Lebih dari 55.000 Ton Sampah Banjir Dikirim ke Bantargebang
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan, sampai Jumat (10/1/2020), tonase sampah banjir yang dikumpulkan mencapai 55.892 ton. Seluruh sampah banjir bersama sampah lain dikirim ke TPST Bantargebang.
Oleh
Helena F Nababan
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan, sampai Jumat (10/1/2020), tonase sampah banjir yang dikumpulkan mencapai 55.892 ton. Seluruh sampah banjir bersama sampah lain dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.
Asep Kuswanto, Kepala UPT TPST Bantargebang, Sabtu, menjelaskan, sampah banjir 55.892 ton itu adalah sampah banjir yang terkumpul pada 2-10 Januari 2020.
Rinciannya, pada 2 Januari, sampah banjir yang dikirimkan ke TPST Bantargebang sebesar 3.481 ton, 3 Januari (6.280 ton), 4 Januari (6.301 ton), dan 5 Januari (6.008 ton). Sampah banjir yang dibuang ke TPST Bantargebang terus bertambah jumlahnya. Pada 6 Januari tercatat 6.844 ton, 7 Januari (6.927 ton), dan 8 Januari (7.170 ton).
Jumlah sampah banjir lalu menurun. Pada 9 Januari 2020 sebanyak 6.864 ton dan 10 Januari 6.013 ton.
Yogi Ikhwan dari Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan, total tonase sampah banjir itu merupakan bagian dari total sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Dari catatan Dinas Lingkungan Hidup DKI, baik sampah banjir maupun sampah nonbanjir yang terkirim pada 2-10 Januari sebanyak 96.425 ton.
Asep menambahkan, sampah banjir yang dikirim ke Bantargebang didominasi batang pohon dan daun, kayu-kayu, tekstil, kasur, dan lumpur.
Sampai saat ini, pembersihan masih terus dilakukan. ”Hari ini kami tindak lanjuti di Jakarta Barat. Di daerah lain relatif sudah selesai,” ucap Yogi.
85 persen tak terdampak
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, dalam keterangan tertulis, menjelaskan, banjir Jakarta saat ini terjadi akibat hujan lokal yang lebat dan air kiriman dari hulu. Curah hujan kini tertinggi selama 150-an tahun. Akan tetapi, banjir tidak banyak terjadi di pusat perekonomian. Sektor industri, pusat belanja, dan kantor pemerintahan masih tetap buka.
”Lebih dari 85 persen wilayah DKI tidak terkena banjir. Namun, banjir terjadi di permukiman dan perkampungan. Wilayah terdampak 390 RW,” ujarnya.
Dalam tujuh hari, mayoritas pengungsi telah kembali ke rumahnya. Demikian pula fasilitas publik telah pulih.
Mengingat area penyebab banjir tidak hanya meliputi area DKI Jakarta, tetapi juga daerah sekitar, lanjut Nasruddin, pemerintah daerah melalui instrumen APBD dan pemerintah pusat melalui instrumen APBN terus berkoordinasi dalam penanganan banjir ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memikirkan daerah sekitar DKI, yaitu dengan penganggaran dana hibah. ”Selama beberapa tahun terakhir, hibah ke pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta sudah dilakukan. Secara nominal, nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan dampak air kiriman dari hulu,” tuturnya.