Penyaluran Bansos di Kota Tangerang Mencapai 90 Persen, Diwarnai Pungutan Liar
Ada 23 aduan terkait pungutan liar dalam penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial masuk ke kepolisian.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·2 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Petugas memotret warga yang telah mencairkan bantuan sosial tunai (BST) di Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cieldug, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (24/7/2021).
TANGERANG, KOMPAS — Kantor Pos Tangerang telah menyalurkan bantuan sosial tunai Rp 300.000 kepada 155.629 keluarga dari 163.021 terget penerima bantuan. Penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial itu dibarengi dengan 23 aduan pungutan liar atau pungli kepada Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota.
Kepala Kantor Pos Tangerang Mohamad Sarip mengatakan, penyaluran bantuan berlangsung sejak 20 Juli dengan beberapa skema. Petugas pos mengantarkan bantuan secara langsung dari rumah ke rumah dan penyaluran terpusat di sekolah-sekolah.
”Penyaluran sudah 90 persen. Tidak ada kendala berarti. Kalau penerima bantuan tidak ada di rumah, petugas mengantarkan bantuan kemudian hari atau diarahkan mengambil di kantor pos terdekat,” katanya, Senin (2/8/2021).
Selama penyaluran bantuan tersebut, Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota telah menerima aduan sedikitnya 23 pungli. Pengaduan melalui pesan teks ke Layanan Pengaduan BNPT di nomor Whatsapp 0811-1500-293.
Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Deonijiu de Fatima menuturkan, aduan tersebut berasal dari beberapa wilayah se-Kota Tangerang. Jajarannya pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kejaksaan untuk tindak lanjut.
”Kami catat nama-namanya dan sudah mulai penyelidikan,” ujarnya.
Kompas/Wawan H Prabowo
Warga antre melakukan verifikasi data saat akan mencairkan bantuan sosial tunai (BST) di Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (24/7/2021).
Polres Metro Tangerang Kota juga sudah memeriksa lima warga Karangtengah yang melaporkan dugaan pungli kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam inspeksi penyaluran bansos pada Rabu (28/7/2021).
Dalam pemeriksaan diketahui empat warga tersebut merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Mereka menerima bantuan tidak sesuai jumlah semestinya dan mengadukan pendamping program bantuan di wilayah mereka.
Secara terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan meminta pemerintah kota, kepolisian, dan kejaksaan mengontrol ketat penyaluran bansos supaya tepat sasaran dan utuh sampai ke tangan penerima bantuan.
”Jangan ada lagi pemotongan bansos karena warga sudah susah semakin susah karena pandemi Covid-19 ini. Bantuan harusnya meringankan beban mereka, bukan sulit untuk mendapatkan bantuan,” katanya. Dia juga meminta pihak berwenang mengusut tuntas kasus pungli bansos supaya ada efek jera.
