Bantu Urai Kepadatan di KRL, DKI Mobilisasi 50 Bus Gratis

Terdapat pola penumpukan jumlah penumpang kereta rel listrik pada Senin pagi di Stasiun Bogor, Jawa Barat, dan Jumat sore di lima stasiun di Jakarta.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Tampak luar bus sekolah Dishub DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Melihat adanya pola penumpukan jumlah penumpang kereta rel listrik pada Senin pagi di Stasiun Bogor dan Jumat sore di lima stasiun di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI memobilisasi 50 bus sekolah gratis untuk membantu menurunkan kepadatan volume penumpang kereta rel listrik pada dua hari tersebut. Dengan demikian, PT Kereta Commuter Indonesia, operator KRL, lebih leluasa menerapkan pembatasan jarak antarpenumpang di stasiun serta di kereta demi mencegah penularan Covid-19.

”Sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan), kami, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, memberikan bantuan sebanyak 50 bus gratis bagi penumpang KRL agar tidak terjadi kepadatan penumpang di stasiun-stasiun KRL di Jakarta dan Bogor,” ucap Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, dalam keterangan resmi Pemprov pada Sabtu (13/6/2020).

Syafrin menerangkan, 50 bus sekolah tersebut bertugas setiap Jumat dan Senin karena kepadatan kerap terjadi di lima stasiun di Jakarta pada Jumat sore serta di stasiun Bogor, Jawa Barat, hari Senin pagi. Layanan sudah dimulai pada Jumat (12/6/2020).

Rinciannya, setiap Jumat mulai pukul 16.30, Pemprov DKI menyiagakan total 50 bus (10 bus di setiap stasiun) di Stasiun Tanah Abang, Sudirman, Juanda, Manggarai, dan Tebet. Seluruh bus untuk mengangkut penumpang tujuan Terminal Bekasi, Terminal Depok, Terminal Baranangsiang (Bogor), Terminal Cikarang (Kabupaten Bekasi), serta Pasar Modern BSD dan Bintaro Xchange (Tangerang Selatan).

Sementara itu, pada hari Senin, seluruh 50 bus bertugas dari Stasiun Bogor pukul 05.15-07.30. Bus mengantar penumpang dengan tujuan Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Tebet.

Kompas/AGUS SUSANTO

Penumpang komuter menunggu keberangkatan KRL di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin (8/6/2020) pukul 06.35 WIB.

Baca juga : Pahlawan Penyelamat Itu Bernama Taman Kota

Direktur Utama PT KCI Wiwik Widayanti mengonfirmasi bantuan bus-bus Pemprov DKI tersebut. Namun, ia juga memohon DKI serta pemerintah-pemerintah daerah lain yang di wilayahnya terdapat stasiun KRL agar membantu penertiban calon penumpang KRL yang mengantre di luar pagar stasiun. Sebab, otoritas PT KCI hanya dari pagar ke dalam stasiun serta di dalam kereta.

”Jadi, di wilayah stasiun itu oleh KCI, kemudian di luar stasiun tolong dari pemerintah daerah yang menjaga warganya supaya tetap tertib, supaya tetap menjaga physical distancing (jarak fisik),” ujar Wiwik saat menjadi pembicara diskusi daring ”Membangun Pemahaman Publik tentang Tanggung Jawab PT KCI”, Sabtu (13/6/2020), yang diselenggarakan Institut Studi Transportasi (Instran).

Wiwik memprediksi jumlah penumpang pada Senin, 15 Juni, akan naik dibanding pada Senin, 8 Juni. Itu lantaran ada tambahan pusat aktivitas yang dibolehkan beroperasi secara terbatas mulai 15 Juni, yaitu pasar nonpangan, pusat perbelanjaan, dan mal. Sebelumnya, pusat aktivitas lain sudah boleh beroperasi terbatas mulai 8 Juni, termasuk perkantoran dan industri.

Padahal, jumlah penumpang pada Senin lalu pun sudah cukup membeludak saat jam sibuk. Data PT KCI berdasarkan jumlah pengguna yang melakukan tap masuk gerbang pembayaran, volume pengguna KRL pada 8 Juni hingga pukul 10.00 mencapai 150.000 orang. Sementara itu, di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB (bukan masa transisi seperti sekarang), sejak dimulainya operasionalisasi KRL hingga pukul 10.00 pada satu hari, rata-rata volume penumpang 80.000 orang (Kompas, 9/6/2020).

”Antrean tidak bisa kami hindari di stasiun, tetapi tetap kami jaga untuk physical distancing-nya,” ucap Wiwik.

PT KCI sudah menghitung kapasitas maksimal setiap stasiun dalam menampung pengguna, terutama stasiun-stasiun dengan volume penumpang terpadat, seperti di jalur Bogor pada Stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam, dan Depok, serta di jalur barat pada Stasiun Rangkasbitung, Maja, Parungpanjang, dan Serpong.

Antrean tidak bisa kami hindari di stasiun, tetapi tetap kami jaga untuk physical distancing-nya.

Selain itu, PT KCI juga menetapkan kuota jumlah penumpang yang bisa masuk kereta di setiap stasiun berdasarkan data historis di lokasi masing-masing. Dengan demikian, jarak antarfisik tetap terjaga, baik di stasiun maupun di dalam kereta.

Didiek Hartantyo, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (induk PT KCI), mengatakan, penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu merupakan buah ketidakseimbangan suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, jumlah perjalanan KRL sudah ditambah dari 770 perjalanan menjadi 938 perjalanan. Selisih waktu antarrangkaian kereta (headway) pada jam sibuk, pada pukul 06.00-08.00, sudah lima menit. Karena itu, penanganan dibutuhkan dari sisi permintaan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Panjangnya antrean masuk Stasiun Bogor, Kota Bogor, oleh ribuan calon penumpang KRL dengan tujuan arah Jakarta, Senin (8/6/2020).

Baca juga : ”Kencan” Normal Baru di Akhir Pekan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio membahasakan suplai layanan KRL sebagai hilir dan permintaan layanan KRL sebagai hulu. Hulu dipengaruhi oleh aktivitas, salah satunya kewajiban pekerja masuk kantor.

Oleh karena itu, pemerintah serta pemda mesti mengatur jam masuk karyawan seluruh tempat kerja agar tidak terjadi penumpukan volume penumpang KRL pada waktu-waktu tertentu. ”Kalau tidak diatur, semua orang berangkat pukul 06.00 karena harus masuk pukul 08.00. Kalau tidak masuk pukul 08.00, mereka akan didenda atau dikurangi gajinya,” ucap Agus.

Kalau tidak diatur, semua orang berangkat pukul 06.00 karena harus masuk pukul 08.00. Kalau tidak masuk pukul 08.00, mereka akan didenda atau dikurangi gajinya.

Agus pun menyayangkan usulan sejumlah kepala daerah sebelumnya yang terkesan menyalahkan PT KCI soal penularan Covid-19 saat warga bermobilitas. Lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat, sempat meminta pemerintah pusat menghentikan pengoperasian KRL setelah tiga penumpang ditemukan positif Covid-19 (Kompas, 6/5/2020).

Hal itu tidak adil bagi PT KCI yang hanya mengurus hilir, sedangkan manajemen dari sisi hulu yang sangat memengaruhi hilir belum maksimal. Agus mencontohkan, Kementerian Perindustrian malah menerbitkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) yang memungkinkan industri yang sebenarnya tidak dikecualikan dari larangan beroperasi menurut PSBB DKI yang lalu untuk tetap beraktivitas.

Baca juga : Mal di Depok Belum Dibuka, Tunggu Evaluasi Hari Ini