Mempertanyakan Alasan Rencana Pembukaan Bioskop di Jakarta
Jika alasannya untuk pendapatan daerah, ada banyak sektor lain yang bisa menyumbang. Rencana pembukaan bioskop, walaupun masyarakat Jakarta pencinta sinema, adalah kebijakan yang buruk di saat yang tidak tepat.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·4 menit baca
Rencana pembukaan kembali bioskop di Ibu Kota perlu dipikirkan matang-matang dan berbasis data ataupun fakta di lapangan. Menjadikan negara-negara lain sebagai contoh sementara kondisi kepatuhan masyarakat dan pengendalian pandemi Covid-19 berbeda dari kenyataan di Jakarta bukan langkah ideal.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencana pembukaan bioskop pada hari Rabu, 27 Agustus. Memang belum ada rincian tanggal pasti dan nama-nama bioskop yang akan dibuka. Akan tetapi, ia mengatakan telah berkoordiansi dengan para pengusaha bioskop untuk menyiapkan segala sarana dan protokol keamanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Dalam diskusi di Kompas, Rabu (26/8/2020) malam, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, pihaknya telah memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai standar keamanan yang diperlukan di bioskop, yaitu wajib memakai masker, tidak boleh berbicara, tidak boleh makan dan minum, serta menjaga jarak duduk antarpenonton.
”Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa bioskop merupakan penyumbang devisa terbesar di pusat-pusat perbelanjaan. Pada kondisi sebelum pandemi omzet rata-rata bioskop ini Rp 10 triliun per tahun. Tentunya dorongan kebutuhan ekonomi tidak boleh mendahulukan keamanan masyarakat. Makanya persiapan protokol keamanan harus benar-benar dilakukan sebelum ditentukan tanggal pembukaan bioskop,” katanya.
Pada kondisi sebelum pandemi omzet rata-rata bioskop ini Rp 10 triliun per tahun.
Menurut dia, pihak Pemprov DKI Jakarta ketika memberi paparan kepada Gugus Tugas Covid-19 menggunakan kajian di 47 negara yang tetap membuka bioskop selama pandemi. Salah satu sumber yang dijadikan acuan oleh Pemprov DKI Jakarta ialah situs cinemasafe.org yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Situs ini merupakan laman jaringan sinema di negeri Paman Sam yang buka selama pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dari Centers for Disease Control and Prevention, badan pengandali penyakit negara tersebut.
Ketika memberi keterangan pers, Anies secara spesifik menyebut Korea Selatan (Korsel) sebagai salah satu negara yang dijadikan acuan. Di Korsel, kasus pertama Covid-19 ditemukan pada bulan Januari 2020. Berdasarkan penelusuran artikel di laman kantor berita nasional Korsel, Yonhap, puncak pandemi terjadi pada bulan Februari.
Adapun di bulan Maret-April pemerintah Negara Ginseng ini berhasil meratakan kurva penularan dengan akumulasi 10.423 kasus positif dan angka kematian 204. Jumlah kematian ini setara dengan 1,95 persen, jauh lebih rendah dibandingkan batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 4,34 persen.
Keberhasilan Korsel mengendalikan pandemi membuat mereka kembali membuka berbagai tempat hiburan seperti bioskop dan bar dengan protokol kesehatan hanya boleh menampung maksimal 50 persen dari kapasitas reguler.
Media khusus berita film dari AS, Deadline Hollywood, pada 24 Agustus menerbitkan artikel bahwa industri film AS berharap Korsel bisa menjadi pintu kebangkitan kembali penjualan film AS secara global yang selama pandemi lesu dan terpaksa dialihkan ke berbagai kanal daring.
Penjualan karcis bioskop secara daring di Korsel menunjukkan potensi menjanjikan. Film Tenet karya sutradara Christopher Nolan, misalnya, habis dipesan sejak dua pekan sebelum pemutaran. Per tanggal artikel tersebut diturunkan, Tenet telah diputar selama dua hari dan meraup laba sebesar 717.000 dollar AS.
Namun, mimpi industri film Hollywood terpaksa ditangguhkan. Pada hari Kamis (27/8/2020) Yonhap mengatakan satu pekan terakhir jumlah kasus positif baru melonjak sebanyak tiga digit per hari. Hari Kamis saja ada 441 kasus baru. Total dari dua pekan terkumpul 3.800 kasus baru yang perkembangannya lebih agresif dibandingkan gelombang pertama. Kini akumulasi kasus Covid-19 Korsel sejak Januari hingga Agustus adalah 18.760 kasus.
Kurva kasus pandemi di Korsel sempat melandai pada Maret-April lalu yang diikuti dibukanya beberapa kegiatan ekonomi dan publik, termasuk bioskop. Namun, akhir Agustus ini, kasus di Korsel kembali naik, pembatasan diberlakukan kembali, termasuk melarang keramaian di luar dan di dalam ruangan.
Saat ini, pemerintah Korsel menerapkan jaga jarak Level 2, yaitu melarang keramaian di luar ruangan yang mendatangkan lebih dari 100 individu dan melarang acara di dalam ruangan jika hadirinnya lebih dari 50 orang. Pertandingan olahraga boleh dilakukan asal tanpa penonton.
Pemberitaan Yonhap mengatakan para pakar kesehatan dan pemerintah tengah membahas kemungkinan menaikkan jaga jarak menjadi Level 3 apabila dalam dua pekan ke depan jumlah kasus baru per hari di atas 100. Level 3 berarti tidak ada kumpul-kumpul di dalam ruangan lebih dari 10 orang, termasuk di bioskop dan pertandingan olahraga.
Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Gugus Tugas Penangan Covid-19 Nasional Dewi Nur Aisyah memaparkan dalam kunjungan ke Kompas bahwa di Jakarta rerata kasus positif dari jumlah sampel yang diperiksa (positivity rate) adalah 8 persen. Bahkan, 70 persen kasus positif jika dihitung dari bulan Maret hingga Agustus terjadi di masa pembatasan sosial berskala besar transisi.
Rencana pembukaan bioskop tidak ditanggapi dengan antusias oleh DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani dari Fraksi PAN mengutarakan bahwa menonton bioskop memang gaya hidup masyarakat Ibu Kota, tetapi tidak untuk saat ini karena perkembangan kasus positif masih mencemaskan dan tingkat kepatuhan masyarakat untuk bermasker dan menjaga jarak masih naik turun.
”Jika alasannya untuk pendapatan daerah, ada banyak sektor lain yang bisa menyumbang. Rencana pembukaan bioskop, walaupun masyarakat Jakarta pencinta sinema, adalah kebijakan yang buruk di saat yang tidak tepat,” kata Zita.
Ia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar setia terhadap komitmen mereka untuk mengambil segala kebijakan dengan berlandaskan data dan fakta. Rencana pembukaan bioskop sebaiknya ditangguhkan sampai kurva Covid-19 landai dan pandemi terkendali.