Omicron, Integritas ASN, dan Infrastruktur Jadi Prioritas Pimpinan Baru Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi janji berbenah setelah penangkapan mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KOMPAS/Humas Pemkot Bekasi

Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

BEKASI, KOMPAS — Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di awal masa kepemimpinannya fokus mengantisipasi sebaran Omicron. Integritas aparatur sipil negara serta pembangunan infrastruktur jadi prioritas kerjanya.

Tri mengatakan, kasus Omicron saat ini menyebar dengan cepat. Pemerintah Kota Bekasi akan kembali melakukan evaluasi sistem penanganan Covid-19 yang sudah berjalan selama ini.

”Saya minta kesiapan rumah sakit dan cadangan yang ada di stadion dilihat kembali. Berapa kemampuan rumah sakit mempersiapkan tempat tidur termasuk obat-obatan,” kata Tri, seusai apel di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Senin (10/1/2022).

Kami selalu lakukan pembekalan, tetapi kembali lagi ke perilaku ASN dan non-ASN. Tugas kami mengingatkan.

Tri meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi untuk tidak gagap dalam menghadapi sebaran cepat Omicron. Peta pengendalian Covid-19 yang sudah digagas mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan dilanjutkan untuk memudahkan daerah itu dalam mengendalikan sebaran Covid-19.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati mengatakan, daerah itu memiliki 48 rumah sakit. Artinya, jika setiap rumah sakit menyiapkan minimal 100 tempat tidur perawatan pasien Covid-19, cukup untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

”Tetapi rumah sakit bukan hanya untuk warga Kota Bekasi. Jadi, triase (tempat perawatan sementara) yang pernah kami lakukan akan dikelola lagi,” katanya.

Integritas ASN

Kasus korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi salah satunya terkait imbalan atas pemberian jabatan di Kota Bekasi. Uang tersebut digunakan untuk operasional Rahmat Effendi, (Kompas, 7/1/2022).

Terkait hal itu, Tri mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi akan berupaya untuk terus meningkatkan integritas ASN. Dia juga meminta aparatur agar fokus dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Baca juga : Korupsi di Bekasi Patah Tumbuh Hilang Berganti

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Karto mengatakan, ASN di Kota Bekasi tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pucuk pimpinan daerah. ASN tetap loyal dalam bekerja melayani masyarakat. ”Penguatan ke ASN juga setiap saat kami lakukan. Kami selalu lakukan pembekalan, tetapi kembali lagi ke perilaku ASN dan non-ASN. Tugas kami mengingatkan,” ucapnya.

Infrastruktur banjir

Kasus korupsi lain yang juga menjerat Rahmat Effendi, yakni terkait pemberian imbalan pembebasan lahan sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari belanja modal ganti rugi tanah senilai Rp 286,5 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021. Salah satu dari imbalan yang didapatkan Rahmat Effendi terkait pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas menunjukkan barang bukti uang yang disita dari operasi tangkap tangan dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). KPK menyita uang sebanyak Rp 5,7 miliar dalam kasus ini.

Polder Air Kranji bakal berperan penting dalam penanggulangan banjir Daerah Aliran Sungai Cakung. Warga di Perumahan Duta Kranji, Bekasi Barat, yang belasan tahun terimbas banjir juga terus berharap agar persoalan itu segera teratasi, (Kompas, 8/1/2022).

Baca juga : Saat Asa Penanggulangan Banjir Bekasi Dikorupsi

Menanggapi harapan warga, Tri mengatakan, Kota Bekasi tertinggal dua tahun dalam pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanggulangan banjir. Hal ini terjadi karena selama dua tahun terakhir Pemkot Bekasi memfokuskan penggunaan anggaran yang terbatas untuk bidang kesehatan dan ekonomi dalam menghadapi pandemi.

”Lahan (penanggulangan banjir) nanti diselesaikan dulu. Tetapi konsep dasarnya merupakan bagian terintegrasi. Kami punya DAS itu banyak yang bermasalah, DAS Apung, DAS Kali Bekasi, DAS Sunter, Das Rawalumbu,” ucap Tri.