Warga Jaksel Berharap Pemerintah Segera Bayar Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung masih terkendala pembebasan lahan. Kurang koordinasi kemungkinan menjadi salah satu faktor lamanya penyelesaian masalah tersebut.

NASRUN KATINGKA

Rumah Abdul Rozak, warga RT 003 RW 007 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2023), yang masuk dalam wilayah normalisasi Kali Ciliwung. Rozak belum menerima kompensasi serta rumahnya belum dieksekusi karena dokumen kepemilikan tanahnya belum sah.

JAKARTA, KOMPAS — Normalisasi Kali Ciliwung di sejumlah kelurahan di Jakarta masih terkendala pembebasan lahan yang belum juga rampung. Pemerintah menunggu kelengkapan dokumen kepemilikan tanah yang sah dari warga untuk segera membayar ganti rugi serta eksekusi lahan dan bangunan. Di sisi lain, warga terus menanti pembayaran kompensasi atas lahan mereka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah dokumen kepemilikan tanah sehingga berdampak pada pembayaran kompensasi kepada warga.

Di Jakarta Selatan, masih ada sejumlah kelurahan yang warganya belum menerima kompensasi. ”Kami masih terkendala kelengkapan dokumen yang sah. Kami berharap warga dibantu RT/RW hingga kelurahan untuk melengkapi yang masih kurang,” kata Kepala BPN Jakarta Selatan Sigit Santosa saat ditemui di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, Pembebasan Lahan Sepanjang 4,3 Kilometer Ditargetkan Tuntas pada 2023

Sigit menyebutkan, di wilayah administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Rawajati (Pancoran) dan Tanjung Barat (Jagakarsa) belum sepenuhnya usai proses pembebasan lahannya. Di Rawajati masih 62 bidang dari 157 yang belum tuntas. Adapun di Tanjung Barat ada 17 bidang dari 33 bidang.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Bantaran Sungai Ciliwung yang sebagian sudah dinormalisasi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan (atas), dan yang belum di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023). Ciliwung sebagai sebuah sungai purba menjadi saksi kehidupan manusia yang tinggal di sepanjang tepiannya dan menjadikannya sumber kehidupan sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam.

Pusat Data dan Teknologi Informasi SDA DKI Jakarta mencatat, selama 2021-2022, total bidang tanah yang dibebaskan sebanyak 324 bidang atau setara dengan 66.515 meter persegi. Bidang-bidang itu tersebar di Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Tanjung Barat, dan Kelurahan Gedong.

Percepatan

Warga di kelurahan tersebut mendambakan percepatan penyerahan kompensasi pembebasan lahan. Dengan demikian, harapan mereka, lingkungannya menjadi bebas dari banjir.

Apalagi banjir yang sempat melanda lingkungan mereka saat hujan lebat mengguyur Jakarta pada Sabtu-Selasa (25-28/2/2023). Air merendam belasan rumah hingga ketinggian di atas 1 meter.

Baca juga: Heru Budi Kebut Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

Syapandhi (67), warga Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 007 Rawajati, mengatakan, saat ini dirinya hanya bisa menanti tanpa kepastian. Pria paruh baya yang telah mendiami rumahnya sejak tahun 1962 ini mengaku bingung karena kehilangan dokumen yang sah akibat terbawa banjir.

NASRUN KATINGKA

Syapandhi, warga RT 004 RW 007 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, menunjukkan dokumen uang ganti rugi atas lahannya yang akan terdampak normalisasi Kali Ciliwung, Rabu (1/3/2023). Dokumen tersebut menunjukkan kompensasi yang akan diterima Syapandhi sebesar Rp 1,9 miliar.

Saat sejumlah pemilik lahan menerima sertifikat tanah setelah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk sertifikasi legalitas lahan mereka pada 2021, Syapandhi dan 19 pemilik lahan lain justru tidak kebagian.

”Semoga bisa dibantu. Saksi saya tinggal di sini banyak, tetangga, termasuk RT dan RW,” katanya.

Pemilik lahan lainnya, Abdul Rozak (66), warga RT 003 RW 007, juga mengharapkan hal yang sama. Di saat rumah di samping kiri-kanannya sudah dieksekusi dan mendapatkan kompensasi, dia harus menanggung bingung perihal kelengkapan berkasnya.

Abdul yang kini tinggal bersama istri dan seorang anaknya berharap bisa segera mendapat pembayaran ganti rugi sehingga kembali ke kampung halamannya di Majalengka, Jawa Barat.

