuk kemudian dipilih oleh anggota DPRD. Nama itu nantinya diajukan kepada gubernur.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warseno mengatakan, sistem pemerintahan sudah dibuat dengan panduan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Ini menjadi acuan siapa pun pemimpinnya.

Sementara itu, kondisi psikis warga DKI Jakarta mesti dipertimbangkan menyusul mundurnya Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur. Hal itu terutama yang terkait dengan sejumlah program yang cenderung identik dengan rakyat kecil dan selama ini relatif lekat dengan sosok Sandiaga.

Psikoterapis dan akademisi Henny Wirawan, kemarin di Jakarta, menyebutkan, dampak paling besar akan cenderung diterima kelompok masyarakat bawah. Terutama jika program terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan belum bisa dijamin keberlanjutannya. ”Kasihan orang yang sudah punya harapan,” katanya.

Selain OK Oce, pedagang kaki lima dibela Sandi dengan menyebutnya menjadi pengusaha kecil mandiri (PKM).

Terkait pengalaman serupa warga Jakarta pada 2014, tatkala Joko Widodo yang memutuskan maju sebagai calon presiden saat masih menjabat Gubernur DKI, Henny menyebutnya sebagai hal berbeda. Saat itu, lanjutnya, terdapat kesinambungan pelaksanaan program oleh gubernur pengganti.

Roni Adi, warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengatakan, program Sandiaga merupakan janji kampanye yang harus dilunasi. ”Gubernurnya masih Anies, pasti lebih tahu janji kampanyenya bareng  Sandiaga,” kata Ketua Silaturrahim Kumpulan Anak Tenabang itu.

Roni menambahkan, pengganti Sandiaga idealnya sosok yang mengerti perekonomian. Selain itu, tidak pernah tersangkut kasus hukum, terutama kasus korupsi.

Sumbangan DKI

Ahmad Jaelani, tokoh Betawi yang aktif di Badan Musyawarah Betawi, mengatakan, mundurnya Sandiaga bisa dilihat sebagai solusi kebuntuan politik nasional. ”Lagi-lagi DKI Jakarta yang harus kehilangan tokohnya,” kata Jaelani.

Akan tetapi, menurut dia, hal tersebut memiliki dampak positif, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan negara terkait keberadaan calon-calon pemimpin yang bisa diterima rakyat. (INK/IRE)