Mulai Senin, Operasional LRT, MRT, dan Transjakarta Dibatasi Drastis
Mengantisipasi sebaran Covid-19, Pemprov DKI Jakarta membatasi pergerakan angkutan umum. Itu dilakukan untuk mencegah interaksi publik yang berisiko menularkan virus penyebab Covid-19.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Operasional seluruh angkutan umum yang beroperasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni Transjakarta, MRT, dan LRT, dikurangi secara signifikan untuk membatasi pergerakan manusia terkait penyebaran wabah Covid-19. Pengurangan itu meliputi jam operasional, jumlah unit, dan jumlah penumpang yang diangkut.
”Mulai Senin tanggal 16 Maret hingga dua pekan nanti, ketiga jenis angkutan umum akan beroperasi pukul 06.00 hingga pukul 18.00,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam jumpa pers, Minggu (15/3/2020). Segala jenis armada malam hari yang beroperasi di atas pukul 22.00 ditiadakan.
Khusus untuk Transjakarta, dari 248 rute diturunkan menjadi 13 rute, yakni rute-rute yang selama ini menjadi koridor utama seperti Lebak Bulus-Harmoni, Blok M-Kota, Kalideres-Pasar Baru, Harmoni-Pulogadung, Pulogadung-Dukuh Atas, Ancol-Kampung Melayu, Ragunan-Dukuh Atas, Kampung Rambutan-Kampung Melayu, Pinang Ranti-Pluit, Tanjung Priok-PGC 2, Kampung Melayu-Pulo Gebang, Pluit-Tanjung Priok, dan Puri Beta-Blok M.
Jumlah kendaraan operasional juga dipangkas. MRT yang biasanya memiliki 16 gerbong dengan kapasitas 300 orang diturunkan menjadi empat gerbong berkapasitas maksimal 60 orang. Demikian pula dengan LRT dan Transjakarta yang per unit hanya boleh mengangkut 60 orang. Pemerintah membatasi jumlah orang yang bisa masuk ke halte maupun stasiun untuk menjarangkan jarak antara satu penumpang dan penumpang yang lain.
Frekuensi angkutan-angkutan umum ini juga dikurangi dari setiap 5 hingga 10 menit menjadi setiap 20-30 menit. ”Kebijakan ini memang sukar, tetapi warga harus menyadari agar jangan bepergian keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Warga Jakarta juga jangan keluar kota agar tidak memperbesar risiko penularan virus atau mengakibatkan kesulitan jika sakit di luar Jakarta,” ujar Anies.
Sebagai dampak kebijakan pembatasan angkutan umum ini, Pemprov DKI Jakarta juga mencabut aturan ganjil genap untuk dua pekan ke depan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengharapkan volume kendaraan tidak meningkat karena kesadaran warga untuk tidak bepergian.
Meskipun begitu, ia tetap akan menambah personel Dinas Perhubungan di titik-titik keramaian sebagai antisipasi kemacetan.
Jangan memborong
Selain terkait transportasi, Anies mengutarakan agar warga tidak memborong kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jakarta, toko-toko retail diminta membatasi jumlah produk yang dibeli konsumen. Memborong dapat mengganggu keseimbangan pasar.
Menurut dia, persediaan pangan Jakarta cukup. Sarana penyimpanan pangan di Cikini dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya akan memastikan kebutuhan pokok tidak menghilang dari pasar.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengingatkan pemprov agar benar-benar terbuka dalam perhitungan kebutuhan pangan. Sebab, pertengahan April mulai masuk bulan Ramadhan yang selalu membuat permintaan pangan membeludak hingga lima kali lipat, sedangkan 99 persen pangan Jakarta berasal dari wilayah lain, baik lokal maupun impor.
”Transparansi data memungkinkan pengusaha pangan memastikan stok terus mengalir. Jika stok lokal tidak memungkinkan, pertimbangkan pula pilihan untuk membuka keran impor dalam jangka waktu terbatas,” ucapnya.
Terkait lesunya pengunjung ke retail seperti pusat-pusat perbelanjaan, Sarman menerangkan justru retail tetap aktif melalui penjualan secara daring. Ia memperkirakan peningkatan transaksi daring berkisar 20-30 persen.