DKI Alokasikan Rp 7,5 Miliar untuk Evaluasi Jalur Sepeda
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengalokasikan Rp 7,5 miliar untuk mengevaluasi jalur sepeda secara komprehensif agar pembangunan jalur sepeda menjadi lebih efektif.
Oleh
Mis Fransiska Dewi
·3 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWA
Para peserta aksi Gowes Aspirasi melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Usulan meniadakan anggaran pembangunan jalur sepeda di Jakarta sebesar Rp 38 miliar pada 2023 batal dilakukan. Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta kembali mengalokasikan Rp 7,5 miliar untuk mengevaluasi jalur sepeda secara komprehensif agar lebih efektif.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, alokasi anggaran Rp 7,5 miliar tersebut terbagi dalam tiga kegiatan utama. Alokasinya Rp 5 miliar untuk optimalisasi jalur sepeda, Rp 2 miliar untuk evaluasi secara komprehensif, serta Rp 500 juta untuk kampanye dan sosialisasi jalur sepeda.
”Tidak ada pemberhentian pembangunan jalur sepeda, yang ada dilakukan evaluasi komprehensif,” ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (18/11/2022).
Syafrin menuturkan, saat ini total jalur sepeda yang terbangun di Jakarta mencapai panjang 103 kilometer. Akan ada penambahan jalur sepanjang 196 kilometer hingga akhir tahun 2022. Jakarta akan memiliki jalur sepeda sepanjang 300 kilometer Desember nanti.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjawab pertanyaan dari wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11/2022).
”Ada jalur sepeda yang mixed traffic harus dievaluasi. Saat ini sudah 60 persen jalur sepeda yang terbangun. Namun, dari hasil evaluasi kami, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan secara 100 persen, contohnya pemasangan stick cone. Ini menjadi bagian evaluasi komprehensif yang akan dilakukan,” katanya.
Terkait peniadaan anggaran pembangunan jalur sepeda pada 2023 menimbulkan reaksi dari komunitas pesepeda Bike to Work Indonesia. Mereka mengadakan gowes aspirasi dengan bersepeda dari Plaza FX Sudirman menuju Balai Kota DKI Jakarta.
Pada Jumat (17/11/2022) pukul 07.00 tampak sekitar 50 pesepeda menggunakan pakaian serba hitam dengan atribut sepedanya berkumpul di depan Plaza FX Sudirman. Pukul 08.00 mereka bersepeda menuju Balai Kota. Pukul 09.00 mereka disambut oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.
Ketua Umum Bike To Work Indonesia Fahmi Saimima mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk evaluasi pesepeda terhadap pemerintah karena jalur sepeda merupakan pembangunan transportasi berkelanjutan sebagai kota modern.
”Kami menyambut baik dan optimis anggaran Rp 7,5 miliar untuk evaluasi, semoga ke depannya tidak ada lagi narasi ketidakberpihakan terhadap upaya pengembangan dan pembangunan jalur sepeda,” ucapnya.
Jalur sepeda sudah seharusnya dievaluasi karena hingga saat ini belum efektif dan tidak memberikan dampak yang besar bagi kota.
ADRYAN YOGA PARAMADWA
Ketua Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima berbicara dalam aksi Gowes Aspirasi di depan FX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).
Dalam gowes aspirasi tersebut, Bike to Work menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan menyangkut jalur sepeda harus dipertahankan dengan optimalisasi peningkatan fasilitas bersepeda. Pembangunan jalur sepeda tidak perlu diukur berdasarkan kuantitas target, melainkan kualitas serta melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait jalur sepeda dan kegiatan bersepeda kepada publik.
Peneliti transportasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Andyka Kusuma, mengungkapkan, Pemerintah DKI Jakarta seharusnya lebih fokus mendorong masyarakat aktif menggunakan sepeda, bukan menambah lajur sepeda karena pengguna sepeda masih minim. Hal ini dapat dilakukan dengan mengampanyekan pemanfaatan sepeda atau insentif untuk pegawai kantor yang menggunakan sepeda dalam satu hari dapat penghargaan.
Konsistensi lajur juga harus menjadi perhatian karena setelah ada pengurangan untuk jalur sepeda, pemerintah perlu mengatur ulang jumlah lajur kendaraan bermotor agar dapat dilewati dengan aman dan lancar.
Selain itu, kata Andyka, kecepatan kendaran bermotor yang menyatu dengan jalur sepeda perlu diturunkan agar mengurangi tingkat kecelakaan. Seperti jalur Sudirman dan Thamrin terkadang kecepatan kendaraan bisa mencapai 80 kilometer per jam, seharusnya hanya 40 kilometer per jam. Pemerintah dapat mengawasi dengan memperbanyak kamera pemantau kecepatan.
”Jalur sepeda sudah seharusnya dievaluasi karena hingga saat ini belum efektif dan tidak memberikan dampak yang besar bagi kota,” ujarnya.
