Bekasi-Jakarta Berlomba Tata Sungai
JAKARTA, KOMPAS - Pengelolaan sungai sejak lama menjadi isu hangat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak lain, sungai selalu terkait dengan upaya pengendalian banjir.
Selain itu, impian agar ikon kota sungai bersih sekaligus bagian dari ruang terbuka hijau dan biru terus mendesak agar diwujudkan.
Di Jakarta, penataan sungai bukan hal baru, sudah beberapa tahun terakhir bergulir program normalisasi yang merujuk pada pelebaran, pengerukan, dan betonisasi sisi-sisi sungainya. Akan tetapi, pendekatan ini masih sekadar membuat sungai sebagai saluran pembuangan ke laut.
Maka, kini Jakarta berupaya beranjak agar makin baik, yaitu dengan mulai menggulirkan program naturalisasi sungai.
Program naturalisasi sungai dan saluran air direncanakan dimulai pada 2019. Naturalisasi diprioritaskan di wilayah hulu, seperti daerah pinggiran Pasar Rebo dan Jagakarsa.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, konsep naturalisasi dan revitalisasi berfokus pada waduk, situ, dan embung yang terhubung dengan kali dan berada di daerah hulu.
Beberapa lokasi yang akan dikerjakan berada di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, di antaranya berada di Kampung Rambutan, Waduk Cimanggis, dan Waduk Brigif.
Waduk Brigif di Jagakarsa, misalnya, sudah mulai dikerjakan sejak 2016. Sekitar 90 persen dari total 11 hektar yang dibutuhkan sudah dibebaskan. Menurut Teguh, jika Brigif beroperasi, akan menanggulangi banjir di area Kemang.
”Sisa 10 persen lahan yang masih dalam proses pembebasan. Pembebasan lahan agak sulit karena orangnya tidak berada di lokasi, menolak harga, dan sebagainya,” kata Teguh, Selasa (16/10/2018).
Naturalisasi di Jakarta yang mulai berjalan seperti di Kalibaru Timur, Setu Babakan, Waduk Grogol, Waduk Tomang Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Bojong, dan Waduk Rawabolong. Lokasi lainnya di Kampung Rambutan, Embung Sejuk, Embung Aselih, Waduk Jagakarsa, dan Waduk Rawabebek.
Total ada 18 titik yang sedang dikerjakan dengan program naturalisasi. Konsep yang dikerjakan adalah menata tanah dengan tidak melakukan betonisasi, membuat beronjong batu kali, dan penanaman pohon.
”Ini memang mungkin dikerjakan di daerah hulu. Di kawasan kota, nanti kami revitalisasi dengan menutup beton dengan tanaman hijau supaya tidak terlihat. Seperti di Jalan TB Simatupang saja,” kata Teguh.
Teguh menambahkan, untuk merealisasikan program naturalisasi dan revitalisasi, tetap diperlukan pembebasan lahan. DKI juga terus melakukan pembebasan lahan untuk program normalisasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane.
Namun, lahan yang dibebaskan memang belum banyak karena terkendala gugatan ahli waris, penolakan warga, dan sebagainya.
Beton dibongkar
Di Jakarta Selatan, direncanakan dibangun naturalisasi di saluran penghubung Jalan Minangkabau, Manggarai. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jaksel Holi Susanto mengatakan, rencana naturalisasi akan dilakukan dengan membongkar lapisan beton di saluran sepanjang 1 kilometer dan selebar 10 meter tersebut.
Dinding turap beton saluran penghubung akan dibongkar dan diganti dengan tanaman pepohonan yang rindang. Sudin juga akan memperkuat turap itu dengan batu kali supaya tidak longsor. Pekerjaan itu dianggarkan senilai Rp 200 miliar.
”Lokasi itu dipilih karena berada di tengah kota, strategis, dan memungkinkan menjadi ruang terbuka hijau untuk sarana edukasi serta rekreasi dan olahraga bagi warga,” kata Holi.
Kalimalang
Semangat penataan sungai juga didengungkan di Bekasi. Kalimalang menjadi sasaran utama Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk menciptakan ruang publik yang baru bagi warga, dan bakal dimulai pada awal 2019. Dari total 5,3 kilometer panjang Kalimalang yang melalui kota ini, penataan menyasar sekitar 1 km dulu.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menuturkan, penataan direncanakan berjalan untuk seluruh ruas mulai dari di dekat apartemen Grand Dhika City di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, hingga yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede.
Penataan dibagi menjadi empat zona, dan hibah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 50 miliar untuk menggarap satu zona dulu.
”Yang pertama akan dibangun itu di depan Giant (Mega Bekasi Hypermall), ke arah Metropolitan Mall, hingga putaran Grand Kamala Lagoon,” tutur Rahmat atau Pepen di Kecamatan Jatiasih, Bekasi, kemarin.
Menurut dia, pada ruas itu, seluruh jembatan kecuali Jembatan Jalan Ahmad Yani direncanakan dibongkar.
Saat ini, rancangan Kalimalang hasil penataan masih digarap. Kegiatan fisik penataan kemungkinan dimulai pada Januari atau Februari 2019. Pepen menjamin revitalisasi akan berlanjut ke tiga zona lainnya, tetapi saat ini Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat fokus ke satu zona.
Pepen mempersilakan tim Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memadukan (detailed engineering design/DED) Kota Bekasi dengan provinsi sehingga ada desain yang lebih baik.
Warga Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pekayon, Kota Bekasi, Sarwo Edi (34), mendukung rencana revitalisasi Kalimalang untuk menambah ruang publik bagi warga Bekasi. ”Selama ini, wisata di Bekasi, ya, dari mal ke mal,” katanya. (DEA/JOG)