Ridwan Kamil Jadi Tumpuan Asa Warga Atasi Pandemi di Depok
Hari pertama berkantor di Depok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pejabat Pemkot Depok bekerja keras bersama menangulangi pandemi Covid-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil menunaikan janjinya berkantor di Kota Depok. Di hari pertama, Jumat (2/10/2020) kemarin, Ridwan Kamil memastikan ada penambahan ruang isolasi, pembatasan jam operasional unit usaha, dan kesiapan fasilitas non-kesehatan untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala di Depok. Kebijakan dan implementasi Ridwan Kamil dalam penanganan pandemi Covid-19 di Depok ditunggu rakyat.
Kemarin, Ridwan Kamil memberikan pekerjaan rumah yang tidak sedikit untuk jajaran di Pemkot Depok. Dalam paparannya di setiap kunjungan kerja mulai dari Balai Kota, kemudian di Rumah Sakit Universitas Indonesia, Rumah Sakit Citra Medika, dan fasilitas pelayanan kesehatan labkesda, Kamil meminta semua untuk bekerja keras secara bersama menangani pandemi di Depok.
”Saya diperintahkan dari pusat karena sumbangan dari Bodebek ini setiap hari antara 60-70 persen, khususnya di Jawa Barat. Itulah kenapa saya berniat memantaunya di Bodebek. Sekaligus juga ada pilkada di Depok, jangan sampai ada kluster baru. Pilkada juga harus kondusif,” kata Kamil.
Baca juga: Satu Kebijakan, Pemkot Bogor Batasi Jam Operasional Unit Usaha
Salah satu kebijakan Kamil yang ia minta langsung dilaksanakan, yaitu Pemerintah Kota Depok agar menerapkan pembatasan jam operasional unit usaha. Untuk layanan tamu makan di tempat dibatasi sampai pukul 18.00. Di atas pukul 18.00, hanya boleh menerima pesan antar hingga pukul 21.00.
Kapasitas di setiap unit usaha pun dibatasi hingga 50 persen. Keputusan kebijakan pembatasan sudah disepakati bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan.
”Kita sepakat kegiatan restoran, kafe, tempat makan, dan lainnya, hanya sampai pukul 18.00. Untuk wilayah zona merah hanya boleh terima pesan antar. Jadi Pak Dedi Supandi (Pejabat sementara Wali Kota Depok) harus ada pemetaan zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Ini sudah dilakukan Bekasi dengan maklumat Wali Kota, Bogor juga sudah. Kalau (Depok) belum, segera keluarkan. Keputusan kebijakan di DKI Jakarta juga memengaruhi regional (Bodebek) kita, dan juga memengaruhi nasional karena Ibu Kota,” kata Ridwan Kamil di Depok, kemarin.
Untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan di tempat usaha dan di lingkungan sosial, Kamil meminta Dandim 0508 Depok Kolonel Infantri Agus Isrok Mikroj dan Kapolres Depok Komisaris Aziz Andriansyah bersama anggota masing-masing untuk gencar memantau dan mengawasi langsung pelaksaan di lapangan. Kamil mengimbau, melalui operasi razia yustisi ada tindakan tegas, tetapi tetap bersikap humanis.
Pekerjaan rumah yang juga harus segera dilakukan, Pemkot Depok memetakan 34 indikator manajemen penanganan Covid-19 sesuai standar WHO. Salah satu indikator tersebut adalah tes usap aktif secara masif. Jika mengikuti standar WHO, per minggu minimal harus mencapai setidaknya 2.400 tes. (Ridwan Kamil)
Kebijakan pembatasan itu, tidak hanya menyelaraskan kebijakan di DKI, tetapi juga untuk kepatuhan protokol kesehatan warga Kota Depok agar kasus positif dan penularan tidak semakin meluas.
Pekerjaan rumah yang juga harus segera dilakukan, Kamil meminta Pemkot Depok memetakan 34 indikator manajemen penanganan Covid-19 sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Salah satu indikator tersebut adalah tes usap aktif secara massif. Jika mengikuti standar WHO, per minggu minimal harus mencapai setidaknya 2.400 tes.
Berdasarkan data terakhir yang dihimpun Kompas, hingga 15 September 2020, tes usap PCR di Kota Depok masih jauh dari standar WHO. Saat ini, warga yang baru mendapat tes usap baru mencapai 14.500 orang.
Merujuk data Badan Pusat Statistik pada 2019, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2,4 juta. Maka, per minggu dengan rasio tes 1 dari 1.000 penduduk, seharusnya tes usap warga mencapai 2.400. Jika Pemkot Depok gencar tes usap PCR per minggu, seharusnya jumlah 14.500 dicapai dalam waktu enam pekan. Namun, praktiknya, hingga enam bulan pandemi Covid-19, Pemkot Depok baru mencapai 14.500 tes usap.
