Waspada Penyebaran Wabah di Area Padat

Saat ini, jumlah kasus positif Covid-19 di area padat Jakarta relatif rendah. Namun, tanpa pencegahan memadai di hunian padat itu, ke depan DKI bakal kerepotan.

Kompas

Meski termasuk kampung padat penduduk, warga RT 15 RW 01,Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, patuh pada aturan PSBB, Kamis (16/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Peneliti dan pengajar di Departemen Perencanaan Kota dan Realestat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, bersama rekan-rekannya membuat kajian tentang episentrum penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Hasilnya, belum terlihat adanya hubungan antara kepadatan penduduk dan tingkat penyebaran Covid-19.

”Kami sampai sekarang belum ada data itu karena kami berdasarkan data yang resmi dirilis pemerintah,” ujar Suryono saat dihubungi, Senin (20/4/2020). Ia melakukan penelitian ini bersama Meyriana Kesuma, Regina Suryadjaja, Wahyu K Astuti, Liong Ju Tjung, Nadia A Lestari, Nur Mawaddah, Handi Candra Putra, dan  Mas Aji Adi Pramono untuk peta GIS.

Mereka tergabung dalam Centropolis Untar. Meski demikian, kawasan permukiman padat harus benar-benar dimonitor dari waktu ke waktu. Apalagi, kapasitas pemeriksaan Covid-19 masih terbatas dan belum semua warga yang positif tertular diketahui lokasinya. Suryono mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pada Sabtu (18/4), terdapat 738 kasus positif di DKI yang belum diketahui lokasi kelurahannya.

Tercatat lonjakan kasus di kelurahan yang bertetangga dengan kelurahan padat penduduk.

Data tiga hari sebelumnya, ada 709 kasus yang lokasinya belum diketahui. Data kasus positif dengan lokasi belum diketahui selalu ada setiap tim dari    Centropolis Untar mengambil dan mengolah data per tiga hari. ”Itu jumlah yang besar,” ujarnya. Selain itu, tercatat lonjakan kasus di kelurahan yang bertetangga dengan kelurahan padat penduduk.

Suryono mencontohkan di Jakarta Pusat. Jumlah kasus positif di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, membubung 133 persen hanya dalam tiga hari, dari 6 kasus pada 12 April menjadi 14 kasus pada 15 April. Cempaka Putih Barat berbatasan dengan kelurahan padat penduduk Galur (1 kasus pada 15 April) dan Kampung Rawa (5 kasus pada 15 April).

Baca juga : Warga DKI Berpotensi Berinteraksi dengan Satu Orang Positif Covid-19 dalam Seminggu

Tren peningkatan yang mengkhawatirkan juga terlihat dari Kelurahan Kebon Kosong,  Kemayoran, Jakarta Pusat, yang pada 12 April punya 5 kasus dan pada 15 April 12 kasus. Kebon Kosong berbatasan dengan kelurahan padat penduduk Utan Panjang (1 kasus pada 15 April). Data pada 18 April, jumlah kasus di Cempaka Putih Barat naik lagi menjadi 20 kasus dan di Kebon Kosong menjadi 15 kasus.

Dihubungi terpisah, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, meyakini pertambahan kasus positif Covid-19 bakal melaju lebih cepat di DKI Jakarta jika penyebaran sudah menyentuh permukiman padat. ”Itu karena virus menular dari orang ke orang,” katanya.

Sejak awal kasus positif ditemukan di Jakarta, Miko  sudah bertanya kepada Pemerintah Provinsi DKI tentang ada tidaknya kasus positif di permukiman padat. Jawaban saat itu belum ada. Kasus cenderung muncul kebanyakan di permukiman elite. Miko mengingatkan, perhatian ekstra terhadap permukiman padat dibutuhkan mengingat pendekatan yang digunakan mesti berbeda.

Baca juga : Ketika Semua Harus Dilakukan di Rumah

Masyarakat di sana cenderung sulit percaya kepada orang lain kecuali pada tokoh masyarakat setempat, termasuk perangkat RT dan RW. Keaktifan tokoh masyarakat di permukiman padat bakal menentukan keberhasilan pembatasan sosial di sana. Apalagi, Indonesia memilih penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belum setegas penutupan wilayah guna menghadapi pandemi Covid-19. Konsekuensinya, pelandaian kasus lebih lama.

Meski sekarang belum terkonfirmasi kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kecepatan pertambahan kasus, jika kasus di suatu kelurahan tidak berhenti bertambah, jumlah kasus di kelurahan berpenduduk padat yang bertetangga dikhawatirkan turut bertambah dan mempercepat kenaikan kasus di seluruh wilayah kota.

Apalagi, Suryono dan rekan- rekan menangkap satu pola tren terkait penyebaran Covid-19 di Jakarta, yaitu terbentuknya kumpulan atau gugusan kelurahan-kelurahan dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi, yang kemudian memengaruhi kelurahan tetangganya.

