Perbolehkan Pemda Uji Spesimen
Penyebaran Covid-19 membutuhkan kecepatan dalam pengujian spesimen. Selama ini, pengujian dipusatkan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Prosedur itu dirasa terlalu memakan waktu.
JAKARTA, KOMPAS — Kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia meluas. Pemerintah mengumumkan, hingga Jumat (13/3/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 69 kasus dari sebelumnya 34 kasus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, persebaran wabah Covid-19 hampir ada di setiap kecamatan di Jakarta.
Dari data yang dirilis Pemerintah Provinsi DKI, penyebaran Covid-19 di Jakarta sudah ditemukan di 17 titik. Oleh karena itu, pengujian spesimen terduga Covid-19 perlu dilakukan secara cepat. ”Kami perlu mengetahui siapa dan di mana saja orang yang diduga terjangkit itu berinteraksi sehingga bisa langsung dilacak beberapa hari sebelumnya,” kata Anies, Jumat (13/3), di Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut Anies, proses pengujian spesimen bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Selama ini, kata dia, Pemprov DKI Jakarta kesulitan untuk mengisolasi orang yang diduga terjangkit Covid-19 karena hasil pengujian baru diumumkan beberapa hari kemudian. Selama hasil pengujian belum keluar, Pemprov DKI tidak bisa membatasi ruang gerak orang yang diduga terjangkit Covid-19.
Tapi, harus dibuat regionalisasi. Tidak semua daerah bisa melakukan karena tetap harus menjaga standar komunikasi dan protokoler secara terpusat.
Dalam kurun waktu itulah penyebaran Covid-19 berpotensi terjadi. Menurut Anies, Pemprov DKI memiliki tiga laboratorium yang bisa digunakan untuk melaksanakan pengujian spesimen. Ketiga laboratorium itu adalah laboratorium milik Pemprov DKI, Lembaga Eijkman, dan laboratorium mikrobiologi Eijkman. Laboratorium tersebut berstatus bio safety level 2+.
Baca juga : Menanti Langkah Cepat Gugus Tugas Atasi Pandemi
Dihubungi secara terpisah, anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mendukung agar pemerintah daerah diperbolehkan untuk turut melakukan pengujian spesimen. Menurut Hermawan, jika angka kasus Covid-19 di Indonesia sudah hampir mendekati 100, akan sangat sulit bagi pemerintah pusat jika hanya mengandalkan satu laboratorium.
”Tapi, harus dibuat regionalisasi. Tidak semua daerah bisa melakukan karena tetap harus menjaga standar komunikasi dan protokoler secara terpusat,” ujar Hermawan.
Tempat wisata ditutup
Anies memastikan menutup semua tempat wisata yang dikelola DKI, yaitu Kebun Binatang Ragunan, Museum Sejarah Jakarta, Monas, dan Ancol. Langkah itu diambil seiring dengan penyebaran Covid-19 yang sudah menjangkau hampir semua kecamatan di Jakarta. Ia tidak berniat membuat status Jakarta menjadi lock down, tetapi menginginkan agar masyarakat menerapkan social distancing measures.
”Masyarakat Jakarta agar memprioritaskan kegiatan di rumah dan permukiman sekitar. Kurangi kegiatan di tempat-tempat yang ramai. Sebisa mungkin membatasi interaksi dengan kerumunan,” ucapnya. Penutupan tempat wisata, menurut rencana, sudah bisa dilakukan mulai Sabtu (14/3) hingga dua pekan mendatang. Selama ditutup, petugas akan menyemprotkan disinfektan di tempat-tempat wisata tersebut
Kendati tempat wisata ditutup, pelayanan publik di kantor- kantor pemerintah tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan layanan transportasi umum. Langkah serupa ditempuh Pemerintah Kota Tangerang, Banten, yang memutuskan untuk meniadakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) selama dua pekan.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tangerang Buceu Gartina menerangkan, upaya tersebut diambil karena ada satu warga Tangerang yang diduga terjangkit Covid-19. Orang itu berstatus pasien dalam pengawasan. ”(Pasien itu) dirujuk dari RSUD Kota Tangerang ke rumah sakit lain yang lebih lengkap peralatannya,” ujarnya.
Di Bogor sulit dilacak
Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, masih sulit melacak data ataupun riwayat pasien Covid-19 yang meninggal di RSUD Dr Moewardi, Solo, Jawa Tengah, saat berkunjung ke Kota Bogor. Salah satu penyebab sulitnya melacak riwayat perjalanan pasien karena terkait data yang bersifat konfidensial.