”Depok itu kalau mau sesuai standar WHO berarti minimal 2.400 tes per minggu. Sudah tercapai belum? Belum, ya. Kalau belum apakah kurang barangnya? Kalau begitu kita cari solusinya, kan, begitu. Lalu, apakah 90 persen kontak eratnya sudah di-swab dalam 2 hari sejak ditemukan? Ukuran itu yang tolong diperbaiki, ya. Berikutnya, apakah bisa mengejar kontak eratnya itu minimal 24 orang per kasus. Ini semuanya pokoknya dicari,” kata Kamil.
Kamil juga meminta perbaikan data, karena dalam dua minggu kasus positif di Jawa Barat, sekitar 40 persen di Kota Depok merupakan kasus lama. ”Ini tolong dicek, apakah telat dari Depok atau server di pusatnya tidak keren, tidak canggih. Sehingga setiap di-input balik lagi. Ada penumpukan kasus lama,” lanjut Kamil.
Kepada jajaran Pemkot, Kamil meminta laporan perkembangan penanganan kasus setiap ia berkantor di Depok satu atau dua kali dalam seminggu. Ia Juga meminta laporan untuk ia lanjutkan ke Menko Luhut yang rapat dua hari sekali.
Bantuan alat kesehatan
Mengawali kerja pertama di Depok, Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan 6 alat ventilator yang dibagikan ke RSUD Kota Depok, RS Melia Cibubur, RS Hermina, RS Bunda Margonda, RS HGA dan RS Sentra Medika Cisalak.
Adapun keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 per 26 September, 10 besar rumah sakit terbanyak merawat kasus Covid-19 juga didominasi dari Bodebek. Di Kota Depok, urgensi terkait ketersediaan ICU (Intensive Care Unit) dan HCU (High Care Unit) sebagai ruang perawatan pasien Covid-19, masuk kriteria berat. Tingkat keterisian di RS Depok di atas 80 persen.
Kamil memastikan penambahan ruang isolasi dan tempat tidur di sejumlah rumah sakit, seperti di RSUD Kota Depok 6 ruang ICU dan tambahan 34 tempat tidur. Sementara di RSUI sebanyak 32 tempat tidur di ICU. Total jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan 450.
”Mudah-mudahan ini bisa membantu dan membawa berita baik. Saya sampaikan 32 tempat tidur ICU sudah disumbangkan di RSUI sehingga bisa meningkatkan kapasitas ICU/HCU yang memang persentase di Depok agak tinggi penggunaannya,” kata Kamil.
Kamil melanjutkan, tingkat kesembuhan di Depok lebih tinggi daripada rata-rata di Jawa Barat. Namun, tingkat kematiannya juga lebih tinggi. Hal ini menjadi catatan, agar semua elemen bekerja keras untuk menurunkan tingkat kematian dan kasus kesembuhan terus naik.
Upaya lain untuk mengatasi tingginya okupansi di rumah sakit, menurunkan tingkat kematian dan kasus kesembuhan terus naik, lanjut Kamil, pihaknya dalam minggu ini akan segera menyiapkan fasilitas nonkesehatan sebagai ruang isolasi pasien Covid-19, terutama pasien bergejala ringan atau tanpa gejala (OTG).
Seperti Bekasi dan Bogor, di Depok juga memiliki permasalahan yang serupa, yaitu tingginya kluster keluarga. Oleh karena itu, ketersedian ruang isolasi non-kesehatan sangat penting karena menurunkan tingkat risiko paparan di rumah tangga tidak semakin meluas.
Baca juga: DKI Sambut Baik Gagasan Bentuk Satgas Covid-19 Jabodetabek
”Pilihannya di RS Citra Medika, 2 di gedung milik negara, seperti Wisma Atlet Cilodong, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Cimahi, atau di hotel. Untuk hotel nanti pembayaran oleh pemerintah pusat. Itulah saya datang hari ini dan sudah rapat pagi tadi untuk bisa segera memulai proses transfer dari rumah-rumah (OTG) ke fasilitas nonkesehatan. Saya kira harusnya bisa direncanakan di minggu ini. Saya minta yang Pak Pjs Wali Kota segera mempersiapkan yang di Cilodong,” kata Kamil.
Hal ini pun ditegaskan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana. Pihaknya saat ini sedang berkoordinasi untuk menggunakan Wisma Makara Universitas Indonesia dengan kapasitas sekitar 150 tempat tidur. Selain di Wisma Makara, Pemkot Depok juga mempertimbangkan Wisma Diklat Kemendikbud di Bojongsari untuk dijadikan lokasi karantina pasien Covid-19.