Baca juga: Jika Pilih ”Herd Immunity”, Covid-19 Bisa Tewaskan 400.000 Jiwa di Jakarta

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Anggota Korps Brimob Polri melakukan patroli di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Kamis (16/4/2020). Selain menjaga keamanan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penanganan pandemi Covid 19, TNI/Polri juga menyiapkan dapur umum untuk membantu ketersediaan makanan terutama bagi warga yang kurang mampu.

Gugus kelurahan

Berdasarkan peta 25 Maret, tim Untar mendeteksi terbentuknya gugusan kelurahan-kelurahan yang bertetangga dan memiliki jumlah kasus tertinggi di Jakarta. Contohnya Pegadungan (13 kasus) dan  kelurahan tetangga, Kalideres (9 kasus), di Jakarta Barat. Pada 31 Maret, jumlah kasus di Gugusan Pegadungan-Kalideres  menjadi 30 kasus, serta terdeteksi muncul gugusan baru, Pondok Pinang- Cilandak Barat di Jakarta Selatan dengan  20 kasus.

Gugusan lain muncul lagi pada 6 April, yaitu Pondok Kelapa-Duren Sawit di Jakarta Timur (33 kasus) dan Kelapa Gading Timur-Kelapa Gading Barat di Jakarta Utara (27 kasus). Pada 12 April, gugusan Pondok Pinang-Cilandak Barat ditambah Bintaro dan Lebak Bulus di Jakarta Selatan  menjadi gugusan Pondok Pinang-Cilandak Barat-Bintaro-Lebak Bulus (24+14+14+13 = 65 kasus).

Pada 15 April, gugusan Pondok Pinang-Cilandak Barat- Bintaro-Lebak Bulus bertambah dengan masuknya Pondok Labu menjadi 82 kasus. Gugusan Pondok Kelapa-Duren Sawit ditambah Klender  menjadi  58 kasus dan Kelapa Gading Barat-Kelapa Gading Timur mendapat tambahan Pegangsaan Dua  menjadi 55 kasus. Oleh karena itu, Suryono merekomendasikan Pemprov DKI tidak menyamaratakan metode penanganan untuk seluruh kelurahan.

Di tengah terbatasnya sumber daya, DKI Jakarta mesti membuat skala prioritas dan gugusan-gugusan yang sudah terpetakan bisa menjadi sasaran penanganan prioritas. Suryono mengusulkan pemprov dan pihak terkait merumuskan kriteria dan kategori kedaruratan gugusan kelurahan, misalnya dengan pengelompokan lokasi siaga, waspada, dan awas. ”Setiap kategori memiliki prosedur standar operasi penanganan tersendiri,” ujarnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga antre mendapatkan bantuan sosial dari Sahabat Anak di Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2020). Sebanyak 150 paket bantuan sosial senilai Rp. 250 ribu dibagikan kepada anak didik Sahabat Anak yang terdampak Covid-19.

Penyaluran bansos

Sebelum menjawab desakan dari hasil riset dan analisis para ahli, sejauh ini pemerintah masih fokus pada penerapan PSBB dan penyaluran bantuan sosial (bansos). Senin kemarin, bansos   paket sembilan bahan pokok mulai didistribusikan kepada 1,2 juta  keluarga sasaran di  Jakarta.

Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara dari depan gerbang Istana Merdeka, Jakarta. Distribusi melibatkan PT Pos Indonesia, operator ojek daring, Karang Taruna, Pasar Tani, dan pengemudi ojek pangkalan.

”Saya ingin bansos ke yang tak mampu betul-betul tepat sasaran, ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan,  bantuan bisa diterima dengan baik dan bisa benar tepat sasaran,” kata Presiden Joko Widodo saat menyaksikan peluncuran bansos. Untuk  Jabodetabek, bansos  berupa paket sembako senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Kami meyakini bahwa harus ada proses edukasi karena pemahaman atas masalah virus ini belum merata di masyarakat.

Sasarannya  1,2 juta keluarga untuk Jakarta dan 600.000 keluarga untuk Kabupaten Bogor (7 kecamatan), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Di luar Jabodetabek, pemerintah menargetkan penyaluran bagi 9 juta keluarga berupa uang tunai Rp 600.000 selama tiga bulan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menilai PSBB di  Jakarta belum efektif dan pasti akan diperpanjang. Pendapat ini senada dengan  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  PSBB akan maksimal jika bantuan sosial tersalurkan total dan   ada penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan dalam masyarakat.

Dalam rapat koordinasi dengan Tim Pengawas DPR, Kamis (16/4), Anies menjelaskan, PSBB membutuhkan kampanye kesadaran yang amat serius. ”Penegakan aturan akan kami laksanakan. Kami meyakini bahwa harus ada proses edukasi karena pemahaman atas masalah virus ini belum merata di masyarakat,” kata Anies.