Polemik Data Bansos Jangan Abaikan Hak Warga

Pendataan warga yang berhak mendapat bantuan sosial masih bermasalah. Situasi ini perlu dievaluasi dan divalidasi dengan cepat agar tidak mengganggu hak warga yang layak mendapat bantuan sosial itu.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Petugas PT Pos Indonesia dan tukang ojek daring mempersiapkan paket bahan kebutuhan pokok atau sembako dari Provinsi Jawa Barat untuk disalurkan ke warga terdampak PSBB di Kota Bekasi, Rabu (15/4/2020). Bantuan bernilai Rp 500.000 per keluarga itu akan diantar langsung ke rumah warga.

Warga Kota Bekasi, Jawa Barat, masih terus menunggu dan berharap bantuan sosial dari pemerintah segera disalurkan di masa sulit pandemi Covid-19. Data warga terdampak yang diajukan pengurus RW atau melalui pendaftaran daring segera direspons dan digunakan pemerintah sebagai rujukan.

Ketua RW 001 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kiman Sumarwan, mengatakan, bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bekasi sudah disalurkan dua kali secara bertahap. Namun, dari 500 keluarga yang diusulkan pihak RW, baru 195 keluarga yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi.

”Warga saya yang belum dapat sampai sekarang masih bertanya-tanya terus ke RT dan RW. Mereka berharap bantuan secepatnya disalurkan, baik dari Pemkot Bekasi maupun Provinsi Jawa Barat. Dari provinsi sampai sekarang belum kelihatan,” katanya, Rabu (22/4/2020), di Kota Bekasi.

Meski bantuan mulai disalurkan secara bertahap, sebagian warga yang namanya terdaftar mendapat bantuan tidak sesuai dengan data yang diusulkan pihak RW. Sebab, salah satu warga yang namanya tercatat mendapat bantuan sudah tidak tinggal di wilayah itu sejak Januari 2020.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengelola Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta bersiap membagikan paket berisi bahan kebutuhan pokok di Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/4/2020). Paket itu dibagikan kepada warga di sekitar madrasah tersebut yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga : Data Bansos Kota Bekasi Dinilai Tak Valid, Pengurus RW Jadi Sasaran Warga

Polemik data yang tak sesuai dengan usulan RW ini juga terjadi di beberapa RW di Kota Bekasi. Sebelumnya, Ketua RT 004 RW 009 Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Tri Iswanto mengatakan, bantuan sosial tahap kedua dari Kota Bekasi sudah disalurkan ke Kelurahan Teluk Pucung. Namun, 20 keluarga di RT 004 yang diusulkan belum juga mendapat jatah bantuan sosial.

Tri menambahkan, sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kota Bekasi untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak merupakan data lama, yaitu data tahun 2010. Sebab, warga yang namanya terdaftar itu merupakan data yang diajukan pihak RT sejak 10 tahun silam.

Ketua RW 033 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Agus Sudarto menambahkan, penyaluran bantuan sosial secara bertahap dari pemerintah membebani pengurus RT dan RW. Sebab, sebagian warga yang belum mendapat bantuan sosial menganggap pengurus wilayah pilih kasih saat pengajuan data terkait warga yang membutuhkan batuan sosial.

Persoalan yang muncul di lapangan itu menyebabkan pengurus RW dibenci dan dicaci maki warganya karena ada warga yang sudah tidak tinggal di wilayah itu, tetapi namanya terdaftar saat bantuan sosial dari Pemkot Bekasi disalurkan ke warga. Pengurus RW 033 juga mengancam untuk tidak lagi menampung dan menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah karena penyalurannya dinilai tidak merata.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Distribusi bantuan paket bahan kebutuhan pokok untuk Jakarta melibatkan PT Pos Indonesia, operator ojek daring, Karang Taruna, Pasar Tani, dan pengemudi ojek pangkalan. Pemberangkatan dilangsungkan di depan gerbang Istana Presiden, Jakarta, Senin (20/4/2020).

Baca juga : Hindari Polemik, Pemerintah Bisa Gunakan Data RT/RW

”Mungkin pemerintah arahnya kasih bertahap, tetapi saya sudah tidak ambil pusing, silakan petugas pemantau monitoring (pamor) kelurahan antar sendiri. Kami tidak mau menampung bantuan yang memang tidak merata karena hampir semua warga kami kena dampak covid 19,” katanya.

Dievaluasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu (22/4/2020), di Kota Bekasi, mengatakan, polemik perbedaan data antara Dinas Sosial Kota Bekasi dan pengurus RT dan RW akan dievaluasi. Pengurus RT dan RW juga lebih mengetahui kondisi warga yang membutuhkan bantuan sosial sehingga jika bantuan sosial yang dikirim itu salah sasaran akan ditarik kembali.

”Jika ternyata bansos yang dikirim kepada warga itu mampu secara ekonomi, Pak RW tinggal lakukan berita acara dengan lurah dan ditarik ke kelurahan. Nanti ada RW di situ yang warganya membutuhkan karena daftar di kelurahan atau online, Tim Bansos nanti instruksikan diberikan kepada yang lebih berhak,” ujar Rahmat.

Rahmat menambahkan, warga yang belum mendaftar, mereka diminta segera mendaftar ke kelurahan atau mendaftar secara daring di laman bansoscovid19.bekasikota.go.id. Sebab, pendataan masih terus berlangsung hingga 30 April 2020.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Baca juga : Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pandemi yang Tersegregasi

Rahmat menjelaskan, jika ada perbedaan data antara RT dan RW dengan Dinas Sosial Kota Bekasi, data itu perlu lagi dicek. Sebab, ada banyak persoalan selama pendataan, karena warga yang mendapat bantuan dari Pemkot Bekasi jumlahnya tidak sedikit, yaitu mencapai 130.000 keluarga.

”Makanya perlu kesabaran, yang kurang kita perbaiki karena RT dan RW sebagai kunci. Dan tidak kalah penting adalah orang yang belum menerima ternyata dia memang dari indikatornya orang yang layak sebagai penerima, dia harus aktif tidak menunggu saja, datang ke RT atau kelurahan,” ujarnya.

Salah sasaran

Lain di Bekasi, lain pula di Jakarta. Rudianto (45), warga Sunter Indah, RW 012, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara, satu dari 10 warga ekonomi mampu yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Merasa tak berhak menerima bantuan, Rudianto memberikan paket bahan kebutuhan pokok (sembako) yang diterimanya kepada warga sekitar yang lebih membutuhkan.

Ketika menerima bantuan tersebut, Rudi bingung dan merasa tak berkah menerima bantuan dari petugas Dinas Sosial karena di sekeliling lingkungannya ada banyak warga terdampak pandemi Covid-19 yang rentan miskin.

”Mereka bisa dapat data nama saya dari mana sehingga dikategorikan tak mampu? Kacau ini pendataannya. Padahal banyak warga tak mampu yang berhak justru tak dapat bantuan. Jadi dimanupulasi data itu dan kelihatan pemerintah tidak niat kerjanya. Kan, bisa lihat data di RT/RW,” kata Rudi, kemarin.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Warga melintas di depan mural bertema ”Percepat Bansos untuk Warga yang Terkena Dampak Sosial Ekonomi” di daerah Depok, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Mural ini karya perkumpulan mural Akar Rumput Art 2020 Depok.

Karena merasa tak layak menerima bantuan tersebut, Rudi pun menyerahkan bantuan tersebut kepada warga sekitar yang berkah menerima bantuan.

Ketua RW 012 Sunter Jaya Kurniawan Sutedjo mengatakan, 32 paket bahan kebutuhan pokok dari Pemprov DKI Jakarta dibagikan kepada warga Sunter Indah pada Senin (20/4/2020). Separuh dari paket itu justru diterima oleh warga kelas menengah atas atau tidak tetap sasaran.

”Di Kelurahan Sunter Jaya ada 7.390 paket yang dibagikan. Untuk di RW 012 Sunter Jaya ada 32 paket. Namun, sebagian bantuan tak tepat sasaran. Saya juga bingung warga ekonomi mampu bisa mendapat bantuan sosial,” kata Kurniawan.

Di Kelurahan Sunter Jaya ada 7.390 paket bantuan yang dibagikan. Untuk di RW 012 Sunter Jaya ada 32 paket. Namun, sebagian bantuan tak tepat sasaran. Saya juga bingung warga ekonomi mampu bisa mendapat bantuan sosial.

Kurniawan mengatakan, petugas Dinas Sosial memberikan jumlah data warga yang akan menerima bantuan sosial kepada pengurus RW 012 Sunter Jaya pada pertengahan April lalu.

Tanpa ada sosialisasi dan verifikasi lebih lanjut dari Dinas Sosial, data yang diterima pengurus RT/RW 012 tak bisa diubah. Padahal dari data tersebut ada warga ekonomi mampu yang menerima.