JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memperbanyak dan meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan umum. Tahun 2020, jumlah armada Transjakarta dijanjikan mencapai dua kali lipat. Kendaraan angkutan umum pun diremajakan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan rencana pembenahan transportasi massal di ibukota ini seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Pertemuan dilanjutkan shalat Jumat bersama Wapres Kalla di Masjid Baiturrahman, Kompleks Istana Wapres, Jakarta. Adapun rapat tertutup dilakukan untuk membahas pembangunan kawasan urban di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Selain perluasan jaringan kereta rel ringan (LRT), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan peremajaan sekaligus penambahan armada angkutan massal.
"Tahun 2019 ini, semua kendaraan umum yang sudah tua, sudah tahun terakhir (dipakai). Tahun depan sudah mulai kendaraan baru semua," tutur Anies kepada wartawan.
Kendaraan angkutan umum yang berusia lebih dari sepuluh tahun harus diganti. Tak hanya itu, jumlah kendaraan pengangkut massal juga ditambah. Transjakarta saja, kata Anies, akan digandakan jumlah armadanya, dua kali lipat dari yang ada saat ini.
Dalam data PT Transportasi Jakarta pada akhir 2018, tercatat armada yang saat ini ada terdiri atas 140 bus gandeng, 24 bus maxi, 660 bus tunggal, 20 minitrans, dan 28 bus double deck.
Kebutuhan untuk menambah armada ini sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang angkutan umum. Pada 2017, menurut Anies, pengguna angkutan umum massal di Jakarta masih 180 juta orang sepanjang tahun, tahun berikutnya menjadi 230 juta dan tahun ini diproyeksikan lebih dari 280 juta.
"Bukan tidak mungkin (jumlah penumpang kendaraan umum di Jakarta tahun 2019) bisa sampai 300 juta, artinya dalam dua tahun ini, 2018-2019, peningkatannya itu antara 100-120 juta penumpang. Ini adalah sebuah transformasi yang massif karena melibatkan ratusan juta orang," tambah Anies.
Penumpang Transjakarta pun terus meningkat. Dari 144,85 juta pada 2017, angka ini meningkat menjadi 189,75 juta orang pada 2018.
Selain meremajakan kendaraan umum, kendaraan-kendaraan baru yang diadakan bertenaga listrik. Saat ini,lanjut Anies, DKI sudah mengoperasikan tiga bus listrik. Ke depan, semua kendaraan angkutan massal juga bertenaga listrik sehingga bebas emisi.
Semua angkutan massal juga akan semakin terintegrasi dan menjangkau 95 persen wilayah Jakarta. Diharapkan, semakin banyak warga mau pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Saat itulah, pengurangan kepadatan lalu lintas dan penurunan polusi udara diharapkan terjadi.
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas secara terpisah menilai peremajaan dan penambahan kendaraan angkutan massal di DKI sudah berada di jalur yang benar.
"Soal peremajaan angkot sekarang sedang proses negosiasi harga rupiah perkilometer dengan operator Kopaja dan Metromini serta bus besar. Bila negosiasi cepat beres, enam bulan ke depan, semua angkutan lama terutama Metromini dan Kopaja akan diganti bus-bus baru," tuturnya.
Selain itu, lanjut Darmaningtyas, tidak ada alasan orang tidak mau menggunakan angkutan umum. Sebab, angkutan umum sudah relatif terintegrasi dan waktu tempuhnya dinilai cukup standar.
Dicontohkan, waktu tempuh dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kalibata menggunakan bus Damri kini hanya 45 menit sedangkan tiga tahun lalu masih 90 menit. KRL juga lancar, demikian juga MRT kendati masih terbatas.
Anies pun bangga menyebutkan Jakarta dinobatkan sebagai satu dari tiga kota yang disebut paling maju perbaikan transportasi publiknya (most improved public transport in the world).
Untuk penataan parkir dan pengendalian sepeda motor, Anies berjanji akan mengumumkan kebijakan berikut setelah rampung dirumuskan. Tarif parkir akan ditetapkan secara berbeda-beda tergantung lokasi, hari, maupun jamnya. Di wilayah padat, jam sibuk, dan hari kerja, tarif parkir akan ditetapkan lebih mahal, sebaliknya di lokasi yang tak padat.