Depok Rugi Rp 9 Miliar akibat Banjir

Dari data penghitungan sementara yang baru 50 persen, kerugian material di Kota Depok akibat banjir awal tahun ini mencapai Rp 9 miliar.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Warga mengevakuasi seorang ibu dan bayinya yang terjebak banjir di permukiman di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Depok, Rabu (1/1/2020). Hujan deras yang mengguyur sejak sehari sebelumnya membuat sejumlah kawasan di Jabodetabek banjir.

DEPOK, KOMPAS — Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, kerugian material akibat banjir di awal tahun 2020 masih terus dihitung. Dari data penghitungan sementara yang baru 50 persen, kerugian material mencapai Rp 9 miliar.

”Belum semuanya kami hitung secara detail. Ini baru sampai 50 persen saja kerugian sudah sampai Rp 9 miliar,” kata Idris, Selasa (7/1/2020).

Menurut Idris, penghitungan kerugian tidak hanya didasarkan pada kerusakan fisik. Kerugian juga dihitung dari pembangunan kembali infrastruktur yang rusak karena terdampak banjir. Misalnya tanah longsor di kawasan Pitara, Depok, jika dihitung kerugiannya mungkin hanya Rp 1 miliar. Namun, untuk membangun ulang kawasan tersebut, diperlukan dana lebih besar. Semua itu sedang dihitung supaya data yang dikeluarkan Pemkot Depok lebih komprehensif.

”Untuk membangun infrastruktur yang rusak ini, jika dibutuhkan dana lebih dari Rp 1 miliar, harus melalui mekanisme lelang barang dan jasa. Sekarang, kami sedang komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya bisa tidak dilelang karena dalam kondisi darurat,” tutur Idris.

Baca juga: Dana Tunggu Hunian Disiapkan bagi Korban dengan Rumah Rusak

Bantuan ke pemprov

Untuk mengganti fasilitas yang rusak akibat banjir, dana belanja tak terduga (BTT) yang tersedia di APBD Depok tersedia Rp 20 miliar. Jumlah itu masih kurang jika dibandingkan dengan perhitungan kasar kerusakan fasilitas yang mencapai Rp 100 miliar.

Oleh karena itu, Pemkot Depok juga akan meminta bantuan dana BTT dari Provinsi Jabar. Dana BTT dari provinsi bisa dicairkan apabila gubernur mengeluarkan surat keputusan darurat bencana. Dari lima pemerintah daerah kota dan kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur Jabar, kota Depok belum termasuk.

”Kami akan minta gubernur menerbitkan SK darurat bencana untuk kota Depok supaya dana BTT provinsi bisa dikeluarkan untuk bantu Depok,” kata Idris.

Banjir sudah berselang hampir sepekan, Kota Depok sekarang masih berfokus untuk menangani korban. Menurut Idris, masih ada ratusan pengungsi di 11 kecamatan yang ada di Depok. Para pengungsi membutuhkan bantuan, baik kesehatan, logistik, maupun trauma pascabencana. Para pengungsi ini masih tersebar di beberapa posko di masing-masing kecamatan.

”Karena sekarang masih banyak korban-korban yang harus kita tolong. Kami bantu kehidupannya, korban jiwa, prasarana kehidupan yang harus dibantu,” ujar Idris.

Baca juga: Sampah dan Lumpur Jadi Persoalan Baru di Bekasi Setelah Banjir

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad, ada enam kabupaten dan kota di Jawa Barat yang ditetapkan siaga darurat bencana sejak 1 Januari 2020. Daerah itu, antara lain, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, dan Indramayu.

”Dengan tanggap darurat itu, setiap pemerintah daerah bisa mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi. Misalnya, Kota Bekasi kemarin mendapat bantuan Rp 2 miliar untuk mengatasi dampak bencana banjir di daerahnya,” katanya.