JAKARTA, KOMPAS – Klausul perjanjian dalam Head of Agreement dengan PT. Aetra Air Jakarta pada tanggal 12 April 2019 berpotensi menimbulkan masalah hukum. Rencana untuk penghentian privatisasi penyediaan air bersih dinilai belum serius dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses