Anggaran Penanganan Banjir Jakarta Berkurang

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja meratakan turap (sheet pile) pada proyek pembangunan turap pada pengerjaan proyek revitalisasi anak Sungai Ciliwung di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019). Proyek ini dilaksanakan untuk pengendalian banjir dan abrasi.

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran program antisipasi banjir dikurangi karena defisit pendapatan APBD Perubahan DKI Jakarta 2019. Pengurangan dilakukan baik untuk tahun ini maupun untuk usulan pada 2020. Sementara itu, anggaran sejumlah pos yang dinilai bukan prioritas justru meningkat. Postur anggaran dinilai tak imbang karena pencegahan banjir seharusnya memperoleh prioritas besar.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Junaini Yusuf mengatakan, akibat efisiensi anggaran tahun 2019 ini, anggaran pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dikurangi dari awalnya Rp 850 miliar menjadi hanya Rp 350 miliar. Pengurangan ini dilakukan di tingkat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai efisiensi untuk mengejar defisit pendapatan dari target APBD-P DKI Jakarta 2019.

”Sebenarnya, sih, menurut rencana, program besar, cuma karena ada efisiensi anggaran kemarin, jadi dikurangi. Anggaran pembebasan lahan tahun ini sebenarnya Rp 850 miliar, yang sudah terserap Rp 350 miliar. Berarti, kan, masih ada Rp 500 miliar lagi, tetapi kan distop sekarang,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2019).

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Hujan deras melanda Jakarta dan Bogor menyebabkan Sungai Ciliwung meluap dan merendam sejumlah perkampungan di Jakarta Timur, Rabu (9/10/2019).

Anggaran Rp 500 miliar itu awalnya dialokasikan untuk pembayaran ganti rugi tanah. Sebanyak 118 bidang sudah dibebaskan untuk program normalisasi Ciliwung. Menurut Junaini, sebenarnya dana sudah siap dibayarkan sebab seluruh berkas administrasi calon penerima sudah selesai diperiksa. Akan tetapi, karena ada penghentian pembayaran ganti rugi lahan tahun ini, anggaran pembebasan lahan akan diusulkan dalam APBD 2020.

Pengurangan anggaran ini dipastikan membuat normalisasi Kali Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane lagi-lagi terhambat. Program normalisasi ini sudah dua tahun ini tak terlaksana karena belum adanya pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tahun 2020, anggaran antisisipasi banjir di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diusulkan Rp 1 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari anggaran untuk revitalisasi trotoar di Dinas Bina Marga DKI Jakarta Rp 1,2 triliun.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Sampah rumah tangga yang didominasi sampah berbahan plastik mengapung di permukaan anak Sungai Ciliwung yang membelah perkampungan padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Dari Rp 1 triliun itu, usulan anggaran pembebasan lahan pun semula hanya diusulkan Rp 425 M. Jumlah ini bahkan tak memadai untuk menutup kekurangan anggaran dari pemotongan anggaran di 2019 sebesar Rp 500 M tersebut. Setelah pembahasan dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta, anggaran pembebasan lahan untuk pelebaran kali dan waduk dinaikkan menjadi Rp 600 miliar.

Sebesar Rp 500 miliar, menurut rencana, untuk membayar pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung yang belum terbayar pada 2019. Sisanya akan digunakan untuk pembebasan lahan kali dan waduk di lokasi lain.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2019).

Junaini mengatakan, sebenarnya anggaran tersebut kurang untuk melaksanakan semua program antisipasi banjir Jakarta. Anggaran akan difokuskan untuk operasional, seperti pemeliharaan kali, waduk dan saluran air, membayar honor petugas dalam satuan petugas penanganan banjir sebanyak 7.000 orang, dan operasional pompa air.

Anggaran juga disiapkan untuk membuat sumur serapan yang menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk atasi banjir. Tahun ini, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menargetkan sebanyak 1.000 sumur resapan yang sudah terlaksana sekitar 800 sumur resapan. Sementara tahun depan direncanakan pembangunan 1.000 sumur resapan dengan biaya sekitar Rp 1 juta per sumur resapan. ”Target sumur resapan 1 juta buah, tetapi tidak di Dinas Sumber Daya Air saja, semua SKPD harus melakukannya juga,” kata Juaini.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

Tumpukan karung berisi material di bantaran Sungai Ciliwung, Jalan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2018). Tumpukan ini mencapai badan sungai hingga menyebabkan aliran sungai menyempit.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, postur anggaran 2020 ini tak imbang terkait prioritas penanganan masalah di Jakarta. Anggaran antisipasi banjir justru lebih rendah dari anggaran yang diusulkan untuk revitalisasi trotoar. ”Padahal, antisipasi banjir ini seharusnya menjadi prioritas. Kami menilai revitalisasi trotoar ini targetnya apa,” ujarnya.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program antisipasi banjir tetap berjalan, seperti pengerukan-pengerukan kali dan waduk. ”Kalau dikerjakan, sih, semuanya dikerjakan. Tidak semua yang kami kerjakan itu terberitakan, tapi kami siapkan semuanya,” ujarnya.

Besarnya anggaran untuk revitalisasi trotoar ia sebutkan agar penambahan jumlah trotoar ini meningkatkan minat warga untuk berjalan kaki. Menurut riset, Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah pejalan kaki terendah. Hal ini bukan karena masyarakatnya yang enggan berjalan kaki, tetapi pemerintah selama ini membangun jalan untuk kendaraan beroda saja.

”Nah, sekarang kita bangun jalan untuk kaki, supaya warga lebih banyak berjalan kaki. Dan kita perhatikan semua kota modern dan kosmopolitan seperti Jakarta dengan kegiatan interaksi yang amat intensif, selalu punya fasilitas pejalan kaki yang baik. Itu yang kita dorong ke sana,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah mengatakan pihaknya sudah memprogramkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer pada 2020. Program ini merupakan lanjutan dari program normalisasi sebelumnya. Normalisasi dilakukan di lahan yang berbeda dari 118 lahan yang batal dibayarkan pembebasannya tahun ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.