Demi penyegaran, dua direktur PT Transjakarta diberhentikan. Mereka adalah Direktur Keuangan dan Perencanaan Korporasi Welfizon Yuza serta Direktur Pelayanan dan Pengembangan Achmad Izzul Waro.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kurang dari dua bulan menjelang masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan selesai, dua direktur Transjakarta diberhentikan. Pemberhentian dilakukan dengan alasan untuk penyegaran.
Pelaksana Tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani melalui keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022), menjelaskan, dua direktur PT Transportasi Jakarta yang diberhentikan adalah Direktur Keuangan dan Perencanaan Korporasi Welfizon Yuza serta Direktur Pelayanan dan Pengembangan Achmad Izzul Waro.
Pemberhentian dan penggantian kedua direktur itu dijelaskan Fitria sebagai hal normal sebagai penyegaran di jajaran direksi atau komisaris. Fitria mengatakan, itu adalah hal yang normal dan wajar dari sebuah organisasi BUMD.
”Penggantian Direktur Keuangan dan Perencanaan Korporasi serta Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transportasi Jakarta merupakan bagian dari upaya dan strategi yang dilakukan para pemegang saham untuk melakukan penyegaran dalam jajaran pengurus PT Transportasi Jakarta sehingga diharapkan Transportasi Jakarta dapat berperan maksimal dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat dan pengembangan bisnis Transportasi Jakarta,” ujar Fitria.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transportasi Jakarta Anang Rizkani Noor juga senada dengan Fitria menyatakan pemberhentian dan penggantian direksi itu sebagai hal yang rutin.
Dengan pemberhentian itu, Welfizon Yuza digantikan oleh Saidu Solihin. Fitria menjelaskan, Saidu memiliki pengalaman di sejumlah jabatan strategis di beberapa perusahaan, khususnya di bidang keuangan.
”Diharapkan ke depannya dapat meningkatkan kinerja keuangan perseroan dan meningkatkan efisiensi beban-beban perseroan,” kata Fitria.
Achmad Izzul Waro digantikan oleh Lies Permana Lestari. Lies disebutkan memiliki pengalaman pekerjaan dalam pengembangan bisnis perusahaan.
”Ia diharapkan mampu untuk meningkatkan portofolio bisnis perseroan sehingga dapat melihat dan menangkap peluang sumber pendapatan lainnya di luar tiket dan juga mampu bekerja sama dengan para stakeholders dalam upaya peningkatan layanan,” kata Fitria.
Secara terpisah, Welfizon Yuza menyatakan, pemberhentian dan penggantian direksi itu merupakan kewenangan pemegang saham dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta melalui BP BUMD.
Transjakarta sendiri, menurut Fitria, dari aspek kinerja, pada tahun 2019 Transjakarta sudah mencapai satu juta penumpang per hari. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 mempengaruhi kinerja perseroan, baik operasional maupun keuangan.
Selain memberhentikan dua direksi dan mengangkat dua direksi baru, pemegang saham juga mengangkat dua anggota komisaris baru untuk mengisi kekosongan Dewan Komisaris. Dua komisaris baru itu adalah A Fatoni dan Mashuri Masyhuda.
”Diharapkan dengan pengangkatan ini dapat memberikan penasihatan dan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja direksi dan perseroan secara keseluruhan,” kata Fitria.
Penggantian direktur dan pengangkatan dewan komisaris, disebutkan Fitria, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham mayoritas (99,70 persen) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pemegang saham minoritas pada PT Transportasi Jakarta mempunyai kewenangan dalam memutuskan pengangkatan dan pemberhentian dan pengangkatan direktur dan komisaris perseroan.
PT Transportasi Jakarta merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang melayani transportasi umum dengan ruang lingkup pengusahaan, pengoperasian, dan perawatan sarana sistem BRT; pengoperasian dan perawatan halte, serta stasiun pengisian bahan bakar (SPBB); pembangunan, pengoperasian, dan perawatan sistem manajemen pendukung. Selain juga melakukan pengembangan dan pengelolaan bisnis atas aset sistem BRT yang dioperasikan dan dirawat oleh perseroan, seperti halte; dan pengembangan dan pengelolaan properti dan/atau bisnis atas aset perseroan.
Transjakarta hadir sebagai layanan BRT, yaitu bus rapid transit pertama di Asia Tenggara, yaitu pada 2004. Sampai saat ini, Transjakarta sudah memiliki jalur lintasan sepanjang 251,2 km, serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Direncanakan akan ada penambahan koridor, yaitu Koridor 14.
Untuk penggantian direksi BUMD sektor transportasi umum milik Pemprov DKI Jakarta, penggantian direksi ini merupakan penggantian kedua kalinya. Pada akhir Juli 2022, BP BUMD juga mengganti Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar dengan Mohamad Aprindy.