Bansos dari pemerintah pusat dan Provinsi Banten diklaim sudah mampu mencakup warga terdampak Covid-19 di Tangerang Selatan. Bansos yang bersumber dari APBD disiapkan sebagai cadangan.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
·3 menit baca
TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Setelah beberapa kali tertunda, bantuan sembako dari Presiden bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang Selatan mulai disalurkan Jumat (8/5/2020). Jumlah bantuan sosial yang ada saat ini diklaim sudah mampu mencakup warga terdampak. Dengan demikian, alokasi dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangsel dipergunakan sebagai cadangan.
Ada tiga sumber pendanaan bansos bagi warga terdampak Covid-19 di Tangsel. Pertama, bansos dari Presiden yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan kuota 75.916 keluarga. Bansos dari Presiden yang disalurkan Kemensos itu berupa sembako senilai Rp 600.000 per bulan hingga Juni 2020. Kedua, bansos dari Pemerintah Provinsi Banten dengan kuota 22.258 keluarga berupa uang tunai Rp 600.000 per keluarga.
Adapun sumber pendanaan bansos dari APBD Tangsel belum digunakan. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengklaim bantuan dari Kemensos dan Provinsi Banten sudah mampu mencakup semua warga terdampak Covid-19 di Tangsel. Pemkot Tangsel telah memfokuskan kembali dan merealokasi APBD untuk penanganan Covid-19 dengan jumlah mencapai Rp 100 miliar.
Airin menilai perlu untuk menyiapkan dana cadangan dari APBD Tangsel. Sebab, ia melihat bisa saja ke depan jumlah warga yang terdampak Covid-19 makin bertambah. Adapun kuota penerima bansos yang bersumber dari APBD Tangsel disiapkan sebanyak 40.500 keluarga.
”Sekarang pendataan terus berlanjut karena yang terkena dampak Covid-19 tidak selalu sama jumlahnya. Pasti berbeda. Yang hari ini kita data tidak terdampak, bulan depan bisa saja udah kena dampak. Maka alokasi bansos dari APBD kami cadangkan,” kata Airin seusai memantau penyaluran bansos dari Presiden di Balai Warga RW 008, Ciputat Timur, Tangsel, Banten.
Kepala Dinas Sosial Tangsel Wahyunoto Lukman menjelaskan, dari kuota 75.916 keluarga bansos Presiden, Pemkot Tangsel telah mengusulkan sekitar 62.000 keluarga. Dinas Sosial masih terus melakukan pendataan keluarga terdampak agar menutupi sisa kuota yang diberikan.
Akan tetapi, proses pendataan mengalami kendala di lapangan. Menurut Wahyunoto, usulan yang disampaikan pihak kelurahan beberapa kali terdapat data ganda. Sebagai contoh, ada satu keluarga yang mengusulkan lebih dari satu anggota keluarganya untuk mendapatkan bantuan.
”Ketentuannya satu keluarga hanya bisa usulkan satu,” kata Wahyunoto.
Ketua Fraksi Partai Gerindra-Partai Amanat Nasional DPRD Tangsel Ahmad Syawqi menilai, penyaluran bansos yang dilakukan Pemkot Tangsel kacau. Menurut Ahmad, permasalahan sudah terjadi sejak dilakukan pendataan keluarga terdampak Covid-19.
”Dari kuota yang telah ditetapkan, banyak keluarga tidak lolos verifikasi. Itu mengakibatkan adanya sisa kuota penerima bantuan sehingga harus dilakukan pendataan ulang,” kata Ahmad melalui keterangan tertulis.
Adanya sisa kuota penerima bansos menunjukkan tidak adanya perencanaan yang baik dalam pendataan. Hal itu, kata Ahmad, menyebabkan Pemkot Tangsel lamban dalam mendistribusikan bansos.
Tidak hanya itu, Ahmad meminta Pemkot Tangsel bisa akuntabel dan transparan. Caranya dengan memublikasikan secara rutin warga yang telah menerima bansos.
Tiba terlambat
Bansos dari Presiden untuk warga Tangsel mengalami keterlambatan. Pada mulanya, bantuan itu diperkirakan tiba pada akhir April 2020, tetapi ditunda menjadi tanggal 4 Mei 2020. Bansos baru bisa disalurkan pada 8 Mei 2020 atau hari ini.
”Kami memohon maaf atas keterlambatan ini. Tetapi, saya tahu bagaimana Kemensos telah bekerja keras,” kata Airin dalam sambutannya.
Kami memohon maaf atas keterlambatan ini. Tetapi, saya tahu bagaimana Kemensos telah bekerja keras.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan, bansos sembako dari Presiden diperuntukkan bagi 1,9 juta KK terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Sebanyak 1,3 juta KK dari DKI Jakarta dan sisanya bagi kota-kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Penyaluran di DKI Jakarta dilakukan lebih dulu pada 20 April 2020. Bansos untuk Bodetabek menyusul kemudian.
”Jadi tidak terlambat sebenarnya karena saya sudah sampaikan ke Ibu Wali Kota bahwa penyalurannya itu mungkin sekitar 5 Mei 2020,” kata Hartono.