Ayu Kartika Dewi (kiri), Fiona Handayani (tengah), dan Michael Victor Sianipar dalam peluncuran dan bedah buku Ahok dan Hal-hal yang Belum Terungkap di Kinokuniya Bookstore Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berharap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ia ambil selama memimpin DKI Jakarta bisa menjadi pembelajaran bagi para pemimpin di DKI selanjutnya. Pesan itu tersampaikan dalam acara peluncuran buku yang ditulis Basuki Tjahaja Purnama berjudul Kebijakan Ahok di gedung Filateli, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).
Dalam peluncuran buku itu, sejumlah tokoh hadir, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, mantan wakil gubernur yang menggantikan Basuki. Hadir pula Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem Bestari Barus, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kusmedi Priharto, mantan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dhien Emawati, serta musisi Adi MS.
Dalam buku yang disusun dari penjara itu, Basuki menyampaikan sejumlah pemikiran yang mewujud dalam kebijakan bagaimana seharusnya mengelola ibu kota republik ini. Salah satunya mengenai kebijakan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Menurut Basuki, keberadaan RPTRA tidak hanya menjadi ruang bermain bagi anak, tetapi juga menjadi ruang publik masyarakat.
SEKAR GANDHAWANGI
Sejumlah anak bermain di RTH Kalijodo, Jakarta, Minggu (22/7/2018).
Ahok juga berbicara mengenai program layanan kesehatan ketuk pintu layani dengan hati (KPLDH) yang dikembangkan Dinas Kesehatan DKI. Program ini dijalankan dengan menjemput bola dan membantu masyarakat kurang mampu saat sakit dan terbatas akses layanan kesehatan.
Kusmedi dalam kesempatan peluncuran buku itu bangga menyebut bahwa program itu kini diadopsi Kementerian Kesehatan dan menjadi program nasional.
Adapun mantan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati menyampaikan pengalamannya saat mendapat tugas dari Basuki untuk memperbaiki perusahaan daerah bidang pangan, khususnya daging sapi PD Dharma Jaya. Selain itu, juga badan usaha milik daerah (BUMD) itu mesti berperan dalam menyuplai daging sapi dengan harga terjangkau bagi masyarakat umum dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui program subsidi pangan. Ujungnya, inflasi Jakarta dapat dikendalikan lebih baik.
Tekait dengan itu semua, baik Prasetio maupun Djarot mengungkapkan, mereka mengapresiasi sistem pengelolaan keuangan daerah, yaitu pengelolaan yang transparan dengan e-budgeting.
”Bahkan, dengan pengelolaan yang benar dan tepat, pembangunan infrastruktur di Jakarta bisa dibangun dengan anggaran dari pembayaran koefisien lantai bangunan (KLB) juga dana CSR tanpa banyak menyerap APBD. Contohnya simpang susun Semanggi,” kata Djarot.
Sayangnya, seperti yang diungkapkan Prasetio, warisan-warisan kebijakan Basuki dan hasil pembangunan yang digagas Basuki di era pemerintahan saat ini memang masih ada, tetapi mulai diabaikan.
Seluruh pengalaman tentang kebijakan Basuki itu termuat dalam buku tersebut. Ada harapan supaya kebijakan-kebijakan baik yang menyentuh masyarakat banyak bisa menjadi pembelajaran. Buku yang diterbitkan untuk pengumpulan dana atau donasi itu bisa didapatkan melalui media sosial yang dikelola tim Basuki.