Jika vaksinnya sudah ada, Pak Kamil menjanjikan tenaga kesehatan mendapat prioritas dulu. Kedatangan beliau memberikan semangat. Ini bentuk perhatian dari pemerintah yang selama ini jarang didapat.
Keberadaan Kamil di Depok, sangat diharapkan perizinan fasilitas nonkesehatan segera terealisasi sehingga penanganan pasien dengan gejala ringan dan OTG bisa segera dirawat di gedung-gedung yang saat ini sedang dipersiapkan.
Disambut positif
Salah satu tenaga kesehatan mengaku sangat senang dengan kedatangan Ridwan Kamil yang memberikan energi positif di tengah lelahnya menangani pasien Covid-19.
”Jika vaksinnya sudah ada, Pak Kamil menjanjikan tenaga kesehatan mendapat prioritas dulu. Kedatangan beliau memberikan semangat. Ini bentuk perhatian dari pemerintah yang selama ini jarang didapat. Dalam kondisi saat ini, perhatian ini sangat berarti. Banyak tenaga kesehatan yang terpapar dan meninggal. Perhatian dari kerja kami seperti mendapat apresiasi, kami jadi semangat. Tentu bukan selama ini tidak semangat, tetapi ini menambah energi positif. Jadi, untuk warga kami mohon untuk saling jaga dan patuh protokol kesehatan,” kata perempuan berusia 33 tahun tersebut yang enggan namanya disebut.
Rio Hardianto (40), warga Pancoran Mas, Kelurahan Depok Jaya, sangat berharap Kamil yang sudah bekerja di Depok menghadirkan kebijakan yang membuahkan hasil karena selama ini penanganan di Kota Depok dinilai sangat lambat, terutama dari aspek kesehatan.
Rio merupakan satu dari sekian banyak warga yang merasakan sulitnya mendapat akses kesehatan. Pasalnya, kakak pertama Rio yang berusia 58 tahun terkonfirmasi positif. Kabar tersebut membuat mereka panik. Enam anggota keluarga yang kontak dengan kakaknya pun harus menjalani tes usap mandiri dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp 7 jutaan. Satu dari enam anggota dinyatakan positif dengan tanpa gejala. Satu anggota positif tersebut adalah anak kakaknya.
”Sekitar tiga minggu yang lalu, kakak saya merasa sesak napas, badannya agak panas, tetapi tidak ada gelaja flu. Langsung dibawa ke rumah sakit, setelah diperiksa ternyata positif. Anggota keluarga yang kontak dengan kakak pun diperiksa, satu positif, itu keponakan saya umurnya 22 tahun,” kata Rio dengan suara bergetar.
Kakak dan keponakan Rio yang terkonfirmasi positif ternyata tidak bisa langsung dapat perawatan karena ketersedian tempat tidur di RSUD Kota Depok sudah penuh. Rio mengatakan, saat itu sejumlah dokter tampak bingung untuk memberikan rujukan perawatan karena rumah sakit rujukan di Kota Depok juga penuh. Kondisi tersebut membuat ia dan anggota keluarga lainnya panik dan kebingungan mencari rumah sakit yang mau menerima perawatan kakak dan adiknya. Padahal, kakaknya memiliki riwayat darah tinggi dan maag.
Baca juga: RS Rujukan Covid-19 Penuh, Kota Depok Darurat Fasilitas Kesehatan
”Pikiran saya saat itu sudah kacau, takut kondisi kakak semakin parah. Sulit sekali mencari rumah sakit. Terpaksa dua hari harus isolasi mandiri di rumah. Semua anggota keluarga tidak boleh kontak langsung, jadi yang ngerawat kakak saya, anaknya yang juga sudah positif itu. Saya hubungi teman-teman minta tolong bantu mencarikan rumah sakit. Hari ketiga dapat kabar, untuk bawa kakak dan anaknya ke RSUD Bogor. Alhamdullilah, mereka bisa dirawat. Saat ini kondisi sudah baik, dari hasil tes negatif. Saya dan anggota lainnya juga tes ulang, dan alhamdullilah negatif,” kata Rio.
Oleh karena itu, lanjut Rio, ia sangat berharap, Ridwan kamil bisa mengawal penanganan pasien dan pandemi di Kota Depok. ”Kritik saya, seharusnya dari awal, Pemkot Depok harus antisipasi lonjakan kasus positif dengan terlebih dahulu menyiapkan ruang isolasi dan kasur tambahan. Karena jangan sampai kasus pasien Covid-19 tidak mendapat tempat tidur. Jadi, semoga pak gubernur melihat ini. Ketersedian tempat tidur untuk pasien Covid-19 harus ada,” kata Rio.