JAKARTA, KOMPAS – Pelaksanaan regulasi sistem jalan berbayar elektronik (elektronic road pricing/ERP) di Jakarta bisa jadi mundur lagi. Hal itu menyusul penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa saat ini pemerintah provinsi masih meminta pendapat hukum (legal opinion) kepada Kejaksaan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses