Tanpa Koordinasi, Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jabodetabek Tidak Efektif

Keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jabodetabek mensyaratkan adanya koordinasi dan komando yang jelas serta ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2021). Pada 11-25 Januari 2021 akan diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut sebagai upaya pengetatan dan pengendalian integral dalam menangani pandemi Covid-19 yang terus melonjak.

JAKARTA, KOMPAS — Koordinasi antara pemerintah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sangat penting untuk memastikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada 11-25 Januari 2021 efektif menangani pandemi Covid-19.

”Targetnya menuntaskan pandemi. Mumpung bulan Januari tidak ada libur nasional, semoga penerapan protokol kesehatan semakin menaik dan angka kasus positif Covid-19 turun drastis,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (10/1/2021).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jakarta, kasus Covid-19 di Ibu Kota mencapai titik tertinggi. Hal ini karena sejak Agustus hingga Desember 2020 banyak libur panjang yang mengakibatkan mobilitas warga ramai.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ”rem darurat” 14 September-11 Oktober 2020, menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berhasil menurunkan kasus positif hingga 50 persen. Akan tetapi, setelah itu PSBB melonggar dan angka kasus naik lagi. Bahkan, Anies mengatakan, per Desember 2020 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan hanya 65 persen. Sebelumnya adalah 80 persen.

Baca juga: PPKM Momentum Keterpaduan Jabodetabek Mengatasi Penularan

Kasus positif di Jakarta juga dipengaruhi perkembangan di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Pada awal Januari 2021, Center for Metropolitan Studies Universitas Tarumanagara yang mengkaji isu perkotaan merilis data, kelurahan-kelurahan Jakarta yang berbatasan dengan Bodetabek umumnya memiliki kasus positif di atas 100. Data ini senada dengan milik Dinkes Jakarta. Tercatat pada Desember 2020 sebanyak 26 persen pasien positif yang diperiksa dan dirawat di Ibu Kota adalah warga Bodetabek.

”Perlu keseriusan kolektif lintas batas. Kalau tidak, kapasitas ruang isolasi dan ICU (unit perawatan intensif) semakin penuh,” kata Anies.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pedagang kaki lima berjualan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021). Untuk mengatasi lonjakan penularan Covid-19, pemerintah akan memperketat sejumlah kebijakan pembatasan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di seluruh provinsi di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menambah tiga rumah sakit rujukan Covid-19 sehingga jumlahnya menjadi 101 RS. Juga ada 2.700 tenaga kesehatan yang ditambah. Akan tetapi, jumlah ini kalah cepat dibandingkan dengan kenaikan angka kasus positif. Per 10 Januari ada 18.029 pasien yang masih dirawat atau menjalani isolasi.

Adapun tingkat penularan menurun menjadi 12,7 persen. Pekan lalu, angkanya mencapai 13,9 persen, nyaris tiga kali lipat standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5 persen.

Perlu keseriusan kolektif lintas batas. Kalau tidak, kapasitas ruang isolasi dan ICU (unit perawatan intensif) semakin penuh. (Anies Baswedan)

Dalam PPKM Jakarta, selain 11 sektor esensial, semua jenis pekerjaan wajib menjalankan bekerja dari rumah. Hanya 25 persen karyawan yang boleh bekerja di kantor. Rumah makan, warung kaki lima, dan kafe diwajibkan membatasi pengunjung 25 persen. Operasional pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00. Segala kegiatan kebudayaan secara langsung dihentikan dan hanya bisa dilakukan secara daring.

Kota Bogor

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor memperpanjang pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) dengan menyesuaikan aturan kebijakan PPKM.

Keputusan perpanjangan PSBMK tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.0801-2/2021 tentang Perpanjangan ke-16 PSBMK dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bogor. PSBMK berlaku 17 hari pada 9-25 Januari 2021.

Pada PSBMK kali ini diatur, antara lain, jam operasional mal hingga pukul 19.00, pembatasan layanan makan di tempat hingga 25 persen dari kapasitas rumah makan dan restoran, serta bekerja dari kantor maksimal 25 persen dengan protokol kesehatan ketat.

