Warga Tangsel Masih Menanti Bantuan Pemerintah Kota

Sejumlah ketua RT dan RW di Tangerang Selatan mengeluhkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang belum turun.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengurus RW 013 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, mendistribusikan bantuan sosial ke rumah-rumah warga, Sabtu (11/4/2020).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Hingga Rabu (22/4/2020), bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan bagi warga terdampak Covid-19 belum turun. Mereka berharap bantuan dapat segera disalurkan, apalagi ketua rukun tetangga sudah menyerahkan daftar calon penerima bantuan ke kelurahan.

Rukun Warga (RW) 015 Kelurahan Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten adalah salah satu wilayah yang belum mendapat bantuan. Ketua RW 015 Kedaung Ade Firmansyah mengatakan, warga di wilayahnya belum tersentuh bantuan dari pemerintah kota. ”Baru ada bantuan dari pihak swasta,” ujar Ade, Rabu (22/4/2020).

Jumlah bantuan dari pihak swasta itu belum cukup memadai untuk menopang hidup seluruh warga RW 015 Kelurahan Kedaung yang berjumlah lebih dari 2.000 keluarga. Mayoritas warga RW 015 merupakan buruh dan pekerja harian. Mereka nyaris tidak memiliki pendapatan saat pandemi Covid-19 melanda.

Meski sudah ada yang mendapat bantuan dari Kemensos, masih banyak warga yang belum kebagian.

Oleh karena itu, mereka pun berharap ada pula bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. ”Warga sudah mulai bertanya-tanya tentang kapan realisasi bantuan sosial dari pemerintah kota,” katanya.

Menurut Ade, dia dan empat ketua RT sudah diminta pemerintah kota untuk mendata warga yang akan diajukan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan bantuan. Setelah didata, muncul 46 nama keluarga yang akan diserahkan ke pemerintah. Ade tidak bisa menambah lagi jumlah yang diusulkan karena kuota Kemensos terbatas.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga dan pengemudi ojek daring menunjukkan paket bahan makanan yang diterima dari Presiden Joko Widodo di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020). Pembagian ini dilakukan menjelang penetapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, Ade juga telah menyerahkan nama-nama calon penerima bantuan dari Dinas Sosial (Dinsos) Tangsel. Namun, hingga hari ini belum ada kejelasan kapan kedua bantuan itu akan turun.

Sembari menanti bantuan pemerintah turun, Ade dan ketua RT di bawahnya berinisiatif menggalang dana lewat posko peduli yang mereka dirikan. Di posko itu, warga yang memiliki pendapatan tetap dan tergolong dari kalangan mampu diajak untuk menyisihkan rezekinya guna diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Kondisi serupa juga diutarakan Sofian (52), Ketua RW 010 Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan, Banten. Sofian mengaku belum mendapatkan bantuan dari Dinsos Tangsel. Namun, warga RW 010 Kelurahan Jombang telah memperoleh bantuan sembako dari Kemensos. Ada 18 keluarga yang mendapat bantuan di tiap RT. Sofian membawahkan enam RT.

”Meski sudah ada yang mendapat bantuan dari Kemensos, masih banyak warga yang belum kebagian,” ujarnya.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Menteri Sosial Juliar P Batubara (kemeja putih) memantau penyaluran kartu keluarga sejahtera di Kantor Kelurahan Sawah, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/4/2020).

Kepala Dinsos Tangsel Wahyunoto Lukman mengatakan, warga yang telah mendapat bantuan sembako dari Kemensos dipastikan tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari sumber lain. Ia mengupayakan agar satu keluarga mendapat satu jenis bantuan agar tidak ada keluarga yang mendapat lebih dari satu jenis bantuan sosial.

Sebelumnya, Wahyu menyampaikan, Pemkot Tangsel masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak Covid-19. Pendataan dilakukan camat dan lurah dibantu ketua RT dan RW.

Berdasar data dari Dinsos Tangsel, ada 36.162 keluarga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tangsel. Adapun data penduduk rentan miskin akibat Covid-19 masih terus didata oleh RT, RW, lurah, dan camat.

”Datanya sedang dijaring dan dipilah dengan sangat selektif dan bijak oleh RT, RW, lurah, dan camat. Mereka berupaya dengan kuota yang ada, bantuan bisa tepat sasaran. Untuk yang lebih layak, lebih pantas dibantu,” tutur Wahyunoto.

Kepala Obudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan mengatakan, belum ada laporan yang masuk ke Ombudsman terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran di Tangerang Raya. Dedy meminta Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang sudah dibentuk di kabupaten dan kota dapat bekerja lebih cepat dalam melakukan pendataan warga terdampak.

”Setelah pendataan dilakukan, bantuan sosial harus segera disalurkan dan dieksekusi kepada masyarakat,” katanya.