Kondisi jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang rusak akibat ditabrak truk, Senin (3/9/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, Dinas Bina Marga DKI Jakarta tahun ini mulai membangun dua jembatan penyeberangan orang. Jembatan senilai Rp 11 miliar itu dibangun di dua lokasi, yaitu di Sumarno, Jakarta Timur, dan Jelambar, Jakarta Barat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo, Jumat (7/9/2018), menjelaskan, perencanaan kedua jembatan penyeberangan orang (JPO) itu sudah berlangsung sejak tahun lalu sehingga lelang fisik bisa dilakukan. ”Makanya dua JPO itu bisa dibangun tahun ini,” ujarnya.
Mengenai alokasi anggaran yang cukup besar untuk JPO, Heru menjelaskan, kedua JPO baru itu akan berbeda dari semua JPO di Jakarta yang ada. ”JPO baru ini akan lebih indah dari estetika. Lalu, akan dilengkapi lift bagi warga disabilitas serta dilengkapi kamera pengawas (CCTV),” katanya.
Sebetulnya, lanjut Heru, di Jakarta sudah ada sejumlah JPO yang dilengkapi lift, tetapi saat ini lift tidak bisa dioperasikan. ”Kami juga tengah membahas secara internal mengenai lift itu dan bagaimana pemeliharaan dan pengoperasian,” ucapnya.
Bina Marga tahun ini merencanakan membangun 10 JPO. ”Membangun JPO tidak bisa asal bangun, ya. Harus ada rekomendasi dari dinas perhubungan. Kami sedang tunggu rekomendasinya. Dari situ, kami buat perencanaannya. Bisa atau tidak? Itulah yang sudah selesai perencanaan dan lelang fisik, dan saat ini sedang dalam pelaksanaan di lapangan ada dua JPO. Untuk yang lain, tahun ini masuk perencanaan dulu,” tutur Heru.
Revitalisasi JPO Sudirman-Thamrin, menurut Heru, akan dimasukkan ke rencana revitalisasi tahun depan.
Sementara JPO di Daan Mogot yang tertabrak kontainer pada tahun lalu, ujar Heru, saat ini sudah dibongkar separuh. Dinas Bina Marga merencanakan untuk menghapus aset JPO tersebut.
”Kami sedang merencanakan hal itu dan berkoordinasi dengan dinas perhubungan. Tentunya, setelah dihapus, dibongkar, akan ada revitalisasi,” ucapnya.
Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjelaskan, untuk keperluan pembongkaran JPO yang tinggal separuh, pihaknya menunggu kejelasan dari Bina Marga, khususnya waktu pelaksanaan dan mekanisme kerja.
”Kami berkepentingan karena kami nanti yang akan membuat rekayasa lalu lintas di jalur itu,” ujar Andri.
