Walhi Desak Penanganan Banjir Jakarta Lebih Cepat Lagi

Walhi DKI Jakarta menegaskan, banjir di sejumlah wilayah Jakarta terjadi karena kebijakan penanganan dan pengendalian banjir tidak dikerjakan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur membersihkan permukiman dari lumpur yang memenuhi rumah warga di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020). Kawasan tersebut merupakan salah satu tempat yang terdampak banjir terparah.

JAKARTA, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia DKI Jakarta menegaskan, banjir di sejumlah wilayah Jakarta terjadi karena kebijakan penanganan dan pengendalian banjir tidak dikerjakan, terutama terkait masalah lingkungan hidup.

Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Rabu (8/1/2020), dalam tinjauan lingkungan hidup di Jakarta 2020, menilai, Pemprov DKI kurang melakukan pengendalian lingkungan hidup. Begitu juga soal pencegahan, penanganan, dan pengendalian banjir, Walhi menilai, DKI lambat.

Rehwinda Naibaho, pengampanye Walhi DKI Jakarta, menambahkan, selama pemerintahan Anies, ada 17 kebijakan berbentuk keputusan gubernur, instruksi gubernur, peraturan gubernur, hingga surat edaran yang menyasar masalah-masalah lingkungan hidup, seperti air, penataan waduk situ dengan konsep naturalisasi, pengendalian pencemaran udara dengan pembuatan jalur sepeda, larangan kantong plastik, dan pertanian perkotaan. Akan tetapi, Walhi menilai, itu semua hanya di tataran kebijakan yang pelaksanaannya di lapangan kurang.

Baca juga : DKI Bersiap Hadapi Cuaca Buruk

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Sampah bekas banjir tersangkut hingga ketinggian 3 meter pada jaring pengaman lapangan futsal di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020). Kawasan Rawajati yang posisinya rendah dan sejajar kali Ciliwung merupakan salah satu tempat yang terdampak banjir terparah.

Tubagus menambahkan, soal pencegahan banjir, misalnya. Anies mengeluarkan kebijakan baru terkait pengembangan kawasan dengan konsep naturalisasi. Namun, dalam kebijakan itu tidak disebutkan detail di mana saja.

Terkait pelarangan pengambilan air tanah untuk bisnis, wacana itu muncul karena pengambilan air tanah secara masif bisa menyebabkan penurunan muka tanah. Akan tetapi, sampai hari ini belum terbit aturannya. Padahal, dalam banjir Jakarta sepekan ini, pengambilan air tanah untuk bisnis masih terjadi.

Soal banjir, Tubagus juga menyoroti Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Pengendalian Bencana. Melalui pergub itu diharapkan setidaknya ada kajian pemerintah tentang wilayah bencana dan cara penanganan terhadap bencana.

Jika pergub itu dikerjakan dengan benar, setidaknya bencana bisa diminimalkan. ”Dalam pandangan Walhi, Anies lambat menerapkan kebijakan itu,” katanya.

Baca juga : Banjir Rugikan Perputaran Roda Ekonomi Jakarta

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Turap Kali Sunter sepanjang 35 meter ambrol di kawasan Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (8/1/2020). Kawasan tersebut merupakan salah satu yang tergenang banjir pada pekan lalu.

Ke depan, dengan prediksi hujan bercurah tinggi diprediksi masih terjadi, Tubagus mengatakan, Gubernur dan dinas terkait mesti bergerak cepat. Langkah-langkah cepat antisipasi banjir yang sudah dilakukan pemerintahan sebelum Anies mesti dilanjutkan.

Kemudian terkait kebijakan lintas wilayah, Walhi mendesak Pemprov DKI untuk berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, mengantisipasi cuaca buruk itu, pompa bergerak (mobile) digerakkan ke sekitar pesisir untuk membantu jika ternyata muncul rob sehingga air bisa dialirkan.

Untuk antisipasi hujan, kata Anies, dibangun pos-pos sampai di level kelurahan sehingga sampai tingkat kelurahan terdapat sumber daya manusia yang langsung merespons jika di kelurahan itu mulai terjadi genangan. ”Jadi, baru fase genangan sudah langsung direspons,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.