Kota Bogor Berupaya Bisa Lakukan Tes Mandiri Korona
Pemerintah Kota Bogor berupaya menyediakan alat tes deteksi Covid-19 agar hasil tes pasien bisa segera keluar. Pendekatan ke Pemprov Jawa Barat sudah dilakukan, termasuk menyediakan dana tak terduga akibat SARS-CoV-2.
Oleh
PRADIPTA PANDU MUSTIKA
·3 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mendapat alat untuk menjalankan tes coronavirus disease 2019 atau Covid-19 bagi sejumlah pasien di Bogor. Hal itu dilakukan agar hasil tes pasien dapat segera keluar untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya melalui rekaman suara yang diterima Kompas, Selasa (17/3/2020). Bima yang saat ini masih menjalani pemantauan Covid-19 mengatakan, usulan menjalankan tes Covid-19 di Bogor disampaikan untuk memangkas waktu uji laboratorium yang membutuhkan waktu berhari-hari.
Menurut Bima, saat ini pemeriksaan korona tidak bisa dilakukan di semua tempat karena keterbatasan alat dan banyaknya protokol yang harus ditempuh. Pemeriksaan spesimen juga baru diprioritaskan bagi pasien dengan gejala kuat terpapar Covid-19 dan riwayat perjalanan ke daerah dengan kasus Covid-19.
”Sekarang sedang kami koordinasikan. Kami meminta dinas kesehatan melihat apakah ada kemungkinan menjalankan tes di Bogor. Kami percepat proses apakah alat (uji Covid-19) bisa diperoleh dari pusat atau dari Bandung,” ujarnya.
Mengantisipasi lonjakan kasus, Bima telah menginstruksikan menambah ruang isolasi di rumah sakit rujukan awal di Kota Bogor. Rumah sakit itu antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, RS Siloam Bogor, dan RS Bogor Senior Hospital.
”Kami inventarisasi alat pelindung diri (APD) dari seluruh RS dan puskesmas. Kalau ada yang kurang akan dicarikan segera oleh pemkot, seperti masker, hand sanitizer, dan alat pendeteksi suhu tubuh,” katanya.
Tercatat 30 warga termasuk Wali Kota Bogor berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan satu warga berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).
Sementara terkait anggaran yang disiapkan guna menyiapkan penanganan Covid-19 ini, Pemkot Bogor tengah berkomunikasi dengan DPRD untuk mengalokasikan dana tidak terduga sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan APD hingga penyediaan ruang isolasi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, hingga Senin (16/3/2020), belum ada satu pun warga Kota Bogor yang positif Covid-19. Namun, tercatat 30 warga termasuk Wali Kota Bogor berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan satu warga berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).
”Dari 30 ODP, sebanyak 20 orang sudah dinyatakan clear atau telah melewati masa inkubasi 14 hari. Sisanya masih terus kami pantau, termasuk lima tambahan baru, yakni rombongan Pak Wali Kota yang baru pulang dari Azerbaijan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno.
Klarifikasi data pemprov
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan, saat ini jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor tercatat tujuh warga berstatus ODP dan 1 warga PDP. Hal ini juga mengklarifikasi dan meluruskan data Pemprov Jabar di laman pusat informasi dan koordinasi Covid-19 yang menyebutkan lima warga Kabupaten Bogor berstatus PDP.
Empat RS yang disiapkan Pemkab Bogor untuk menjadi rujukan awal antara lain RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang, dan RSUD Cileungsi. Adapun Kementerian Kesehatan juga menunjuk satu RS di bogor sebagai rujukan utama, yaitu RS Paru dr M Goenawan Partowidigdo, Cisarua.
Selain itu, Pemkab Bogor memberlakukan kebijakan membatasi kunjungan wisata ke Puncak bagi wisatawan asing selama dua pekan. Namun, pembatasan itu tidak berlaku bagi wisatawan lokal. Ade menegaskan, pihaknya tidak menutup kawasan puncak karena banyak masyarakat yang mencari pendapatan di sektor wisata tersebut.