Antrean Panjang Terjadi, MRT Kaji Ulang Kebijakan Batasi Layanan
”Hasil evaluasi tersebut akan kami kaji ulang bersama pemerintah dalam waktu dekat,” kata M Kamaludin.
Oleh
Helena F Nababan
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan membatasi layanan angkutan umum di wilayah DKI Jakarta, yaitu MRT, transjakarta, dan LRT, Minggu (15/3/2020), untuk mengurangi persebaran virus korona, masalah lain muncul. Antrean penumpang, baik di halte transjakarta maupun stasiun MRT, begitu panjang.
Hal itu terjadi setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan membatasi jumlah rangkaian kereta MRT Jakarta yang beroperasi. Apabila di hari normal 14 rangkaian kereta melayani dari 05.00 hingga 24.00, pada hari pembatasan hanya empat rangkaian beroperasi dari 06.00 hingga 18.00. Lalu, transjakarta juga hanya beroperasi di 13 koridor utama BRT dari 06.00 sampai 18.00.
M. Kamaluddin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Senin (16/03/2020), melalui keterangan tertulis menjelaskan, pembatasan operasional MRT Jakarta pada Senin ini sejalan dengan koordinasi dengan pemerintah sebelumnya, yaitu untuk membatasi pergerakan di perkotaan.
Pemerintah sebelumnya telah mengimbau warga agar bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Oleh karena itu, MRT Jakarta sebagaimana arahan pemerintah untuk angkutan umum di Jakarta pada hari ini sebetulnya difokuskan hanya khusus untuk pekerja yang masih perlu menangani penanganan Covid-19, seperti pekerja medis dan pelayanan publik yang memang tidak bisa dikerjakan dari rumah.
Layanan angkutan umum pada hari ini bukan ditujukan untuk mobilitas pekerja normal ke kantor, yang sudah diimbau untuk bekerja dari rumah.
”Kami tengah melakukan evaluasi antrean calon penumpang memasuki 4 stasiun MRT kami pagi hari ini, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, Stasiun Cipete Raya, dan Stasiun Dukuh Atas BNI. Sementara ini antrean di 9 stasiun MRT lainnya masih normal,” kata Kamaluddin.
Adapun social distancing di dalam stasiun dan di dalam kereta juga sudah berjalan. ”Hasil evaluasi tersebut akan kami review bersama pemerintah dalam waktu dekat,” jelasnya.