Baca juga: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Terkendala Masalah Sertifikat

Kondisi warga Rawajati ini diamini Ketua RT 004 RW 007 Ihin Solihin. Menurut dia, Syapandhi dan warga lain susah melengkapi dokumen seperti warga lain yang mendapatkan PTSL.

”Harapan kami, ada kejelasan informasi dari kelurahan terkait persyaratan yang kurang. Padahal, dokumen warga ini sudah lengkap,” ujar Ihin.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi di Manggarai, Tebet, Jakarta, Rabu (22/2/2023). Normalisasi Ciliwung akan terus dilanjutkan. Saat ini normalisasi Ciliwung telah mencapai 16 kilometer dari target 33 kilometer atau masih ada 17 kilometer yang belum dinormalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan bisa membebaskan lahan sepanjang 4,3 kilometer pada 2023.

Kurang koordinasi

Saat coba ditemui, Lurah Rawajati Supeno belum bersedia diwawancarai perihal kendala yang dialami warga. Adapun Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Rawajati Ramdan Triaji mengungkapkan, dirinya tidak bisa memastikan masalah yang dihadapi warga di kelurahannya. Ia mengaku hal berkaitan dengan teknis yang dialami masyarakat hanya diketahui lurah.

Baca juga: Heru Budi Targetkan Normalisasi Ciliwung Sepanjang 4,8 Kilometer

”Kelurahan tidak bisa mencakup segala hal. Kami juga menunggu kepastian BPN,” ucap Ramdan.

Berkaitan dengan dokumen yang hilang, BPN menggaransi jika RT, RW, dan kelurahan bisa menunjukkan bukti valid hingga laporan kehilangan kepolisian.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pengerjaan proyek normalisasi Sungai Ciliwung di Cawang, Kramatjati, Jakarta, Rabu (22/2/2023). Saat ini normalisasi Ciliwung telah mencapai 16 kilometer dari target 33 kilometer atau masih ada 17 kilometer yang belum dinormalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakata menargetkan bisa membebaskan lahan sepanjang 4,3 kilometer pada 2023.

”Jadi, yang paling tahu keadaan sebenarnya (kepemilikan lahan) adalah warga sekitar, RT, RW, hingga kelurahan. Dengan demikian, kalau semua itu bisa dibuktikan, tim BPN akan kembali melakukan verifikasi sehingga Dinas Sumber Daya Air DKI bisa membayarkan kompensasi,” ujar Sigit.

Adapun bagi warga yang tidak memiliki dan tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan yang sah, Sigit menjamin akan tetap mendapat ganti rugi bangunan.

Sigit berharap, pihak kelurahan sebagai bagian pemerintah yang terdekat memfasilitasi warga, baik pengurusan dokumen maupun verifikasi. Hal ini akan membuat percepatan pembebasan lahan Kali Ciliwung yang diharapkan pemerintah pusat bisa terlaksana.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Yusmada Faizal Samad berharap, pembebasan lahan pada 2023 berjalan lancar sehingga bisa meneruskan pembebasan lahan untuk penanganan Kali Ciliwung sisanya. ”Kalau pembebasan lahan tahun ini lancar dan cepat, berikutnya kami bisa menggunakan anggaran dari APBD Perubahan,” katanya.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meninjau proses normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta, Selasa (21/2/2023). Ditargetkan, proses ini rampung 2024.

Untuk pembebasan lahan, Dinas SDA DKI Jakarta bekerja sama dengan BPN. Pendataan awal, trase, hingga pendataan awal petak dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta, sedangkan eksekusi pembebasan lahan ditangani BPN yang mengetahui persis terkait status kepemilikan lahan. Apabila masalah tersebut selesai, BPN yang akan mengukur sehingga bisa diterbitkan peta bidang untuk bisa dilakukan penaksiran harga tanah.

Dinas SDA DKI Jakarta mencatat rencana normalisasi Kali Ciliwung mencakup sepanjang 33 kilometer. Sejauh ini, yang sudah terlaksana dan ditanggul mencapai sepanjang 16 km. Masih tersisa 17 km lagi yang belum dinormalisasi. Dari 17 km yang belum dinormalisasi itu, Pemprov DKI Jakarta sudah membebaskan sepanjang 5 km pada 2021-2022 (Kompas, 22/2/2023).