Warga Alihkan Bantuan Sosial ke Warga yang Membutuhkan
Bantuan makin dibutuhkan kala situasi semakin sulit. Meski begitu, sebagian warga merasa tidak berhak menerima bantuan karena ada yang lebih membutuhkan.
Oleh
Fransiskus Wisnu Wardhana Dany
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Warga dengan kondisi berkecukupan merasa bukan haknya menerima bantuan sosial saat pandemi virus korona jenis baru. Mereka justru mengalihkan jatah bansosnya kepada warga lain yang belum menerima bantuan dengan kondisi berkekurangan.
Pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk memastikan warga bisa bertahan dalam menghadapi pandemi. Salah satunya bansos berupa paket bahan kebutuhan pokok yang hingga Senin (4/5/2020) pendistribusiannya masih berlangsung.
Dalam proses penyaluran bansos, ada warga yang mengalihkan bantuan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Hal itu dilakukan oleh Tariah, warga RT 05 RW 06 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
Tariah justru menyerahkan jatah bansosnya kepada ketua rukun tetangga supaya dibagikan kepada warga lain yang lebih berhak. ”Saya ikhlas. Silakan (bantuan sosial) diberikan kepada warga yang belum dapat. Kasihan, kita harus saling berbagi,” ujarnya, Minggu (3/5/2020).
Tariah bahkan berikhtiar kepada ketua RT untuk menyalurkan bansos yang diterimanya lain waktu kepada sesama yang lebih membutuhkan. Harapannya ke depan proses pendataan dan penyaluran bansos lebih baik lagi karena masih banyak warga, termasuk tetangga di sekitarnya, yang memerlukan bantuan.
Sebelumnya, Salomi Malaka, ibu rumah tangga asal Alor, Nusa Tenggara Timur, juga menolak bansos berupa bahan kebutuhan pokok dari pemerintah. Padahal, ia masuk dalam kategori penerima bantuan.
Salomi dalam video yang viral di media sosial tidak berkenan menerima bantuan karena masih mampu memenuhi kebutuhannya. ”Saya harus usaha sendiri. Tuhan sudah kasih saya sepuluh jari yang dipakai untuk usaha. Itu yang saya tidak mau, tidak ada alasan lain,” ujarnya.
Akhirnya, perwakilan Program Sembako Kabupaten Alor hanya menyerahkan masker kepada Salomi agar digunakan saat berkebun atau keluar rumah untuk belanja kebutuhan pokok.
Menteri Sosial Juliari P Batubara saat memantau sekaligus menyerahkan bansos di sejumlah wilayah Jakarta, Minggu, sempat bertanya kesediaan warga membantu warga lain di tengah pandemi. ”Kalau ada warga, tetangga, yang belum menerima bantuan sama sekali dari kemarin, berasnya yang 15 kilogram dibagi sedikit kepada tetangga tidak apa-apa ya?” kata Juliari.
Ia terkejut saat tahu bahwa sudah ada warga yang menyerahkan bansosnya kepada sesama yang lebih membutuhkan. Juliari memastikan sikap itu muncul dari inisiatif warga, bukan karena intervensi dari mana pun.
Dana mandiri
Sejumlah RT/RW di Jakarta berupaya mengumpulkan dana mandiri untuk bantuan bahan kebutuhan pokok kepada warganya yang belum menerima bansos. Hal itu seiring penghentian sementara bansos kepada warga hingga ada perbaikan data jumlah penerima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di Jakarta Barat, pengurus RW 001 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, mengumpulkan dana mandiri untuk meringankan beban warga ekonomi tidak mampu yang belum menerima bantuan pada tahap pertama.
Ketua RW 001 Tanjung Duren Selatan Syamsudin mengatakan, jumlah penerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta tahap pertama hanya 603 keluarga. Padahal, data jumlah penerima dari pengurus RT/RW ada 1.400 keluarga yang tersebar di 15 RT.
Pengumpulan dana mandiri juga dilakukan di RW 002 Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya ada satu warga yang berinisiatif membagikan 66 paket bahan pokok kepada warga miskin yang belum menerima, gerakan serupa mulai diikuti warga lainnya dari kalangan ekonomi mampu.
Penyaluran bansos bagi warga terkendala proses pendataan yang belum optimal di tingkat pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Jakarta, Kamis (30/4/2020), mengatakan, pemerintah setiap hari melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19.
Pemerintah telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pemantauan penyaluran bansos. Penyaluran bantuan itu juga melibatkan TNI dan Polri untuk meminimalkan kesalahan penyaluran.
Sesuai rekomendasi KPK, basis data yang digunakan untuk penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pemda dapat mendata warga lainnya yang tidak masuk dalam DTKS, tetapi secara ekonomi turut terdampak Covid-19.
”Penerima bantuan di luar DTKS ini misalnya pada mereka yang terkena PHK, pedagang kecil dan UMKM, terutama kelompok ultramikro, serta mereka yang tiba-tiba kehilangan mata pencarian, seperti buruh dan pekerja harian. Mereka jadi sasaran utama dalam pengumpulan data di luar DTKS,” katanya.