Polda Metro Jaya tengah mengumpulkan data sebagai dasar simulasi latihan karantina wilayah. Sejauh ini, belum ada keputusan karantina wilayah di Jakarta.
Oleh
Mustika Pandu Pradipta/Neli Triana
·4 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus
JAKARTA, KOMPAS — Pesan berantai di media sosial berupa tangkapan layar telegram dari Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada kapolres jajaran Polda Metro Jaya ramai dibicarakan publik, Minggu (29/3/2020). Dalam pesan itu ada perintah membuat rencana penutupan jalan atau alih arus kendaraan keluar-masuk Jakarta. Jalan yang dimaksud termasuk tol, arteri, juga akses kampung atau desa.
”Telegram itu benar. Namun, itu untuk bahan kami mengumpulkan data. Data untuk bahan pelatihan simulasi jika ada karantina wilayah,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus saat dihubungi via telepon, Minggu sore.
Yusri juga menegaskan, sampai kemarin belum ada kebijakan penutupan wilayah di Jakarta atau di wilayah kerja Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 selama dua pekan dari rencana sebelumnya sampai dengan Minggu, 5 April 2020, menjadi Minggu, 19 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sabtu (28/3), menyampaikan perpanjangan masa status tanggap darurat tersebut seusai pertemuan dengan jajaran Forkopimda, khususnya Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.
KOMPAS/HELENA F NABABAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Sabtu (14/3/2020), saat jumpa pers update penanganan kasus Covid-19.
Gubernur Anies, seperti dikutip dari Berita Jakarta, portal resmi Pemprov DKI Jakarta, menegaskan, perpanjangan masa status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 juga berlaku untuk kebijakan penutupan tempat wisata, penutupan lokasi hiburan, dan meniadakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
Anies mengimbau masyarakat tetap tinggal di rumah dan tidak bepergian kecuali untuk kegiatan yang esensial, seperti kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan kesehatan. Selain itu, ia berpesan agar masyarakat tidak meninggalkan Jakarta, dalam hal ini pulang ke kampung halaman.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, belum ada rencana menutup akses keluar dan masuk ke Ibu Kota. Sejauh ini, yang dilakukan adalah pembatasan angkutan umum yang telah berjalan sekitar sepekan terakhir.
Sesuai data corona.jakarta.go.id hingga Minggu pukul 21.45, ada 1.285 kasus positif Covid-19 secara nasional dengan 114 pasien meninggal.
Kompas
Tangkapan layar dari laman corona.jakarta.go.id
Sesuaikan kebijakan
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Bupati Bogor Ade Yasin mengadakan pertemuan di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Minggu. Hasil pertemuan menyepakati Kota dan Kabupaten Bogor belum akan menerapkan kebijakan karantina wilayah karena menganggap hal itu kewenangan dari pemerintah pusat.
Dedie memandang kebijakan karantina wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya, harus datang dari pemerintah pusat. Kebijakan itu perlu diterapkan terlebih dahulu di DKI karena Jakarta menjadi episentrum penyebaran Covid-19.
”Tidak ada artinya jika Kota dan Kabupaten Bogor melakukan karantina wilayah tetapi DKI tidak melakukan pembatasan signifikan. Jadi, semua langkah harus terpadu semuanya dan dikoordinasikan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, kata Dedie, berapa lama waktu diberlakukannya kebijakan karantina wilayah dari pemerintah pusat juga harus disiapkan secara matang. Sebab, ketidakjelasan penerapan kebijakan karantina wilayah akan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat dari segala aspek.
HUMAS PEMKOT BOGOR
Suasana pertemuan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dengan Bupati Bogor Ade Yasin dalam membahas kebijakan karantina wilayah atau lockdown di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Minggu (29/3/2020).
”Sampai saat ini aspek ekonomi dan pendidikan di Kota Bogor ataupun daerah lain sudah berhenti. Kalau tidak ada kepastian dari DKI dan pusat, kami tidak pernah bisa menghitung berapa banyak kerugian yang dialami,” ujarnya.
Pemeerintah Kota Bogor juga tengah melakukan skenario atau persiapan jika nantinya pemerintah pusat memutuskan karantina wilayah. Sejumlah persiapan di antaranya pemetaan zona karantina dan membuat simulasi penutupan ruas jalan.
”Mulai besok Dinas Perhubungan sudah kami instruksikan melakukan simulasi, termasuk membuat semacam check point untuk mengurangi pergerakan masyarakat yang tidak perlu,” katanya.
Ade Yasin mengatakan, kebijakan karantina wilayah juga harus mempertimbangkan dan menyiapkan personel keamanan yang jumlahnya tidak sedikit. Sebab, ada ratusan pintu masuk ke Kabupaten ataupun Kota Bogor yang dapat diakses masyarakat luar.
Tes cepat
Pada Sabtu (28/3/2020), 145 orang melakukan tes cepat Covid-19 dengan metode drive thru di GOR Pajajaran, Kota Bogor. Hasil tes cepat menunjukkan, 3 orang dinyatakan positif Covid-19, 142 orang lainnya negatif. Sejak Kamis (26/3/2020), 414 orang di kota ini melakukan tes cepat.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menyampaikan, akan dilakukan tes usap terhadap ketiga orang yang positif itu. Juga akan ditelusuri riwayat perjalanan dan dengan siapa saja ketiganya melakukan kontak fisik.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F4080ea03-6964-4274-af9c-6767409249bc_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F1676544_p_1584174834.jpg){kind=logo}