”Kita jalankan. Lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi dan situasi belum terkendali. Kita tetap waspada, makin waspada dan siaga. Protokol kesehatan ketat. Kami awasi ketat protokol kesehatan,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya.

Baca juga: Antrean Masuk RS Tak Terelakkan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pekerja menyelesaikan pemasangan kabel instalasi kelistrikan di mes atlet di lingkungan GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, yang akan digunakan untuk menambah ruang rawat pasien Covid-19, Rabu (6/1/2021). Bangunan tiga lantai ini disiapkan untuk menampung 60 pasien dan fasilitas instalasi gawat darurat.

Bima melanjutkan, Pemkot Bogor juga akan memperkuat aspek tes, pelacakan, dan penanganan. Pemkot Bogor tengah mempersiapkan rumah sakit lapangan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Kompleks GOR Pajajaran. Progres rumah sakit lapangan saat ini mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan sudah beroperasi pada 18 Januari.

Menurut Bima, rumah sakit itu harus segera dioperasikan mengingat okupansi rumah sakit rujukan sudah mencapai sekitar 80 persen. Pemkot Bogor juga merekrut 128 tenaga kesehatan untuk ditempatkan di rumah sakit lapangan.

Kita jalankan. Lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi dan situasi belum terkendali. Kita tetap waspada, makin waspada dan siaga. Protokol kesehatan ketat. Kami awasi ketat protokol kesehatan. (Bima Arya)

Pemerintah Kota Depok juga menerapkan PPKM. Hal itu diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok No 59/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru.

Seluruh aktivitas warga dan aktivitas usaha wajib menerapkan protokol kesehatan. Tim terpadu Satgas Covid-19 Depok, TNI, dan Polri akan mengawasi kepatuhan di lapangan.

”Mari kita gelorakan gerakan iman, imun, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak,” kata Idris.

Kompas/Hendra A Setyawan

Petugas medis keluar dari ruang pemeriksaan orang tanpa gejala (OTG) untuk berganti shift di Rumah Lawan Covid, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (29/12/2020). Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan bakal memaksimalkan pengawasan PPKM pada 11-25 Januari 2021. Langkah itu diharapkan bisa mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

”Caranya dengan meningkatkan pelaksanaan operasi yustisi oleh satpol PP, kepolisian, dan TNI,” kata Fuad, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel.

Menurut Fuad, kondisi penularan Covid-19 di Tangsel saat ini cukup memprihatinkan. Itu terlihat dari tingkat kematian yang mencapai 5,4 persen, melampaui angka nasional, yakni 2,9 persen.

Laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tangsel juga menunjukkan penularan yang belum bisa terkendali. Jumlah kasus Covid-19 per 10 Januari 2021 bertambah 22 kasus menjadi total 4.069 kasus. Adapun jumlah korban meninggal akibat Covid-19 mencapai 217 orang.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, ke depan proses pelayanan pasien Covid-19 akan lebih ditingkatkan dari hilir ke hulu. Di hilir, pemerintah berperan menyosialisasikan secara masif penerapan protokol kesehatan. Sedangkan di hulu, pemerintah juga bertanggung jawab menyiapkan ruang-ruang perawatan tambahan untuk mencegah ada pasien Covid-19 yang tidak mendapat ruang perawatan.

”Kami berupaya segera meresmikan Rumah Sakit Pakulonan di Serpong Utara,” kata Airin melalui siaran pers.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat hadir dalam pembagian bantuan sosial tunai di Kantor Kelurahan Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/6/2020). Bantuan sosial ini diberikan untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Ketegasan pemerintah

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, menilai, penetapan PPKM oleh pemerintah pusat merupakan bukti bahwa PSBB yang dijalankan pemda secara umum gagal menekan penularan Covid-19. Selama ini, PSBB masih sebatas slogan bagi sebagian besar kabupaten/kota. Aturan diterbitkan, tetapi tidak mengikat. Kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga diawasi seadanya dengan alasan pemda kekurangan aparat penegak hukum.

”Sebenarnya, jika pemerintah pusat dan daerah tegas, adanya libur nasional tidak memengaruhi kenaikan kasus,” tuturnya.

Menurut Rakhmat, komando PPKM juga harus jelas apakah di gugus tugas nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana.