Penjabat Gubernur Diharapkan Cepat Atasi Masalah DKI
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai bertugas pada 17 Oktober 2022. DPRD DKI Jakarta, pengusaha, hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Heru cepat atasi masalah di Ibu Kota.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, hari ini mengucapkan selamat kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir yang dipimpin langsung Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat pekan lalu.
Heru adalah sosok yang pernah mengabdi untuk Jakarta. Ia pernah bekerja di Balai Kota sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta, kemudian menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Heru juga sempat menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Pada 2017, ia diberi amanat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Sekretariat Presiden.
Prasetio berharap Heru dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami Jakarta. ”Warga Jakarta sampai saat ini masih menghadapi banjir dan macet,” katanya.
DPRD DKI berharap, Heru dengan pengalamannya juga rekam jejak kinerja, kapasitas, kemampuan dan komunikasi, akan ada percepatan dalam mengatasi persoalan utama di DKI Jakarta. ”Macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan,” kata Prasetio.
Senada dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemilihan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sudah tepat.
”Ada fokus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta, yaitu mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global,” kata Simanjorang yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
Fokus itu ia sampaikan mengingat Jakarta di samping sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan, juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional.
Dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB), lanjut Simanjorang, Jakarta menyumbang 17 persen dari PDB nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, jauh di atas provinsi lain.
Beliau punya cara, setiap pemimpin punya cara. Kita hormati, kita hargai dan kita dukung penuh pak Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang nanti mulai tanggal 17 Oktober akan memimpin DKI Jakarta. (Ahmad Riza Patria)
Ekonomi Jakarta didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor. Tahun 2021, nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai 4,82 miliar dollar AS, sedangkan investasi dalam negeri mencapai Rp 9,26 triliun.
Dengan ekonomi Jakarta yang sangat strategis, Simanjorang melanjutkan, pelaku usaha berharap Pj Gubernur dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang mendukung dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Sehingga, target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran 5,3-6,1 persen dapat tercapai. Bila tercapai, diharapkan dapat mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini diangka 8 persen dan kemiskinan diangka 4,69 persen.
Pelaku usaha berharap berbagai kebijakan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum. Selain itu, didorong ada komunikasi berkala untuk mendengar berbagai masukan, saran, dan pandangan untuk selanjutnya dapat di implementasikan dalam sebuah kebijakan agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif.
Dalam memasuki masa transisi perpindahan ibu kota ke Kalimantan nanti, menurut Simanjorang, pelaku usaha berharap agar dilibatkan dalam menyusun cetak biru yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional, termasuk dalam merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta yang segera berproses.
Secara terpisah, terkait pekerjaan-pekerjaan rumah yang segera ditinggalkan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta menyatakan, sebagai Pj Gubernur, Heru Budi Hartono, bukan orang baru.
”Heru Budi sudah sangat mengerti berbagai kompleksitas masalah yang ada di DKI, daerah padat permukiman yang masih kumuh. Beliau juga sudah tahu, mengerti, apalagi pernah jadi wali kota, jadi secara detail beliau mengerti dan beliau tahu tahapan-tahapan penyelesaian,” kata Ahmad Riza.
Untuk itu, lanjut Ahmad Riza, pendekatan penanganan masalah diserahkan kepada Pj Gubernur.
”Beliau lebih tahu caranya bagaimana menangani banjir, beliau punya cara menangani kemacetan, beliau punya cara menangani permukiman yang padat dan kumuh di Jakarta yang masih ada. Beliau punya cara, setiap pemimpin punya cara. Kita hormati, kita hargai, dan kita dukung penuh Pak Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang nanti mulai tanggal 17 Oktober akan memimpin DKI Jakarta,” kata Ahmad Riza.