Pembatasan Wilayah Harus Ada Penetapan Kemenkes

BPTJ mengeluarkan surat edaran yang merekomendasikan pembatasan wilayah, termasuk transportasi, harus sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020.

KOMPAS/HELENA F NABABAN

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memberikan keterangan kepada media terkait penataan kawasan stasiun di Jakarta, beberapa waktu lalu, di Balai Kota DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Terkait upaya pembatasan wilayah yang ingin dilakukan setiap daerah untuk mencegah penyebaran virus korona, pemerintah pusat memastikan setiap daerah harus mendapatkan penetapan status pembatasan sosial berskala besar dari Kementerian Kesehatan. Hal itu nantinya berdampak pula pada kebijakan daerah yang akan membatasi pola pergerakan manusia melalui pembatasan angkutan orang dan layanan angkutan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu (1/4/2020), menjelaskan, ia sudah menerima Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Namun, lanjut Syafrin, sebetulnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, terutama Pasal 5 atau Pasal 6, sudah cukup jelas. Disebutkan bahwa apabila suatu daerah ingin melakukan pembatasan wilayah, harus mengikuti aturan di mana harus ada penetapan status pembatasan sosial berskala besar oleh Kementerian Kesehatan terlebih dahulu. Artinya, kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana bisa mengajukan penetapan status kepada Kemenkes.

Saat dikonfirmasi apakah DKI sudah mengajukan penetapan status tersebut, Syafrin mengelak dan menyilakan Kompas bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan jumpa pers di Jakarta, Senin (30/3/2020), mengenai pentingnya koordinasi di akar rumput memantau warga yang menunjukkan gejala mengidap virus korona baru atau Covid-19.

”Namun, Gubernur DKI Jakarta sudah mengajukan usulan karantina wilayah kepada Presiden, tetapi ditolak,” kata Syafrin.

Meski begitu, lanjut Syafrin, di sisi lain, dengan adanya PP Nomor 21 Tahun 2020, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah-langkah ke depan sesuai arahan Gubernur untuk menyiapkan kajian dari sisi Pemerintah Provinsi DKI.

Baca juga : 1,7 Persen Peserta Tes Cepat di DKI Jakarta Terindikasi Positif

Syafrin melanjutkan, apabila ke depan ada pengajuan penetapan status kepada Kemenkes, Dinas Perhubungan DKI berharap status pembatasan sosial berskala besar itu akan melihat Jabodetabek sebagai suatu kawasan besar sehingga tidak terpisah-pisah dalam pengaturan pergerakan orang sesuai wilayah.

”Sebab, pergerakan orang sekarang itu se-Jabodetabek. Tidak lagi dibatasi wilayah administrasi,” ujar Syafrin.

Baru rekomendasi

Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, secara terpisah menjelaskan, Kementerian Perhubungan membenarkan adanya surat edaran dari BPTJ tersebut.

Kompas

Tangkapan layar surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek-Kementerian Perhubungan terkait rekomendasi pembatasan penggunaan moda transportasi untuk membatasi pergerakan orang dari Jabodetabek selama masa pandemi.

Surat edaran tersebut, lanjut Adita, terbit bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah, apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan melakukan pembatasan sosial berskala besar, dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi guna mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Baca juga : Warga Terdampak Pandemi, Bersiasat agar Tetap Bekerja

Sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020, untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan status pembatasan sosial berskala besar, daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkes. Dengan demikian, jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status tersebut, daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi. Sebaliknya, bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus pembatasan sosial berskala besar, Surat Edaran BPTJ Nomor 5 Tahun 2020 dapat menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi.

Sementara itu, terpisah dari adanya PP yang baru terbit tersebut, Pemprov DKI Jakarta sudah lebih dahulu melakukan pembatasan pergerakan orang. Pembatasan yang dimaksud dengan mengurangi layanan angkutan umum dan membatasi jam operasi angkutan umum. Layanan MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta mulai 23 Maret lalu hanya beroperasi pukul 06.00-20.00.

Baca juga : Sempat Ada Penolakan, Sosialisasi Digencarkan di Tiga Tempat Pemakaman Jenazah Covid-19