Tunggu Pusat soal Karantina, DKI Jakarta Susun Rencana Suplai Pangan Aman
Sebelum Pemprov DKI menerapkan karantina wilayah untuk mengurangi penularan virus korona, DPRD DKI meminta pemprov memastikan stok pangan aman. Pemprov DKI siapkan skema distribusi logistik.
Oleh
Helena F Nababan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Seiring wacana karantina wilayah yang menguat, termasuk pembatasan akses keluar-masuk wilayah di DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta meminta, apabila karantina wilayah dilakukan, pemerintah provinsi memastikan logistik dan suplai pangan aman.
Terkait karantina wilayah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan kepada media di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3/2020) petang, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah mengirim surat kepada pemerintah pusat terkait upaya karantina wilayah. Keputusan karantina wilayah ada pada pemerintah pusat.
”Kami, DKI Jakarta, memang mengusulkan itu. Kami menyampaikan surat terkait dengan itu. Di dalam usulan kami, kami sampaikan ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan, pertama energi, kedua pangan, ketiga kesehatan, komunikasi, dan kelima keuangan,” ujarnya.
Selain menjamin kebutuhan hidup warga, ada jaminan bagi para pekerja informal dan harian yang mengandalkan penghasilan harian.
Hingga ada keputusan, lanjut Anies, Pemprov DKI memilih menyiapkan semua skenario karantina wilayah. ”Hari-hari ini kami mengatur itu semua, termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat. Pemerintah silakan kaji opsi karantina wilayah ini, apakah baik diterapkan di DKI atau tidak. Yang jelas kesiapan harus ada,” katanya.
Dalam penjelasan tertulisnya, Senin (30/3/2020), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan, paling penting dan perlu dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini adalah pengamanan sosial. Selain menjamin kebutuhan hidup warga, ada jaminan bagi para pekerja informal dan harian yang mengandalkan penghasilan harian.
”Sejak terbitnya seruan gubernur tentang penghentian sementara perkantoran, harus disadari penghasilan mereka yang bekerja di sektor informal dan pekerja harian jeblok. Karena itu, sebelum mewacanakan karantina wilayah, gubernur memikirkan warga,” kata Prasetio.
Ia yakin, apabila dijamin keperluan pangan pokoknya, pekerja di sektor itu bisa diatur untuk tidak keluar rumah. Dengan begitu, imbauan pembatasan sosial dan jarak fisik di Jakarta bisa terkendali dengan baik.
Hal sama disampaikan Mohammad Arifin, anggota Komisi E dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Ia meminta karantina wilayah tidak menyengsarakan warga karena ketiadaan sejumlah bahan pokok di pasaran. ”Sudah harus dipastikan Perumda Pasar Jaya dan stakeholder pangan lainnya, stok pangan aman dalam satu-dua bulan ke depan di Jakarta,” katanya.
Secara terpisah, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, memastikan, untuk kebutuhan pangan, khususnya beras, di Jakarta, stok di Food Station, Pasar Induk Beras Cipinang, serta Pasar Jaya, apabila ditotal keseluruhannya, aman untuk dua bulan.
Dalam waktu dekat, lanjut Arief, sejumlah daerah sentra pangan di luar DKI Jakarta juga akan panen. ”Untuk itu saya mohon, Satgas Pangan dari kepolisian mengawal pengiriman beras yang akan dipasok ke Jakarta. Pengawalannya mulai dari daerah sentra produksi hingga ke titik distribusi, lalu ke konsumen akhir. Jangan sampai ada penjarahan,” jelasnya.
Cegah kerumunan
Terkait upaya pencegahan penularan virus korona, Arifin mengingatkan perlunya ada fasilitas pengiriman bahan pangan, setidaknya sampai di kawasan permukiman. ”Jadi barangnya didekatkan ke warga. Jangan sampai warga harus bepergian jauh keluar untuk mendapatkan bahan pokok,” ujarnya.
Untuk itu, Arifin melanjutkan, perlu ada kerja sama antara BUMD pangan dan aparat keamanan. Hal itu untuk memastikan tidak ada antrean dan panic buying sehingga semua warga bisa mendapatkan bahan pangan secara proporsional.
”Jajaran di bawah, seperti camat, lurah, RW, dan RT, perlu disiagakan, terutama untuk mendorong saling bantu antarwarga. Khusus untuk rumah warga yang menjadi PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), dan positif terinfeksi, logistik perlu diantarkan ke rumah,” ucap Arifin.
Politikus PKS ini juga mengapresiasi Pemprov DKI jika memang harus mengarantina wilayah, karena itu salah satu cara menekan laju penyebaran Covid-19.
DKI harus punya data update dan canggih yang mampu mendeteksi siapa warganya yang sudah positif, PDP, ODP, dan sebagainya.
Adapun untuk bisa memastikan kebutuhan pangan itu tersedia atau terjamin, Prasetio menjelaskan masih ada anggaran yang kurang produktif dalam APBD DKI Jakarta 2020. ”Akan sangat baik jika dialihkan untuk penanganan korona. Contohnya anggaran penyelenggaraan Formula E. Sesuai arahan Presiden, pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, wajib merelokasi anggaran untuk mengutamakan pencegahan Covid-19,” kata Prasetio.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menegaskan, Pemprov DKI Jakarta mesti menyediakan data yang pasti. ”DKI harus punya data update dan canggih yang mampu mendeteksi siapa warganya yang sudah positif, PDP, ODP, dan sebagainya. Lakukan ribuan tes harian, seperti Korsel, Singapura, dan Tiongkok. Itu semua bisa kita lakukan dengan tes yang berkualitas atau swab test. Berlakukan itu di mana pun agar pemerintah tidak sulit lagi mencari siapa yang terjangkit dan tidak hanya menduga-duga,” tuturnya.
Yang terpenting, pemprov mesti mengecek stok pangan. ”Saya sudah sampaikan berkali-kali, pastikan stok pangan kita bertahan saat karantina dan pascakarantina. Itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Jangan sampai kita membatasi ruang geraknya, tetapi tidak dibekali dengan sandang pangan,” papar Zita.