Penelusuran ini dilakukan Dinkes Kota Bogor menyusul kabar yang menyebutkan satu pasien terduga korona yang meninggal di RSUD Dr Moewardi pernah mengunjungi Kota Bogor pada 25 Februari 2020. Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, melalui keterangan pers yang diterima Kompas, Jumat (13/3), mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan identitas dan data pasien tersebut karena sifatnya konfidensial atau bersifat pribadi.
”Di dalam kode etik dan sumpah jabatan di kedokteran memang tidak boleh membuka identitas pasien, apalagi diagnosis. Kami terus mencoba berkomunikasi dengan pihak RS di sana,” ujarnya. Jika telah mendapatkan detail informasi pasien tersebut, Dinkes Kota Bogor akan langsung melakukan penelusuran.
Stop HBKB
Untuk mengurangi potensi penularan virus korona, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, juga membatasi kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Kegiatan rutin, seperti HBKB (car free day) dihentikan sementara, sedangkan sejumlah agenda yang mengundang tamu internasional dibatalkan.
”Untuk sementara waktu, kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil demi kesehatan warga Surabaya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Eko Agus Supiadi, Jumat. Terkait sampai kapan peniadaan tersebut, nantinya tim akan melakukan kajian jika kondisi sudah membaik.
Peniadaan sementara berlaku di semua lokasi, yakni Jalan Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jalan Jemur Andayani, Jalan Kembang Jepun, dan Jalan Raya Kupang Indah. Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Re-Emerging RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Soedarsono, mengatakan, peniadaan kegiatan yang melibatkan kerumunan orang merupakan salah satu upaya pencegahan penularan virus korona.
Sebab, sulit memastikan kondisi kesehatan orang di tengah kerumunan. Dia menuturkan, penularan virus korona bisa terjadi secara langsung, yakni saat orang batuk dan air liurnya mengenai orang lain di dekatnya. Untuk penularan tidak langsung, air liur dari orang terkena korona terisap orang lain saat berkomunikasi langsung dalam jarak dekat.
”Di China, langkah pembatasan kerumunan massa dapat mengurangi potensi penularan hingga 80 persen dalam dua minggu,” ucap Soedarsono. Tak hanya kegiatan rutin HBKB, agenda pertemuan internasional yang mengundang tamu dari luar negeri ke Surabaya juga dibatalkan. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, pelaksanaan Asia-Pacific Economic Cooperation Energy Working Group (APEC EWG) ke-59 yang akan digelar pada 16-20 Maret 2020 dibatalkan terkait antisipasi Covid-19.
Acara tersebut akan diikuti oleh 200 peserta dari sejumlah negara di Asia Pasifik. Sedangkan agenda lain yang juga dibatalkan yakni Majapahit Travel Fair yang, menurut rencana, digelar 11-14 April. Kegiatan promosi wisata di Jatim ini digelar untuk menarik kunjungan wisata dari daerah dan negara lain. Setiap tahun, transaksi yang dihasilkan mencapai lebih dari Rp 50 miliar.
Risma menambahkan, saat ini puskesmas diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan korona. Petugas diminta mendeteksi jika ada pasien datang dengan gejala Covid-19 agar penanganan lebih spesifik bisa segera dilakukan. ”Petugas akan datang ke rumah-rumah untuk memantau kondisi kesehatan warga yang datang dari luar negeri dan warga negara asing yang berada di Surabaya selama 14 hari,” kata Risma.
Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, penyediaan wastafel terus ditingkatkan, terutama di tempat pelayanan publik. Hingga saat ini, ada sekitar 100 wastafel dipasang untuk memfasilitasi warga mencuci tangannya. ”Pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan di gedung-gedung pemerintahan,” ucapnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga telah menerbitkan surat edaran peningkatan kewaspadaan Covid-19 kepada bupati dan wali kota di wilayahnya. Terdapat lima poin, di antaranya melakukan pengawasan ketat terhadap kunjungan pasien dengan gejala Covid-19, serta menyiapkan fasilitas dan sumber daya manusia untuk pelayanan pasien tersebut.
Bromo KOM Challange
Sementara itu, 1.400 lebih pesepeda dari 22 negara akan berpartisipasi dalam Bromo KOM Challenge 2020 dengan rute sejauh 100 kilometer dari Kodam V/Brawijaya, Surabaya, sampai kaki Gunung Bromo di Wonokitri, Tosari, Pasuruan, Jatim, Sabtu (14/3) ini. Founder dan CEO PT DBL Indonesia Azrul Ananda yang juga salah satu penggagas Bromo KOM Challenge mengatakan, penyelenggara berupaya maksimal terkait pencegahan merebaknya Covid-19.
Penyelenggara terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan sejumlah rumah sakit untuk mengantisipasi virus korona. Peserta dari mancanegara yang terkonfirmasi hadir untuk acara harus sudah melewati tes kesehatan di bandar udara dan atau pelabuhan.