Warga Siasati Pembatasan Transportasi Publik Selama PPKM

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Suasana di dalam kereta rel listrik di Jakarta pada Senin (11/1/2021) siang. Mulai hari ini hingga 25 Januari 2021 pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan kasus Covid-19. PPKM, antara lain, membatasi jam operasional transportasi umum hingga pukul 20.00.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat menyiapkan rencana alternatif untuk merespons pembatasan jam operasional transportasi publik selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mereka yang bekerja hingga larut malam terpaksa tidak bergantung pada bus dan kereta. Mereka mengandalkan jemputan keluarga, ojek daring, hingga memilih menginap di kantor.

Pegawai kantor pemerintah, Triyanto (50), berencana menginap di kantor selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Adapun PPKM berlaku di Jawa—termasuk Jabodetabek—dan Bali selama 11-25 Januari 2021. PPKM, antara lain, membatasi jam operasional kantor hingga pukul 19.00 dan jam operasional angkutan umum hingga pukul 20.00.

”Saya bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Tapi, saya baru bisa pulang ketika bos selesai bekerja. Pekerjaan beliau selesai sekitar jam setengah 10 malam. Biasanya saya bisa pulang dengan bus Transjakarta pada hari biasa, tapi tidak saat PPKM begini,” kata Triyanto di Jakarta, Senin (11/1/2021).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang menunggu bus Transjakarta di Halte Tosari, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2021). Mulai 11-25 Januari 2021 akan diterapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Di perkantoran akan diterapkan kebijakan work from home/WFH sebesar 75 persen. Kebijakan tersebut sebagai upaya pengetatan dan pengendalian integral dalam menangani pandemi Covid-19 yang terus melonjak.

Sehari-hari Trityanto menumpang kereta rel listrik (KRL) dan bus Transjakarta dari Tangerang Selatan ke Jakarta Timur. Adanya pembatasan jam angkutan umum dinilai menyulitkan warga yang kerap lembur. Di sisi lain, tidak semua warga punya kendaraan pribadi atau uang lebih untuk naik kendaraan lain.

Biasanya saya bisa pulang dengan bus Transjakarta pada hari biasa, tetapi tidak saat PPKM begini.

Triyanto pun berencana menginap di kantor selama hari kerja. Ia sudah menyiapkan kebutuhan pribadi di kantor, seperti alat mandi dan baju ganti. Tempat tidur pun telah tersedia. ”Sebenarnya ini bukan kali pertama saya dan teman-teman menginap di kantor,” ujarnya.

Baca juga: Keberhasilan Pembatasan Kegiatan di Jabodetabek Tergantung Kekompakan

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Seorang warga menunggu bus Transjakarta di Jakarta, Senin (11/1/2021). Mulai hari ini hingga 25 Januari 2021, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan kasus Covid-19. PPKM, antara lain, membatasi jam operasional transportasi umum hingga pukul 20.00.

Kondisi karyawan swasta Siti Priyati (28) lebih kurang sama. Jam kerjanya berakhir pukul 21.00 sehingga dia tidak bisa menumpang bus Transjakarta pada masa PPKM.

Menggunakan jasa ojek daring bukan solusi bagi Siti karena tarifnya yang mahal. Rute harian Siti adalah dari Halte Juanda, Jakarta Pusat, ke Halte Kalideres, Jakarta Barat. Dengan rute itu, tarif ojek daring berkisar Rp 40.000 hingga lebih dari Rp 50.000.

”Rencananya, ya, naik KRL. Saya jadi buang-buang waktu,” kata Siti.

Karyawan swasta Ayu (34) mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan pembatasan jam angkutan umum. Ia bisa menumpang kendaraan umum jika jam kerjanya berakhir pukul 14.00. Jika ia piket hingga pukul 22.00, keluarganya akan menjemput Ayu dengan motor pribadi.

”Jika tidak dijemput, saya biasanya naik bus Transjakarta. Tapi, karena PPKM, saya berencana naik ojek daring saja,” ujarnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Bus Transjakarta melintas di jalur umum Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, karena jalur khusus bus rapid transit (BRT) Transjakarta sedang berlangsung pengerjaan proyek moda raya terpadu (MRT) fase kedua, Senin (11/1/2021).

Naik ojek daring juga jadi pilihan bagi karyawan Santi. Ini karena pekerjaannya di kantor selesai di jam yang tak tentu. ”BIasanya selesai pukul 19.00-19.30. Kalau Transjakarta sudah tidak beroperasi, saya akan naik ojek daring,” ucapnya.

Kurangi kasus Covid-19

Pembatasan jam operasional angkutan umum menjadi upaya pemerintah menekan kasus Covid-19. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia per hari ini adalah 836.718 kasus. Sebanyak 688.739 orang sembuh dan 24.343 orang meninggal dunia.

PPKM merupakan instruksi dari pemerintah pusat untuk menangani pandemi. Adapun DKI Jakarta menerjemahkan PPKM menjadi kebijakan PSBB.

”Kalau ini berhasil, kita tidak harus memperpanjang (PSBB). Tapi jika tidak, kita terpaksa harus memperpajang supaya benar-benar tuntas,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Kompas, 10/1/2021).

Baca juga: PPKM Momentum Keterpaduan Jabodetabek Mengatasi Penularan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepadatan lalu lintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin (11/1/2021). Mobilitas warga di sejumlah tempat terlihat masih tinggi saat pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Selain di DKI Jakarta, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 juga dilakukan di Jawa-Bali hingga 25 Januari 2021.

Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, kondisi stasiun pada hari pertama PPKM kondusif. Penumpang kereta tertib mengantre dan protokol kesehatan tetap berlaku.

Pihaknya juga menerapkan aturan tambahan untuk penumpang, antara lain melarang anak balita naik KRL. Penumpang lanjut usia pun disarankan naik KRL di luar jam sibuk, yakni pukul 10.00-14.00.

”KAI Commuter hingga pukul 08.00 mencatat jumlah pengguna KRL sebanyak 95.440 orang atau berkurang 13 persen dibandingkan dengan waktu yang sama pada Senin pekan lalu. Senin lalu, jumlah penumpang mencapai 109.297 orang,” kata Anne.