Siaga Satu, Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bogor Dihentikan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meningkatkan status waspada menjadi siaga satu di wilayah Jawa Barat.
Oleh
AGUIDO ADRI
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Jawa Barat menetapkan siaga satu untuk wilayah di provinsi itu. Perubahan status dari waspada ke siaga satu ini membuat Pemerintah Kota Bogor memutuskan tidak meneruskan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM. Keputusan ini juga didasarkan atas meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kota Bogor dan wilayah sekitarnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan atau meningkatkan status waspada menjadi siaga satu di wilayah Jawa Barat. Untuk itu, ia mengimbau warga untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan protokol kesehatan di tengah lonjakan kasus.
”Kami putuskan untuk menghentikan uji coba PTM mulai Rabu (16/2/2021) sampai waktu yang belum ditentukan. Kondisi Covid-19 di Kota Bogor sedang meningkat. Kita harus hati-hati, kita tidak ingin ada kluster baru,” kata Bima, Selasa (15/6/2021).
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor dengan Ridwan Kamil. Bima meminta Dinas Pendidikan Kota Bogor segera menyampaikan informasi penghentian uji coba PTM kepada sekolah-sekolah.
Sementara terkait keberlanjutan PTM pada Juli mendatang sesuai surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, Pemkot Bogor belum bisa memastikan. Perlu ada koordinasi lebih lanjut tidak hanya tingkat pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat.
Seperti yang sudah dikhawatirkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, kenaikan kasus nyata mengancam pelaksanaan PTM pada Juli mendatang. Belum jadi terlaksana, uji coba PTM sudah harus dihentikan. Bukan tak mungkin jika kondisi kasus hingga akhir atau awal Juli belum reda, PTM gagal terlaksana.
”Saat ini Kota Bogor masih zona oranye. Jika tingkat kewaspadaan Covid-19 di Kota Bogor zona kuning dan hijau, PTM pada tahun ajaran baru bisa terlaksana. Ini jangan sampai Kota Bogor masuk zona merah, peluang terlaksananya PTM semakin kecil,” kata Dedie.
Tidak hanya itu saja, kata Dedie, kekhawatiran lain dari kenaikan kasus dan risiko masuk ke zona merah adalah peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan dan pusat isolasi di Kota Bogor. Jika tingkat keterisian tempat tidur penuh, akan berdampak pula pada pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan penanganan pasien.
”Kondisi saat ini di Kota Bogor cukup mengkhawatirkan. Dari data dinkes, skoring kasus sudah menginjak di angka 1,91. Artinya, jika tidak diwaspadai dengan sungguh-sungguh, Kota Bogor bisa saja naik status menjadi zona merah kembali,” kata Dedie.
Sementara itu, positivity rate pada minggu ini naik 15,7 persen dibandingkan dengan minggu lalu yang 12,1 persen. Penambahan kasus positif baru minggu ini juga naik 419 kasus atau 51,3 persen dibanding sebelumnya 277 kasus atau 46,5 persen
Secara akumulatif per 15 Juni 2021, total kasus terkonfirmasi positif 16.852 kasus (penambahan kasus harian 73 kasus). Sebanyak 756 kasus masih menjalani perawatan, 15.828 kasus sembuh, dan 268 kasus meninggal.
Sementara itu, ketersediaan tempat tidur (BOR) juga naik 41,9 persen dari pekan sebelumnya 22,9 persen. Begitu pula dengan BOR ICU naik dari 31,9 persen menjadi 63,8 persen. Keterisian tempat tidur di pusat isolasi Pusdiklat BPKP Ciawi juga naik 51 persen menjadi 82 persen.
”Kami akan menambah tempat tidur di pusat isolasi karena saat ini sudah mencapai 82 persen,” lanjutnya.
Dedie menjelaskan, dalam rapat terbatas secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, BNPB, TNI, dan Polri hingga gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia, pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi lonjakan kasus harian Covid-19. Selain itu, pemda harus ketat dalam pengawasan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
”Antisipasi itu, seperti menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan rumah sakit dan memastikan adanya tempat isolasi yang memadai," kata Dedie.
Menko Perekonomian, kata Dedie, juga mengimbau daerah agar memanfaatkan hotel jika ada lonjakan tinggi kasus Covid-19. Sementara Mendagri Tito meminta agar wilayah yang masih di zona risiko merah untuk meningkatkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan menurunkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan semaksimal mungkin.
Dedie melanjutkan, dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, semua daerah diminta menjaga momentum peningkatan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan mengoptimalkan anggaran untuk menunjang pertumbuhan.