Demo Menuntut Penyelesaian Kasus Korupsi Berakhir Tertib

Dalam orasinya, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menyoroti kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Demonstrasi menuntut penyelesaian kasus korupsi yang diikuti massa Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Demonstrasi menuntut penyelesaian kasus korupsi yang diikuti massa Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/2/2020) siang, berakhir tertib.

Berdasarkan pantauan, massa unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, itu mulai meninggalkan lokasi pukul 17.15. Sembari meninggalkan lokasi, orator mengimbau para peserta untuk membersihkan lokasi dari sampah yang berserakan.

Dalam orasinya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyoroti kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku dan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Selain itu, mereka juga akan menyinggung kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Baca juga : Berbagai Kejutan dari Harun Masiku

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Demonstrasi menuntut penyelesaian kasus korupsi yang diikuti massa Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Sebelumnya, unjuk rasa menurut rencana digelar di depan Istana Negara, Jakarta. Karena alasan keamanan, pihak kepolisian menggeser lokasi unjuk rasa ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Polisi juga memasang kawat berduri di Jalan Medan Merdeka Barat agar massa tidak menerobos masuk ke lingkungan Istana.

Sesuai ketentuan

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan, 2.000 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Berdasarkan surat izin, unjuk rasa dilaksanakan setelah ibadah shalat Jumat pukul 13.00 hingga pukul 18.00.

”Unjuk rasa ini merupakan unjuk rasa damai. Polri mengawal unjuk rasa itu sampai selesai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yakni pukul 18.00,” ujarnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus

Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dalam keterangannya, mendukung unjuk rasa menentang korupsi itu. Menurut Mahfud, unjuk rasa penting agar pemerintah dapat mengetahui bahwa publik juga peduli terhadap isu terkait dengan korupsi.